Illegal Oil Palm and Impunity Still Undermining Indonesia’s Flagship Timber Reforms

Bogor, 7 June 2017. Timber logged illegally in and around a rogue oil palm plantation is being certified legal under Indonesia’s flagship timber certification system, despite repeated NGO reports to police, forestry enforcement officials, and certification professionals, a new report reveals.

The report – Still Permitting Crime – published today by Indonesia’s Independent Forest Monitoring Network (JPIK) and the UK-based Environmental Investigation Agency (EIA), exposes continued and renewed illegal logging in and around the palm plantation of PT Prasetya Mitra Muda (PT PMM), in Gunung Mas district, Central Kalimantan province. Read more

Making Voluntary Partnership Agreements (VPAs) work for forests, people and the climate: Civil society recommendations on the future of VPAs

As decision makers in the European Union (EU) and timber producing countries consider the future of the FLEGT Action Plan, and its Voluntary Partnership Agreements (VPA), civil society organisations and platforms from Cameroon, Central African Republic, Democratic Republic of Congo, Gabon, Ghana, Liberia, Honduras, Indonesia, Republic of the Congo, Vietnam, and Europe have issued Making VPAs work for forests, people and the climate a new briefing with recommendations for how to strengthen and upgrade the VPAs. Read more

Loopholes in Legality: How a Ministry of Trade Decree Benefits Shadowy Timber Exporters & Undermines legal Reforms

Loopholes_in_Legality_En_10Maret2016Case Study: Violations of Numerous Regulations by Companies in the Name of SMEs

Between 1998 and 2014 Indonesia fought a long battle with illegal logging. Calls to save Indonesia’s forests gained national, regional and even international attention. To improve forest governance, the Indonesian Government developed a Timber Legality Assurance System (in Indonesia, Sistem Verifikasi Legalitas Kayu or SVLK) which came into effect on September 2010. This system aimed to ensure that the timber industry can obtain legal raw materials from a sustainable forest resources management system with transparent and accountable governance.
Read more

Celah Dalam Legalitas : Bagaimana Keputusan Menteri Perdagangan Dimanfaatkan Oleh Eksportir Kayu Dan Melemahkan Reformasi Hukum

Celah_Dalam_Legalitas_10Maret2016

Studi Kasus : Pelanggaran Terhadap Sejumlah Peraturan oleh Beberapa Perusahaan yang Mengatasnamakan IKM

Indonesia memiliki sejarah panjang pemberantasan illegal logging di era 1998-2004. Kejadian tersebut sontak mengundang perhatian berbagai pihak ditingkat nasional, regional bahkan dunia internasional untuk penyelamatan hutan Indonesia. Sebagai upaya untuk memperbaiki tata kelola hutan, Pemerintah Indonesia membangun Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) yang diberlakukan pada bulan September 2010. Sistem ini bertujuan untuk memastikan agar industri kayu mendapatkan sumber bahan baku dengan cara legal dari sebuah sistem pengelolaan sumber daya hutan yang lestari, yang memenuhi aspek legalitas, pengelolaan hutan berkelanjutan, dan tata kelola Pemerintah yang transparan dan akuntabel.
Read more

Perizinan Bagi Tindak Kriminal: Betapa Perluasan Kelapa Sawit Mendorong Penebangan Liar di Indonesia

Situasi di provinsi Kalimantan Tengah menggambarkan hubungan antara ekspansi kelapa sawit dan produksi kayu, juga kelemahan yang terdapat dalam statitik Kemenhut. Pada sekitar tahun 2000n, Provinsi tersebut mengalami ekspansi pesat perkebunan dan memiliki tingkat deforestasi yang lebih tinggi dibandingkan provinsi lainnya di Indoesia.PIK Kalteng mengeluarkan hasil investigasi IPK di Provinsi Kalimanan Tengah.

JPIK Kalimantan Tengah bersama EIA melakukan investigasi perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Tengah, dan menemukan beberapa dugaan tindak illegal logging. Laporan investigasi dapat diunduh melalui link berikut: English Version & Versi Bahasa Indonesia