Hilangnya Hutan dan Gambut Kita

Laporan terbaru Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK) – Hilangnya Hutan dan Gambut Kita – mengungkap tentang perambahan yang sistematis dan ekstensif, serta penebangan ilegal di dalam Taman Nasional Sebangau (TN Sebangau) menjangkau hingga zona rehabilitasi dan zona rimba.

Taman Nasional Sebangau di Provinsi Kalimantan Tengah berperan penting dalam perlindungan lahan gambut. Dari 2,7 juta hektar lahan gambut provinsi ini, sejumlah 462.718, 25 hektar  (17,4 persen) di antaranya berada dalam taman nasional, yang meliputi 81 persen dari keseluruhan  area taman nasional.

Namun, alih-alih dilindungi dan dilestarikan untuk mempertahankan siklus hidrologis kawasan dan bertindak sebagai penyerap karbon, pemantauan oleh Jaringan Pemantauan Independen Kehutanan Indonesia (JPIK) menunjukkan perambahan yang sistematis dan ekstensif serta pembalakan liar. Kegiatan ilegal ini menjangkau jauh ke zona rehabilitasi dan zona rimba.

JPIK melakukan sejumlah kegiatan pemantauan dari akhir 2016 hingga awal 2018 dan menemukan hutan telah ditebangi dan dibakar untuk dijadikan perkebunan kelapa sawit di Tangkiling dan Marang, kecamatan Bukit Batu di kota Palangkaraya, salah satu satuan pengelolaan Taman Nasional Sebangau. JPIK juga menemukan bahwa pembalakan liar terjadi di dalam taman nasional, yang kayunya diduga digunakan untuk memasok industri kayu lokal.

Dalam kunjungan ke Marang, JPIK menemukan kelompok tani bernama Saluang Welum yang menguasai lebih dari 1.000 ha lahan, sebagian di antaranya terletak di dalam Taman Nasional Sebangau. Menurut informasi yang dikumpulkan dari masyarakat dan denah lahan kelompok tani Saluang Welum, kelompok tani ini sudah dikenal di lingkaran Pemerintah Kota Palangkaraya; Walikota Palangkaraya, Wakil Walikota dan anggota legislatif lainnya diduga berada dalam daftar anggotanya. Jalan akses yang memotong taman nasional telah dibangun oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Palangkaraya untuk memfasilitasi kelompok tani ini.

Meskipun JPIK telah menyampaikan laporan dan telah ada sejumlah artikel media yang memuat kasus ini,  pemerintah masih belum bertindak.  Hal ini menyebabkan keprihatinan serius tentang nasib Taman Nasional Sebangau.

Unduh laporan pada link berikut:

 

Pengawasan dan Penegakan Hukum Harus Meningkat, Agar Kredibilitas dan Akuntabilitas SVLK Terjaga

Jakarta, 28 Februari 2018. Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK) mendorong pemerintah untuk terus memperbaiki peraturan dan penerapan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK). Hari ini JPIK mengeluarkan laporan kedua ‘SVLK: Proses  Menuju Tata Kelola Bertanggung Gugat’ yang berisi kajian terhadap pelaksanaan SVLK pada periode tahun 2014-2017, dalam lingkup peraturan, pemantauan independen, dukungan dan kinerja parapihak atas pelaksanaan SVLK. Read more

PPLH Mangkubumi-JPIK Jawa Timur Luncurkan Laporan 7 Tahun Memantau Industri Pengolahan Kayu

Provinsi Jawa Timur memiliki peranan penting dalam hilirisasi peredaran kayu di Indonesia dengan tujuan ekspor ke seluruh dunia. Provinsi Jawa Timur juga merupakan kawasan yang paling banyak jumlah sebaran industri kayu. Oleh karena itu perlu adanya suatu pemantauan yang dilakukan oleh JPIK Jawa Timur terhadap implementasi SVLK. Read more

Jawaban JPIK Atas Tanggapan PT IMS atas Laporan “Masih Perizinan Bagi Tindak Kriminal”

Sehubungan dengan penyampaian tanggapan dan klarifikasi dari PT Inti Multima Sertifikasi (IMS) melalui surat dengan Nomor: 017/IMS-Adm/VI/2017atas laporan JPIK dan EIA tentang MASIH PERIZINAN BAGI TINDAK KRIMINAL: Bagaimana Kekebalan Hukum Perusahaan Sawit Ilegal Merusak Reformasi Industri Kayu di Indonesia yang dipublikasi pada tanggal 7 Juni 2017, melalui surat ini, pertama-tama kami ucapkan terima kasih dan bersama ini kami sampaikan juga respon/tanggapan balik (sebagaimana terlampir) atas penyampaian tanggapan dan klarifikasi yang PT IMS sampaikan tersebut.
Read more

Perusahaan Sawit Ilegal dan Kekebalan Hukum Masih Menggerogoti Reformasi Kayu di Indonesia

Bogor, 7 Juni 2017. Dalam laporan terbaru terungkap bahwa kayu yang ditebang secara ilegal di dalam dan di sekitar perkebunan kelapa sawit nakal, telah disertifikasi menjadi legal melalui skema sertifikasi Indonesia, meskipun Organisasi Non-pemerintah telah berkali-kali melapor kepada polisi, pejabat penegak hukum kehutanan, dan praktisi sertifikasi.

Laporan – Masih Perizinan Bagi Tindak Kriminal – dirilis hari ini oleh Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK) dan organisasi yang berbasis di Inggris, Environmental Investigation Agency (EIA). Laporan ini mengekspos pembalakan liar yang terus terjadi di dalam dan sekitar perkebunan sawit PT Prasetya Mitra Muda (PT PMM), di Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah. Read more