Newsletter JPIK Edisi Ke – 6

Newsletter JPIK Edisi Ke-6. Newsletter JPIK memberikan update tentang SVLK dan juga beberapa kegiatan yang dilakukan oleh JPIK Nasional ataupun JPIK daerah. Pada Edisi ke – 6 ini, tidak hanya memberikan update mengenai SVLK tetapi juga ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil System), salah satu sistem untuk membangun perkebunan sawit secara lestari.

Newsletter JPIK edisi ke – 6 berisi:

  1. Menjaga Kredibilitas SVLK Melalui Pemantauan Independen
  2. JPIK Tingkatkan Kapasitas Pemantauan Bagi Anggotanya
  3. Keberlanjutan Penerapan DKP Dapat Cederai SVLK
  4. Kayu, Bisnis, dan Ketakutan Masyarakat Adat
  5. Perkembangan Periodic Evaluation (PE) FLEGT VPA EU-IDN
  6. Rancang Ulang ISPO untuk Perbaikan Tata Kelola Industri Kelapa Sawit Indonesia
  7. Cita-cita Perbaikan dan Peran Para Pihak

Newsletter dapat diunduh melalui link berikut:

Kertas Posisi: Sistem Sertifikasi Bukan Sekedar Label Sawit Berkelanjutan

KERTAS POSISI
Kelompok Masyarakat Sipil Region Tanah Papua dan Maluku Utara
“Sistem Sertifikasi Bukan Sekedar Label Sawit Berkelanjutan”

INDUSTRI PERKEBUNAN SAWIT merambah Tanah Papua dan Maluku Utara sejak tahun 1982 dan ekspansinya tetap berjalan hingga kini. Seperti halnya di berbagai kawasan di Indonesia, industri sawit Tanah Papua dan Maluku Utara tidak terbebas berbagai persoalan praktik yang tidak ramah lingkungan, rawan perampasan lahan, pelanggaran hak, baik terhadap pekerja maupun masyarakat di sekitarnya, serta perubahan sosial dan budaya. Desakan-desakan perubahan mendasar atau reformasi tata kelola perkebunan sawit bermunculan, baik dalam hal penegakan hukum, maupun pembentukan hukum baru yang lebih tegas.

Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam hal keberlanjutan dan perbaikan tata kelola kelapa sawit berawal dari inisiasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) pada tahun 2011. Revisi ISPO berlangsung pada tahun 2015 yang pada saat itu sejumlah laporan dan penelitian membeberkan rantai pasokan industri sawit Indonesia yang alpa dalam penyelesaian permasalahan lingkungan, sehingga berbagai pihak meminta Indonesia sebagai produsen crude palm oil (CPO) terbesar untuk memberi perhatian khusus kepada aspek ekologi. Sejak pemberlakuan ISPO per Maret 2011 sampai dengan Februari 2016, terdapat 225 sertifikat ISPO yang telah diberikan, dengan cakupan seluas 1,4 juta ha area (statusnya masih sama per Februari 2017), dan CPO yang tersertifikasi mencapai 5,9 juta ton per tahun. Penerbitan sertifikasi ISPO meningkat signifikan dalam rentang waktu satu tahun, Februari 2016-2017, yakni 290% dari rata-rata persentase penerbitasan ,n sertifikat ISPO per tahun sejak 2011.

Secara umum konlflik perkebunan sawit di Indonesia disebabkan kerena tidak digunakan prinsip FPIC dalam pembebasan lahan atau seluruh rencana investasi, yang terjadi adalah pemilik tanah tidak dilibatkan dalam pembicaraan kontrak kerja dan hal-hal yang terkait dengan keberlangsungan hidup. Misalnya tidak ada proses sosialisasi yang baik. Manajemen justru hanya melakukan pendekatan dengan iming-imingan kesejahteraan dan ini merupakan proses penipuan dalam proses sosialisasi. Dan yang lebih parah, dalam proses pembebasan tanah, cenderung menggunakan issue separatis untuk merekayasa situasi yang memungkinkan adanya pengamanan dari pihak keamanan yang memberi jaminan terhadap investasi.Secara kasuistik, banyak terjadi praktek represifitas dengan todongan senjata di Tanah Papua dan Maluku Utara.

