Peningkatan Kapasitas
Pemantauan
Perbaikan Sistem
Kabar Terkini

Ribuan Kayu Diduga Hasil Penebang Liar Ditemukan di Sumatera Selatan
Kayu gelondongan ditemukan oleh Direktorat Polairud (Polisi…

Pemantauan Penggunaan Tanda V-Legal pada Peredaran Kayu Bulat
Pemantauan terhadap 22 perusahaan yang menggunakan kayu bulat…

Modul Pelatihan Pemantauan SVLK
Kebutuhan untuk menyebarluaskan bahan pelatihan bagi pemantauan…

Pemantauan Terhadap Perusahaan yang Mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu
Pada periode 2015-2017 JPIK telah memantau perusahaan yang…

JPIK Banten Hanjuang Terbitkan Buletin Edisi Pertama
Perhimpunan Hanjuang Mahardika Nusantara sebagai JPIK Banten…

Nilai Buruk pada Indikator Kesehatan Finansial Perusahaan, Diindikasikan akan Menghambat Proses Resolusi Konflik
Kamis (15/03)-Hasil sensus pada perusahaan pemegang Sertifikat…

Informasi Penilaian/Verifikasi Belum Sepenuhnya Tersedia
Jumat (09/03) - Analisi JPIK terhadap ketersediaan informasi…

Langkah Mundur Proses Rancang Ulang Perpres ISPO
Minggu(28/1), Forum Koordinasi Masyarakat Sipil untuk Penguatan…

Menjaga Kredibilitas SVLK Melalui Pemantauan Independen
Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) mulai diimplementasikan…

Kunjungan CSO Laos “Keterlibatan CSO dalam proses FLEGT VPA”
Selasa (19/9), Indonesia kembali mendapatkan kunjungan dari…

Ketika Kementerian Lingkungan dan Kehutanan Integrasikan Sistem Informasi Kelola Hutan
Foto: Mongabay Indonesia
Dikutip dari sumber Mongabay…

KLHK Adakan Pertemuan Bagi PI dan Lembaga Sertifikasi untuk Menjalin Komunikasi dan Koordinasi
Direktorat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Kementerian…

Berbagi Pengalaman dengan Delegasi Ghana
Jaringan Pemantau Independen Kehutanan ( JPIK) kali ini mendapatkan…

Konsesi Sawit Dalam Kawasan Hutan Di Pulau Sumatera
Peningkatan pesat yang terjadi di Indonesia dalam…

Penetapan Hutan Adat dan Terobosan Resolusi Konflik
30 Desember 2016 lalu torehan penting dalam tata kelola hutan…

Pandangan IKM Terhadap Implementasi SVLK
Pemberlakuan SVLK secara mandatory pada tahun 2009 dan diterapkan…

S-PHPL PT Merbau Pelalawan Lestari Resmi Dicabut
Pengumuman pencabutan S-PHPL PT MPL oleh Equality Indonesia
Putusan…

Pemantau Independen dan Lembaga Sertifikasi Independen Berbagi Cerita Implementasi SVLK
Diberlakukannya FLEGT License membuka babak baru perubahan tata…

FLEGT-VPA, Komitmen Bersama Penanggulangan Illegal Logging
Oleh : Mariana Lubis|Kepala Sub Direktorat Notifikasi Ekspor…

Indonesia Negara Pertama di Dunia Peraih Lisensi FLEGT
Perayaan Nasional Peluncuran lisensi Forest Law Enforcement Governance…

JPIK Berbagi Pengalaman dengan CSO Myanmar
Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK) hari ini, Jumat…

LOMBA MENULIS ARTIKEL
Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK) adalah sebuah jaringan…

Seminar dan Eksibisi Pemantau Independen Kehutanan Mendukung Tata Kelola Hutan yang Bertanggung Jawab dan Berkelanjutan
Pengelolaan hutan di Indonesia tidak dapat dipungkiri telah menjadi…

Pertemuan Nasional Jaringan Pemantau Independen Kehutanan
Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) yang telah dikembangkan…

Peningkatan Kapasitas Anggota JPIK sebagai Pelatih dalam SVLK dan Lisensi FLEGT serta Pemantauan Pelaksanaannya
Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu di Indonesia telah…

SVLK Menjadi Koorporasi Kejahatan Kehutanan Dalam Konversi Hutan di Kalimantan Tengah
Palangka Raya, 27 Januari 2016. Dalam Pantauan Jaringan Pemantau…

Kayu Tanpa Sertifikat Masih Marak Beredar Di Industri
Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) kerap tidak…

