Sehubungan dengan penyampaian tanggapan dan klarifikasi dari PT Inti Multima Sertifikasi (IMS) melalui surat dengan Nomor: 017/IMS-Adm/VI/2017atas laporan JPIK dan EIA tentang MASIH PERIZINAN BAGI TINDAK KRIMINAL: Bagaimana Kekebalan Hukum Perusahaan Sawit Ilegal Merusak Reformasi Industri Kayu di Indonesia yang dipublikasi pada tanggal 7 Juni 2017, melalui surat ini, pertama-tama kami ucapkan terima kasih dan […]
Kertas Posisi CSO Region Sulawesi: Sistem Sertifikasi Bukan Sekedar Label Sawit Berkelanjutan
INDUSTRI PERKEBUNAN SAWIT merambah Sulawesi sejak tahun 1980’an dan ekspansinya tetap berjalan hingga kini. Seperti halnya di berbagai kawasan di Indonesia, industri sawit Sulawesi tidak terbebas berbagai persoalan praktik yang tidak ramah lingkungan, rawan perampasan lahan, pelanggaran hak, baik terhadap pekerja maupun masyarakat di sekitarnya, serta perubahan sosial dan budaya. Desakan-desakan perubahan mendasar atau reformasi […]
Illegal Oil Palm and Impunity Still Undermining Indonesia’s Flagship Timber Reforms
Bogor, 7 June 2017. Timber logged illegally in and around a rogue oil palm plantation is being certified legal under Indonesia’s flagship timber certification system, despite repeated NGO reports to police, forestry enforcement officials, and certification professionals, a new report reveals. The report – Still Permitting Crime – published today by Indonesia’s Independent Forest Monitoring […]
Perusahaan Sawit Ilegal dan Kekebalan Hukum Masih Menggerogoti Reformasi Kayu di Indonesia
Bogor, 7 Juni 2017. Dalam laporan terbaru terungkap bahwa kayu yang ditebang secara ilegal di dalam dan di sekitar perkebunan kelapa sawit nakal, telah disertifikasi menjadi legal melalui skema sertifikasi Indonesia, meskipun Organisasi Non-pemerintah telah berkali-kali melapor kepada polisi, pejabat penegak hukum kehutanan, dan praktisi sertifikasi. Laporan – Masih Perizinan Bagi Tindak Kriminal – dirilis […]
Kertas Kebijakan: Mengapa Pembahasan RUU Perkelapasawitan Harus Segera Dihentikan
Pada bulan Januari 2017, pemerintah dan DPR RI telah menyepakati bahwa RUU Perkelapasawitan akan menjadi salah satu RUU prioritas yang akan diselesaikan di tahun 2017. Alasan utama yang dikemukakan para pendorong RUU ini adalah untuk melindungi industri kelapa sawit dari intervensi asing. Selain itu, tiga alasan lain yang disampaikan Komisi IV DPR RI yang menginisiasi […]
