Pimpinan Organisasi Masyarakat Sipil Mengirimkan Surat Terbuka Kepada Presiden RI, Presiden Dewan Uni Eropa dan Pemimpin Negara Anggota Uni Eropa: Menyikapi Dampak Usaha Perkebunan Kelapa Sawit.

Koalisi masyarakat sipil di Indonesia menyampaikan surat terbuka kepada Presiden Indonesia dan Presiden Dewan Uni Eropa dan pemimpin Negara anggota Uni Eropa. Untuk mendorong pemerintah Indonesia melihat lebih dalam soal dampak usaha perkebunan sawit seperti penyebab perusakan hutan, perampasan tanah, pelanggaran HAM, korupsi dan bencana lingkungan. Read more

Kasus Industri Penerima Kayu tanpa SVLK

Hasil pemantauan JPIK pada bulan Agustus 2015, menemukan adanya industri di Jawa Timur dan Sulawesi Selatan yang menerima dan mengolah kayu dari pemasok yang belum memiliki S-LK. Salah satu yang teridentifikasi adalah PT Panca Usaha Palopo Plywood (PT PUPP) yang berlokasi di Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan.

PT PUPP memiliki ruang lingkup usaha IUIPHHK dan IUI yang telah mendapatkan S-LK dari PT Mutuagung Lestari (MAL) dengan masa berlaku 20 Oktober 2014 – 19 Oktober 2017. Hasil pemantauan JPIK menunjukkan adanya bukti Surat Keterangan Sah Kayu Bulat (SKSKB) pada bulan Mei 2015 dimana PT PUPP menerima kayu bulat dari IUPHHKHA PT Mohtra Agung Persada yang saat itu belum memiliki S-LK. Read more

SILK: Penting dan Perlu Ditingkatkan

SILK sebagai pusat informasi legalitas kayu di Indonesia saat ini menjadi rujukan data bagi banyak pihak baik di dalam maupun luar negeri. Dengan demikian sistem informasi ini harus terus dikembangkan demi mendukung berjalannya implementasi SVLK ke arah yang lebih. Selain itu, sistem informasi ini juga diharapkan dapat menjadi salah satu alat bagi perbaikan keterbukaan informasi publik di lingkup KLHK. Proses penyediaan, pengumpulan, pengklasifikasian, pendokumentasian, dan pelayanan informasi di SILK harus terus menerus ditingkatkan. Read more

Ribuan Kayu Diduga Hasil Penebang Liar Ditemukan di Sumatera Selatan

Foto Ilustrasi

Kayu gelondongan ditemukan oleh Direktorat Polairud (Polisi Air dan Udara) Polda Sumatera Selatan pada 18 April 2018 diperairan sungai Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Kayu dalam jumlah ribuan batang itu diduga hasil illegal loging. Read more

Pemantauan Penggunaan Tanda V-Legal pada Peredaran Kayu Bulat

Pemantauan terhadap 22 perusahaan yang menggunakan kayu bulat di 6 (enam) provinsi yaitu Riau, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Tengah dan Sulawesi Selatan dilakukan oleh JPIK pada bulan Maret 2015. Hanya terdapat satu perusahaan di Kalimantan Tengah yang mematuhi aturan penggunaan Tanda V-Legal, meskipun tidak semua kayu dan produk kayu yang berada di perusahaan tersebut menggunakan Tanda V-Legal. Sisanya, yaitu sebanyak 21 perusahaan, tidak melakukan kewajibannya dalam penggunaan Tanda V-Legal. Read more