Sanksi Tegas Mutlak Diberikan Kepada Pelanggar SVLK
Dinamisator Jaringan Pemantau Independen Kehutaan (JPIK) Muhamad…

Masih Banyak Perusahaan yang Melanggar Aturan SVLK
Jakarta (Greeners) – Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas…

Pemerintah Harus Beri Sanksi Tegas ke Perusahaan Perusak Hutan
JAKARTA, RadarPena.com - Jaringan Pemantau Independen Kehutanan…

Industri Kayu: Perusahaan 3 Provinsi Ini Tak Patuhi SVLK
Bisnis.com, JAKARTA -- Penelusuran empat organisasi lingkungan…

Report finds SVLK fails to stop illegal logging
Indonesia’s timber legality system has not been able to stop…

23 Korporasi Kena Sanksi Kementrian LHK
KEMENTERIAN Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) merilis inisial…

Jokowi Didesak Beri Sanksi Tegas Produsen Kayu Ilegal
JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Pemerintah Joko Widodo didesak…

Di Sela COP 21, Indonesia dan China Bahas Kayu
PARIS, KOMPAS.com - Indonesia dan China membahas promosi perdagangan…

Back-Door Relaxation of Legal Timber Scheme Weakens Forest Governance Reform, Threatens EU Market Access for Indonesia’s Furniture Exports, and Undermines Brand Indonesia
Jakarta & London, 2 November 2015. The last minute exemption…

Pelonggaran Peraturan Skema Legalitas Kayu Melemahkan Reformasi Tata Kelola Kehutanan, Mengancam Akses Pasar Uni Eropa bagi Ekspor Furnitur Indonesia, dan Merugikan Merk Indonesia
Jakarta & London, 2 November 2015. Berbagai organisasi non-pemerintah…

Kemendag Tidak Dukung Penuh Pelaksanaan SVLK
Pagi yang mengejutkan bagi pemantau independen…

Kemendag Tak Dukung SVLK, Kementerian Siti Kecewa
TEMPO.CO , Surabaya : Kementerian Lingkungan Hidup dan…

Ini Penilaian KPK Soal Pro-Kontra SVLK
Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan…

Gov't Should be Firm on Timber Legality
TEMPO.CO, Jakarta-Executive Director of the Association of…

Kenapa Asmindo & Amkri Beda Sikap Soal Pemberlakuan SVLK?
Bisnis.com, JAKARTA – Dua asosiasi pelaku usaha mebel berbeda…

SVLK Dicabut, Produk Indonesia Bisa Kalah Dari Malaysia Dan Vietnam
Bisnis.com, JAKARTA — Indonesia berpotensi kalah bersaing…

Menteri Siti Minta SVLK Tetap Berlaku Bagi Mebel
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar…

Govt's New Timber Certification Policy May Lead to Illegal Logging
The government and a number of business associations have agreed…

Bila Deklarasi Ekspor Abaikan SVLK, Nasib Hutan Bakalan Makin Merana
0 Comments
/
Hutan Kalteng yang terbabat sawit. Di daerah ini, tak jarang…

Membongkar Gurita Korupsi Di PERHUTANI
Puluhan miliar rupiah uang negara di Perum Perhutani raib. Modusnya…

Tak Wajibkan SVLK, Kebijakan Ekspor Ini Bikin Langkah Mundur Tata Kelola Hutan
“Kalau saya dengar isu DE (deklarasi ekspor) mau paten,…

KLHK dituntut mematuhi UU Keterbukaan Informasi
Jakarta, 10 Juni 2015. Sekelompok organisasi lingkungan menuntut…

Today, the Public Information Disclosure Act Begins to Be Enforced
Bogor, 8 May 2015. The Central Information Commission (Komisi…

Hari Ini Undang-undang Keterbukaan Informasi Mulai Ditegakkan
Bogor, 8 Mei 2015. Komisi Informasi Pusat mengabulkan permohonan…

JPIK Calls the Government Of Indonesia to Improve the Timber Legality Assurance System (SVLK)
Jakarta, November 24, 2014. The Indonesian Independent Forest…

JPIK Desak Pemerintah untuk Perbaiki Aturan dan Pelaksanaan SVLK
Jakarta, 24 November 2014. Jaringan Pemantau Independen Kehutanan…

Sembilan Kontainer Kayu Jati Jepara Ditangkap Ketika Hendak Diselundupkan
SURABAYA, - Sembilan kontainer kayu Jati senilai hampir Rp…

MA Perberat Hukuman Labora Sitorus
Jakarta - Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi jaksa…