Tidak hanya papua, industry perkebunan sawit juga menyasar kawasan kepulauan kecil di daerah Maluku Utara. Banyak temuan dimana, masyarakat lokal yang bermukim di wilayah pesisir dan sekitar hutan di wilayah konsesi kehilangan sector produktifitas berupa ladang perkebunan pala dan cengkeh, yang merupakan komoditas andalan. Warga desa yang notabene berprofesi sebagai petani subsisten juga kehilangan akses untuk berladang dan memanfaatkan bahan baku dari hutan yang telah dilepaskan. Dampak ekologis dari bias pembangunan pada aspek ruang ini sangat menganggu sector perikanan atau mata pencaharian warga peisisir dan kerusakan terumbu karang karena tata batas area yang di land clearing berdekatan dengan ekosistem pesisir pulau. Oleh karena itu, patut untuk dijadikan bahan pertimbangan dan perlu diakomodir dalam rancangan PERPRES terkait ISPO.

Akan tetapi, ISPO belum memberikan perubahan berarti. Laju pemberian sertifikasi ISPO berbanding terbalik dengan perbaikan nyata tata kelola industri kelapa sawit dengan berlanjutnya persoalan-persoalan utama di antaranya:

  • Legalitas yang menyangkut izin Hak Guna Usaha (HGU) / Izin Usaha Perkebunan (IUP) di dalam kawasan hutan dalam kaitannya dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP);
  • Terbitnya izin-izin melalui praktik-praktik non-prosedural (seperti korupsi dan grativikasi);
  • Izin limbah Bahan Beracun dan Berbahaya (B3);
  • Penanaman di sempadan sungai;
  • Penerapan kebijakan perlindungan ekosistem penting;
  • Perlindungan wilayah bernilai konservasi tinggi (HCV) dan wilayah bernilai stok karbon tinggi (HCS);
  • Terdapat pola kerjasama yang diterapkan tidak manusiawi, sehingga posisi tawar masyarakat adat sebagai mitra kian lemah di hadapan industri sawit;
  • Gagalnya penyejahteraan dan pemenuhan hak-hak masyarakat adat;
  • Maraknya konflik tenurial dalam pembangunan perkebunan sawit.
  • Efektifitas dari kebijakan penundaan izin hutan primer dan lahan gambut.
  • Permasalahan dalam transparansi perolahan keuntungan dan kerugian dari sektor perkebunan kelapa sawit.
  • Dampak perkebunan sawit yang mendorong terjadinya kasus pelecehan dan kekerasan.

Terbitnya sertifikasi ISPO tidak serta merta dibarengi perbaikan tata kelola industri kelapa sawit. Hal ini kemudian mendapat respon dari Pemerintah Indonesia. Momentum untuk pembenahan tata kelola sawit telah dibuka melalui pernyataan Presiden RI per tanggal 14 April 2016 yakni komitmen untuk menjalankan moratorium sawit (KSP, 2016). Harapannya momentum ini menjadi peluang bagi masyarakat Indonesia untuk membenahi industri kelapa sawit Indonesia supaya mengedepankan aspek keberlanjutan lingkungan, pemberdayaan, menyejahterakan petani dan pekerja sawit serta lebih kompetitif.

Pada bulan Juni 2016, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian membentuk Tim Penguatan ISPO melalui Surat Keputusan Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 54 Tahun 2016 tentang Tim Penguatan Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (ISPO Certification System) dengan kegiatan utama menyusun sistem ISPO yang memiliki kredibilitas lebih. Tujuan utama pembentukan tim tersebut adalah untuk melakukan pembenahan mendasar terhadap sistem sertifikasi dan standardisasi industri kelapa sawit berkelanjutan di Indonesia. Sampai dengan akhir Desember 2016, Tim Penguatan ISPO telah menyelenggarakan serangkaian diskusi terbatas dengan para pemangku kepentingan untuk mendorong dan merumuskan fokus rancang ulang ISPO. Sejak Mei 2017, Tim Penguatan ISPO sudah memulai rangkaian konsultasi publik di lima kawasan. Konsultasi publik pertama yakni di region Sumatera, kedua di region Kalimantan, ketiga di region Sulawesi dan keempat di region Tanah Papua dan Maluku Utara.

