Search results for:

Not so happy with results? Search for a new keyword


351 search results for:

Lima Perusahaan dengan Dokumen Palsu Mengangkut Kayu dari Hutan Papua Ditindak

Foto Ilustrasi Pengangkutan Kayu

Bulan Agustus lalu lima perusahaan yang diduga kuat menggunakan dokumen palsu mengangkut kayu dari hutan Papua telah tertangkap. Penangkapan yang berawal dari kecurigaan Dinas Kehutanan Papua terbukti setelah dilakukan uji petik pada kayu yang dimuat kontainer di pelabuhan Jayapura. Perusahaan-perusahaan itu antara lain PT Mutiara Lestari Papua, CV Mandiri Perkasa, CV Wami Star, CV Puspa Yoga, dan PT Intico Pratama. …

Perubahan Peraturan SVLK

Peraturan mengenai SVLK telah mengalami beberapa kali penyempurnaan sejak Permenhut No P.38/2009 diterbitkan pertama kalinya.

Peraturan yang berlaku terkini terkait implementasi SVLK adalah PermenLHK No P.30/ MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 yang ditetapkan pada tanggal 1 Maret 2016. Peraturan tersebut menggantikan Permenhut 43/2014 juncto (jo) PermenLHK 95/2014. Aturan pelaksanaan teknis dari regulasi tersebut adalah Perdirjen PHPL P.14/2016 jo P.15/2016 tentang Standar  dan Pedoman pelaksanaan penilaian kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dam Verifikasi Legalitas Kayu (VLK). Perdirjen tersebut juga disertai dengan Surat Edaran Dirjen PHPL No SE.14/2014 mengenai kewajiban penerapan SVLK.  Sementara itu, untuk impor produk kehutanan, aturan pelaksanaan dari Permendag 78/2014 adalah Perdirjen PHPL P.7/2015 mengenai tata cara pelaksanaan uji tuntas, penerbitan deklarasi impor, dan rekomendasi impor produk kehutanan. …

Penebangan Liar di Taman Nasional Sebangau Masih Berlanjut

Pada akhir tahun 2016, Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK) mendokumentasikan penebangan liar yang terjadi di Tangkiling, Taman Nasional Sebangau. Kayu ditebang secara acak dari berbagai lokasi, tergantung pada potensi kayunya. Salah satu spesies yang paling dicari adalah Shorea spp. yang diolah menjadi kayu gergajian di lokasi penebangan dan diangkut melalui kanal. …

Pemerintah Dihimbau Serius Melakukan Perbaikan Sistem Sertifikasi ISPO

Forum Koordinasi Masyarakat Sipil (FKMS) untuk penguatan ISPO kembali menyerukan Pemerintah untuk segera membenahi substansi draf Peraturan Presiden (Perpres) tentang Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan (ISPO) serta memperbaiki proses penyusunannya menjadi lebih transparan dan partisipatif sebelum draft peraturan tersebut disahkan. FKMS menilai draft Perpres mengenai sistem sertifikasi mandatori tersebut masih belum memadai untuk memperbaiki tata kelola kelapa sawit, penyelamatan lingkungan hidup dan pemenuhan HAM serta memastikan keberterimaan pasar. …