Kelestarian Leuser Terancam: Penebangan Liar Terus Terjadi
BANDA ACEH, KOMPAS -- Kelestarian lingkungan di Aceh semakin…

PT. ARARA ABADI Penjarakan Pemandu Wisata BONO Sungai Kampar
PT. Arara Abadi adalah salah satu perusahaan industri Hutan Taman…

HAK ATAS TANAH ADALAH HAK ATAS HIDUP: Perkembangan Perjuangan Petani Tanggel, Randublatung, Blora Merebut Kembali Tanah Garapannya
BLORA - JPIK (Jaringan Pemantau Independen Kehutanan) Jawa Tengah…

Hutan Alam di Kepulauan Aru Terancam Hilang
Bogor, 11 Maret 2014. Perkebunan tebu seluas 480 ribu ha direncanakan…

Menyikapi Revisi RTRWP Papua Barat, LSM Gelar Dialog Bersama
Implementasi dan usulan revisi serta implikasinya terhadap hak-hak…

Revisi RTRWP Papua Barat Menuai Penolakan dari Ruang Adat 'Igya Ser Han Job'
Komunitas masyarakat adat di Pegunungan Arfak menyampaikan beberapa…

Perkembangan FLEGT-VPA dan SVLK di Indonesia
Kata Dwi Sudharto, Dirjen BPPHH-Kemenhut: “SVLK merupakan solusinya,…

Kinerja Buruk PT. Wijaya Sentosa di Sektor Kehutanan Teluk Wondama, Papua Barat
Perusahaan berganti perusahaan, nasib masyarakat adat tetap sama…

Aksi Silva UNIPA Menuntut Tanggung Jawab PT Medco Papua
Mahasiswa Fakultas Kehutanan Universitas Negeri Papua (UNIPA)…

Perkebunan sawit PT. Medco Papua sebabkan banjir di Kabupaten Manokwari
Betapa terkejutnya masyarakat adat dan pemukim transmigrasi di…

Regulasi SVLK dan Dinamika Maju-Mundurnya di Indonesia
Pemerintah Indonesia telah menetapkan secara mandatory Sistem…

Pengenalan SVLK Kepada Masyarakat di Sekitar Hutan
Awal tahun 2013, Indonesia melalui kementrian Kehutanan…

PERAMPASAN TANAH OLEH PERHUTANI : SERTIFIKAT “CONTROLLED WOOD STANDAR FOR FOREST MANAGEMENT ENTERPRISES” HARUS DIBEKUKAN
Jakarta, 15 Januari 2014, Suwono (68) warga Dukuh Jambeyan, Desa…

Pembahasan Review Terhadap Sistem Oleh JPIK
Jumat, 11 Oktober 2013 telah dilaksanakan lokakarya Review Sistem…

JPIK Beraksi di Chatham House – London, UK
Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK) mendapatkan kesempatan…

CAPPA Tuntut Sertifikat Legalitas Kayu PT LAJ Dibekukan
Bentrok Berdarah Dengan Petani
JAMBI - Dua kali bentrok berdarah…

PENGAWASAN EKSPORT KAYU INDONESIA KE EROPA HARUS DIPERKETAT…!!!
Komitmen Indonesia dengan Uni Eropa terkait legalitas kayu…

JPIK Sumatera Selatan: Tolak Sertifikat PT. RHM
Pada tanggal 18 Oktober 2012 PT Equality Indonesia telah memberikan…

Menguji Kepercayaan Uni Eropa dengan Dokumen V-Legal dan Shipment Test
Komitmen Pemerintah Indonesia dalam mencegah perdagangan produk…

Hadapi Kendala Pemantauan, JPIK adakan FGD dengan Pihak Terkait
Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK) adalah sebuah jaringan…

PASAR INTERNASIONAL MENGHARUSKAN SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU DAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI
Semua Unit Management HPH, HTI, HTR dan Industri Lanjutan wajib…

JPIK Segera Memonitoring Dua Perusahaan Kayu di Sulsel
Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK) Sulawesi Selatan…

JPIK-Jaringan Pemantau Independen Kehutanan
Pada 23 September 2010 telah terbentuk Jaringan Pemantau Independen…

JPIK dan MULTISTAKEHOLDERS KEHUTANAN BERCURHAT TENTANG PELAKSANAAN ATURAN SERTIFIKASI KEHUTANAN
JPIK selama ini cukup berperan dalam proses perubahan P.38/2009…

Pantau Legalitas Kayu, JPIK Ajukan Perbaikan Sistem
Selama 3 hari, dari Jumat (01/07) sampai Minggu (03/07) 2011,…