JPIK Sumatera Selatan: Tolak Sertifikat PT. RHM

Pada tanggal 18 Oktober 2012 PT Equality Indonesia telah memberikan sertifikat Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) kepada PT. RHM. Pemberian sertifkat ini hanya berlandaskan prosedur formal berbasis dokumen yang telah disiapkan sedemikian rupa oleh pihak perusahaan tanpa melihat fakta lapangan yang sesungguhnya. Berdasarkan fakta dari hasil pemantauan lapangan yang telah kami lakukan tidaklah pantas perusahaan ini mendapatkan sertifikat. Berikut beberapa alasan penting yang melatari penolakan pemberian sertifikat kepada PT. RHM:

Read more

Menguji Kepercayaan Uni Eropa dengan Dokumen V-Legal dan Shipment Test

Komitmen Pemerintah Indonesia dalam mencegah perdagangan produk kayu ilegal dan pemberantasan penebangan liar telah mendapat respon positif dari Uni Eropa. Sebuah perjanjian kemitraan dengan Indonesia yang tertuang dalam Forest Law Enforcement Governance and Trade – Voluntary Partnership Agreement (FLEGT-VPA). Read more

Hadapi Kendala Pemantauan, JPIK adakan FGD dengan Pihak Terkait

Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK) adalah sebuah jaringan pemantau yang beranggotakan organisasi masyarakat sipil di Indonesia. JPIK berperan aktif sebagai “pemantau independen” dalam pelaksanaan SVLK. Keberadaannya dapat dianggap menjadi kunci untuk memastikan kredibilitas SVLK, terutama dalam mendorong proses, pengembangan standar dan melaksanakan pedoman dari SVLK di Indonesia.

Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) adalah salah satu inisiatif yang muncul untuk mengatasi pembalakan liar dan mempromosikan kayu legal. Secara khusus inisiatif ini bertujuan untuk Read more

PASAR INTERNASIONAL MENGHARUSKAN SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU DAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI

Semua Unit Management HPH, HTI, HTR dan Industri Lanjutan wajib mematuhi Standard Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) dan Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) sebagaimana diatur dalam Permenhut P.38/2009 jo P.68/2011 tentang SVLK dan PHPL. Bagi perusahaan yang tidak mengurus sertifikasi SVLK dan PHPL, jangan harap kayu bisnis anda diterima di pasaran internasional. Artinya, negara-negara sasaran eksport kayu dari Indonesia sudah tidak bisa menerima lagi kayu illegal.

Read more

JPIK Segera Memonitoring Dua Perusahaan Kayu di Sulsel

Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK) Sulawesi Selatan telah membentuk tim pemantau. Tim yang terdiri atas jaringan anggota JPIK Sulawesi Selatan ini akan melakukan pemantauan atau memonitoring verifikasi legalitas kayu. Untuk tahap pertama, tim monitoring proses audit Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk perusahaan PT. Panply di Palopo dan PT. Katingan Timber Celebes (KTC).

Proses pemantauan ini dikoordinir oleh Asmar Exwar dari JURnaL Celebes sebagai vocal point JPIK Sulawesi Selatan, dan didukung Sulawesi Community Foundation (SCF). Peserta monitoring adalah alumni dari lokakarya dan pelatihan pemantau kehutanan yang dilaksanakan SCF, Maret lalu. Tim pemantau terdiri atas dua kelompok satu kelompok untuk memonitoring audit VLK PT KTC dan satu kelompok lagi memonitoring PT Pamply di Palopo.

Read more