Dengan mempertimbangkan berlangsungnya proses rancang ulang ISPO dan Peraturan Presiden tentang Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Perpres ISPO), kami perwakilan Organisasi Masyarakat Sipil dan Petani Kelapa Sawit di Region Tanah Papua dan Maluku Utara menekankan masukan-masukan tertulis. Masukan – masukan tersebut dapat dibaca melalui dokumen yang dapat didownlad disini (versi bahasa) dan disni (versi english)

Jawaban JPIK Atas Tanggapan PT IMS atas Laporan “Masih Perizinan Bagi Tindak Kriminal”

Sehubungan dengan penyampaian tanggapan dan klarifikasi dari PT Inti Multima Sertifikasi (IMS) melalui surat dengan Nomor: 017/IMS-Adm/VI/2017atas laporan JPIK dan EIA tentang MASIH PERIZINAN BAGI TINDAK KRIMINAL: Bagaimana Kekebalan Hukum Perusahaan Sawit Ilegal Merusak Reformasi Industri Kayu di Indonesia yang dipublikasi pada tanggal 7 Juni 2017, melalui surat ini, pertama-tama kami ucapkan terima kasih dan bersama ini kami sampaikan juga respon/tanggapan balik (sebagaimana terlampir) atas penyampaian tanggapan dan klarifikasi yang PT IMS sampaikan tersebut.

Laporan yang dipublikasi oleh JPIK dan EIA pada 7 Juni 2017 merupakan tindak lanjut dari laporan JPIK bersama EIA sebelumnya pada tahun 2015 tentang PERIZINAN BAGI TINDAK KRIMINAL: Betapa Perluasan Kelapa Sawit Mendorong Penebangan Liar di Indonesia. Laporan kasus pelanggaran tersebut kepada Direktorat Jenderal Penegakan Hukum, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, pihak Kepolisian, serta lembaga terkait lainnya.

JPIK, bersama EIA, memandang kasus pelanggaran di atas bisa menjadi ancaman besar bagi kredibilitas SVLK.

Seperti dijabarkan secara detil pada laporan yang JPIK dan EIA susun, laporan ini terutama memfokuskan agar Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan pihak penegak hukum bisa melakukan upaya penanganan penegakan hukum melalui proses penyelidikan dan penyidikan lanjutan. Upaya penanganan penegakan hukum lanjutan tersebut merupakan langkah penting agar hal ini tidak menjadi tumpukan masalah yang berpotensi mencederai SVLK.

Adapun terkait Lembaga Sertifikasi (LVLK/LPPHPL), diharapkan ada bentuk komunikasi yang semakin baik antar Lembaga Sertifikasi dan Pemantau Independen guna saling mendukung dalam bersama-sama menjaga kredibilitas dan akuntabilitas SVLK, termasuk berjalannya (i) pedoman terkait Pelaporan dan Resume Publik dari proses sertifikasi (baik sertifikasi awal maupun penilikan) serta (ii) pedoman terkait Penyelesaian Keluhan melalui Tim Adhoc sebagaimana diatur dalam aturan yang berlaku.

Berikut adalah jawaban JPIK atas tanggapan PT IMS:

Isi laporan JPIK dan EIA Tanggapan dan klarifikasi PT IMS Tanggapan JPIK atas klarifikasi PT IMS
I.  Ringkasan Eksekutif
Pernyataan pada alinea ke-1 dalam Ringkasan Eksekutif disebukan bahwa “…lebih parahnya lagi kayu-kayu yang ditebang oleh PT Prasetya Mitra Muda (PT PMM) dilabeli sertifikat legal melalui skema Sistem Seetifikasi Legalitas Kayu (SVLK). Hal tersebut berlangsung tanpa mengindahkan laporan yang berkali-kali diajukan oleh JPIK dan EIA kepada Pemerintah, pihak berwenang, dan lembaga sertifikasi selama kurun waktu dua tahun.”

 

Pernyataan pada alinea ke-3 dalam Ringkasan Eksekutif disebutkan bahwa “Beberapa industri di dalam desa kayu ilegal ini dan di area sekitarnya telah disertifkasi legal melalui skema SVLK oleh lembaga sertifikasi yang sama yang membiarkan tindakan kriminal ketika memberi cap legal atas kayu PT PMM.”

