Entries by JPIK

Pemberlakuan Lisensi FLEGT harus Menjadi Tonggak Keberlanjutan Perbaikan Tata Kelola Hutan

PERNYATAAN SIKAP Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK) Pemerintah Indonesia telah menyatakan secara konkrit komitmen dan langkah nyatanya dalam memberantas illegal logging dan perdagangan kayu dan produk kayu yang dipanen secara ilegal. Diawali dengan menjadi tuan rumah Konferensi Asia Timur yang membahas tentang Penegakan Hukum dan Tata kelola Pemerintahan (Forest Law Enforcement Governance/FLEG) di Bali pada […]

Pertemuan Nasional Jaringan Pemantau Independen Kehutanan

Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) yang telah dikembangkan sejak tahun 2003 melalui proses multipihak bertujuan untuk memastikan bahwa kayu dan produk kayu di Indonesia berasal dari sumber-sumber yang legal yang dapat diverifikasi. Selain itu SVLK juga menjadi alat promosi kayu legal guna mengatasi pembalakan liar yang juga menjadi sentral dalam perjanjian kemitraan antara Indonesia dan Uni Eropa, yang disebut […]

Kertas Posisi: Pemberlakuan Lisensi FLEGT Harus Diiringi dengan Keberlanjutan Perbaikan Tata Kelola pada Sektor Kehutanan dan Perdagangannya

Pada tanggal 21 April 2016, Presiden Indonesia Joko Widodo, Presiden Komisi Eropa Jean-Claude Juncker, serta Presiden Dewan Eropa Donald Tusk menyampaikan pernyataan bersama bahwa Uni Eropa dan Indonesia bersepakat untuk segera mengambil langkah-langkah menuju pelaksanaan skema lisensi FLEGT yang pertama, yang merupakan upaya kedua pihak untuk mengurangi pembalakan liar dan mempromosikan perdagangan kayu legal.

Position Paper: FLEGT License Implementation Must be Accompanied by Governance Improvement Sustainability in the Forestry Sector and Its Trade

On 21 April 2016, the President of Indonesia Joko Widodo, European Commission President Jean-Claude Juncker, and President of the European Council Donald Tusk issued a joint statement that the European Union and Indonesia have agreed to immediately undertake steps toward implementation of the first FLEGT licensing scheme, which is an effort from both parties to […]

Loopholes in Legality: How a Ministry of Trade Decree Benefits Shadowy Timber Exporters & Undermines legal Reforms

Case Study: Violations of Numerous Regulations by Companies in the Name of SMEs Between 1998 and 2014 Indonesia fought a long battle with illegal logging. Calls to save Indonesia’s forests gained national, regional and even international attention. To improve forest governance, the Indonesian Government developed a Timber Legality Assurance System (in Indonesia, Sistem Verifikasi Legalitas […]