Kertas Posisi: Sistem Sertifikasi Bukan Sekedar Label Sawit Berkelanjutan

KERTAS POSISI
Kelompok Masyarakat Sipil Region Tanah Papua dan Maluku Utara
“Sistem Sertifikasi Bukan Sekedar Label Sawit Berkelanjutan”

INDUSTRI PERKEBUNAN SAWIT merambah Tanah Papua dan Maluku Utara sejak tahun 1982 dan ekspansinya tetap berjalan hingga kini. Seperti halnya di berbagai kawasan di Indonesia, industri sawit Tanah Papua dan Maluku Utara tidak terbebas berbagai persoalan praktik yang tidak ramah lingkungan, rawan perampasan lahan, pelanggaran hak, baik terhadap pekerja maupun masyarakat di sekitarnya, serta perubahan sosial dan budaya. Desakan-desakan perubahan mendasar atau reformasi tata kelola perkebunan sawit bermunculan, baik dalam hal penegakan hukum, maupun pembentukan hukum baru yang lebih tegas. Read more

Kertas Posisi CSO Region Sulawesi: Sistem Sertifikasi Bukan Sekedar Label Sawit Berkelanjutan

INDUSTRI PERKEBUNAN SAWIT merambah  Sulawesi sejak tahun 1980’an dan ekspansinya tetap berjalan hingga kini.  Seperti halnya di berbagai kawasan di Indonesia, industri sawit Sulawesi tidak terbebas berbagai persoalan praktik yang tidak ramah lingkungan, rawan perampasan lahan, pelanggaran hak, baik terhadap pekerja maupun masyarakat di sekitarnya, serta perubahan sosial dan budaya.  Desakan-desakan perubahan mendasar atau reformasi tata kelola perkebunan sawit bermunculan, baik dalam hal penegakan hukum, maupun pembentukan hukum baru yang lebih tegas. Read more

Illegal Oil Palm and Impunity Still Undermining Indonesia’s Flagship Timber Reforms

Bogor, 7 June 2017. Timber logged illegally in and around a rogue oil palm plantation is being certified legal under Indonesia’s flagship timber certification system, despite repeated NGO reports to police, forestry enforcement officials, and certification professionals, a new report reveals.

The report – Still Permitting Crime – published today by Indonesia’s Independent Forest Monitoring Network (JPIK) and the UK-based Environmental Investigation Agency (EIA), exposes continued and renewed illegal logging in and around the palm plantation of PT Prasetya Mitra Muda (PT PMM), in Gunung Mas district, Central Kalimantan province. Read more

Perusahaan Sawit Ilegal dan Kekebalan Hukum Masih Menggerogoti Reformasi Kayu di Indonesia

Bogor, 7 Juni 2017. Dalam laporan terbaru terungkap bahwa kayu yang ditebang secara ilegal di dalam dan di sekitar perkebunan kelapa sawit nakal, telah disertifikasi menjadi legal melalui skema sertifikasi Indonesia, meskipun Organisasi Non-pemerintah telah berkali-kali melapor kepada polisi, pejabat penegak hukum kehutanan, dan praktisi sertifikasi.

Laporan – Masih Perizinan Bagi Tindak Kriminal – dirilis hari ini oleh Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK) dan organisasi yang berbasis di Inggris, Environmental Investigation Agency (EIA). Laporan ini mengekspos pembalakan liar yang terus terjadi di dalam dan sekitar perkebunan sawit PT Prasetya Mitra Muda (PT PMM), di Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah. Read more

Kertas Kebijakan: Mengapa Pembahasan RUU Perkelapasawitan Harus Segera Dihentikan

Pada bulan Januari 2017, pemerintah dan DPR RI telah menyepakati bahwa RUU Perkelapasawitan akan menjadi salah satu RUU prioritas yang akan diselesaikan di tahun 2017. Alasan utama yang dikemukakan para pendorong RUU ini adalah untuk melindungi industri kelapa sawit dari intervensi asing. Selain itu, tiga alasan lain yang disampaikan Komisi IV DPR RI yang menginisiasi RUU Perkelapasawitan ini adalah sebagai berikut: Read more