 

Ketika laporan JPIK yang diajukan melalui sistem SVLK telah mencegah beberapa kayu ilegal keluar dari Bereng Malaka sebagai kayu yang bersertifikat dan bahkan beberapa sertifikat telah dibekukan dan dicabut, namun tetap saja kayu dari konsesi kelapa sawit ilegal justru dianggap sebagai kayu legal. Terlebih lagi, industri penggergajian kayu yang mengolah kayu-kayu ilegal tersebut juga tetap mendapat cap sertifikat legal. Semakin banyak industri penggergajian kayu yang mengabaikan SVLK.”

 

Dari rangkaian kalimat diatas, menurut JPIK dalam laporannya PT IMS telah membiarkan tindakan kriminal dengan memberikan cap legal atas kayu PT PMM. Terlebih lagi, industri penggergajian kayu yang mengolah kayu-kayu ilegal tersebut juga tetap mendapat cap sertifikat legal.

Data yang benar, selama masa sertifikat PT PMM berlaku (SLK-IMS-147 terbit tanggal 15 April 2016 hingga dicabut pada tanggal 14 April 2017) PT IMS tidak pernah menerima keluhan adanya ketidaksesuaian pemenuhan terhadap standar VLK akibat kegiatan operasional PT PMM dari JPIK dan EIA, bahkan kami juga tidak pernah menerima keluhan dari Dinas Kehutanan Kabupaten, masyarakat ataupun stakeholder yang lain akibat kegiatan yang dilakukan PT PMM.

 

PT IMS tidak pernah sekalipun menerima laporan/keberatan yang diajukan oleh JPIK terhadap kegiatan operasional PT PMM (Bagaimana bisa disebut “tidak mengindahkan”?).

 

PT IMS hanya menerima keluhan terhadap kegiatan operasional TPT UD Usaha Baru Maju dan IUIPHHK Juita mulai bulan April 2017. Terhadap keluhan tersebut kami sama sekali tidak mengabaikannya. Proses surat menyurat (terdokumentasi lengkap), menunjukkan bahwa penanganan keluhan tersebut sedang diproses sesuai dengan Lampiran 5 Perdirjen PHPL nomor: P.14/PHPL/SET/4/2016 dan Pedoman Mutu LVLK PT Inti Multima Sertifikasi.

 

Korespondensi terakhir dengan JPIK dilakukan awal Juni 2017. Dokumen surat menyurat tersebut dengan jelas memuat informasi penanganan keluhan oleh PT IMS terhadap kegiatan IUIPHHK Juita dan TPT UD Usaha Baru Maju. Surat-menyurat tersebut telah kami tembuskan pula kepada pihak: Direktur Pengolaha dan Pemasaran Hasil Hutan, Ditjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, KLHK; Direktur Akreditasi Lembaga Sertifikasi Komite Akreditasi Nasional; Focal Point JPIK Kalimantan Tengah, disamping itu surat menyurat personal ditembuskan melalui email kepada: Donny Purnomo <donny@bsn.go.id>, Awan Taufani <awantaufani@bsn.go.id>, Sekretariat KAN <kan.produk@gmail.com>, Direktur PPHH <rufiie@yahoo.com.au>,
Kasubdit Notifikasi Impor <marianalubis1962@gmail.com>, Dinamisator Nasional JPIK – M Kosar <mkosar.jpik@gmail.com>.

Pada tahun 2014 JPIK dan EIA menerbitkan laporan yang berjudul PERIZINAN BAGI TINDAK KRIMINAL: Betapa Perluasan Kelapa Sawit Mendorong Penebangan Liar di Indonesia (http://jpik.or.id/info/wp-content/uploads/2014/12/Permitting-Crime-Indonesia-language-version.pdf). Isi laporan tersebut menitikberatkan pada proses perizinan PT PMM yang telah melakukan atau terlibat dalam serangkaian pelanggaran pada proses pendirian perkebunan kelapa sawit seperti: beroperasi di kawasan hutan sebelum Izin Pelepasan Kawasan Hutan diterbitkan, memperoleh IUP sebelum AMDAL, melakukan kegiatan pemanenan kayu sebelum memiliki Izin Pemanfaatan Kayu.

