Skema Sertifikasi Sawit Berkelanjutan Harus Dirancang Ulang

PERNYATAAN PERS Kelompok Perwakilan Masyarakat Sipil untuk Industri Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia Selasa, 21 Maret 2017. Bersamaan dengan Hari Hutan Sedunia, kami kelompok perwakilan masyarakat sipil menyatakan sikap bersama terkait industri kelapa sawit yang berkelanjutan Indonesia melalui sebuah kertas posisi sebagai bentuk partisipasi aktif dan transparan dalam proses ‘penguatan’ yaitu pembenahan mendasar terhadap sistem sertifikasi […]


Certification Scheme For Sustainable Palm Oil Need to be Re-Designed

PRESS RELEASE Indonesian Civil Society Groups for Sustainable Palm Oil Industry Tuesday, March 21, 2017. – On the International Day of Forests, we, a group of civil society representatives released a joint message regarding sustainable palm oil industry in Indonesia through a position paper that highlights the need of active participation and transparency in the process […]


Making Voluntary Partnership Agreements (VPAs) work for forests, people and the climate: Civil society recommendations on the future of VPAs

As decision makers in the European Union (EU) and timber producing countries consider the future of the FLEGT Action Plan, and its Voluntary Partnership Agreements (VPA), civil society organisations and platforms from Cameroon, Central African Republic, Democratic Republic of Congo, Gabon, Ghana, Liberia, Honduras, Indonesia, Republic of the Congo, Vietnam, and Europe have issued Making […]


Konsesi Sawit Dalam Kawasan Hutan Di Pulau Sumatera

  Peningkatan pesat yang terjadi di Indonesia dalam produksi minyak sawit hampir secara eksklusif yaitu melalui perluasan lahan di daerah mencapai 92 persen, daripada intensifikasi dan peningkatan hasil produksi. Lahan yang tersedia untuk perluasan pertanian mulai langka di pulau Jawa dan Sumatera, Pemerintah melakukan ekspansi perkebunan kelapa sawit di Kalimantan dan Papua. Semakin meningkatnya ekspansi […]


Penetapan Hutan Adat dan Terobosan Resolusi Konflik

30 Desember 2016 lalu torehan penting dalam tata kelola hutan kembali dicatatkan oleh pemerintahan Jokowi. Dipenghujung tahun lalu 13.122 hektar hutan adat ditetapkan oleh pemerintah. Penetapan ini merupakan terobosan penting dalam proses pengakuan hutan adat, setelah putusan MK 35 soal hutan adat bukan hutan negara, seperti tidak memiliki daya untuk diterapkan di wilayah adat di […]