 

Pada 2016 JPIK melakukan pemantauan lanjutan pada PT PMM dan menemukan bagaimana perusahaan yang telah terlibat sejumlah pelanggaran sejak tahun 2013 ini mendapat Sertifikat Legalitas Kayu pada tahun 2016 tanpa memperhatikan latar belakang perusahaan itu berdiri. Pemantauan menitikberatakan pada alur distribusi kayu-kayu bulat yang berasal dari PT PMM ke sejumlah industri penggergajian kayu yang berada disekitarnya. Laporan berjudul MASIH PERIZINAN BAGI TINDAK KRIMINAL: Bagaimana Kekebalan Hukum Perusahaan Sawit Ilegal Merusak Reformasi Industri Kayu di Indonesia diluncurkan pada Juni 2017.

 

Sejak tahun 2015, JPIK telah melaporkan temuan-temuan terkait pelanggaran PT PMM kepada Ditjen Penegakan Hukum KLHK[1], Kepolisian[2], dan lembaga terkait lainnya yang sampai saat ini penyelidikan dan penangananan kasus ini masih terus berproses.

 

Pada Oktober 2016, JPIK telah mengajukan keluhan kepada PT IMS terkait dengan publikasi 6 (enam) perusahaan yang diaudit/diverifikasi oleh PT IMS dimana salah satunya PT PMM yang tidak ada resume publik hasil penilaian sejak April 2016. Kewajiban menggunggah resume publik hasil penilaian diatur dalam PermenLHK Nomor 30 Tahun 2016 dan Perdirjen PHPL Nomor 14 Tahun 2016 jo Perdirjen PHPL Nomor 15 Tahun 2016. Dengan demikian kewajiban tersebut sepatutnya bisa dilakukan dengan baik tanpa menunggu adanya keluhan dari pihak lain, terutama Pemantau Independen.

 

Keberadaan publikasi resume publik hasil penilaian (baik penilaian awal, penilikan maupun penilaian kedua/resertifikasi) merupakan hal yang krusial yang harus disediakan oleh LVLK karena hal tersebut merupakan bahan sekaligus pedoman bagi Pemantau Independen dalam melakukan pemantauan untuk mengetahui kesesuaian hasil penilaian dengan kondisi di lapangan.

 

Mengenai proses penanganan keluhan yang dilakukan PT IMS, sampai dengan laporan ini dipublikasi, tindak lanjut penanganan keluhan oleh PT IMS tidak dapat dikatakan sesuai dengan Perdirjen PHPL Nomor 14 Tahun 2016 jo Perdirjen PHPL Nomor 15 Tahun 2016, diantaranya:

 

–  Penanganan keluhan yang tidak sesuai tata waktu, salah satu contohnya terkait keluhan kepada UD Usaha Baru Maju dan JUITA, dimana korespondensi terakhir yang dilakukan pada 26 April 2017 dan dijawab pada 16 Mei 2017 yang telah melewati batas waktu (sesuai Lampiran 5. Perdirjen PHPL PHPL Nomor 14 Tahun 2016 jo Perdirjen PHPL Nomor 15 Tahun 2016, dimana LPPHPL atau LVLK mempelajari keluhan atau banding dan menanggapi secara tertulis relevansi keluhan atau banding dimaksud selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterima keluhan atau banding).

 

–  Penanganan keluhan yang tidak dilakukan melalui tim ad-hoc sebagaimana yang direkomendasikan/diingatkan oleh JPIK di dalam surat keluhan (sesuai Lampiran 5. Perdirjen PHPL PHPL Nomor 14 Tahun 2016 jo Perdirjen PHPL Nomor 15 Tahun 2016, dimana Keluhan atau banding yang dinyatakan relevan diproses oleh Tim Ad Hoc. Penyelesaian Keluhan atau Banding yang ditetapkan oleh LPPHPL atau LVLK).

 

Mengenai laporan kepada Lembaga Sertifikasi, JPIK tidak hanya mengajukan keluhan kepada PT IMS tetapi juga kepada Lembaga Sertifikasi lainnya terkait dengan temuan dalam rantai pasok kayu industri penggergajian yang berasal dari PT PMM. Lembaga Sertifikasi lain menindaklanjuti keluhan kami melalui audit khusus dan telah membekukan bahkan mencabut sertifikat untuk auditee yang dikeluhkan JPIK.

 

Laporan JPIK dan EIA bertujuan untuk mendorong tindakan penegakan hukum atas pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan PT PMM dan industri penggergajian terkait yang seharusnya dilakukan oleh lembaga yang berwenang, seperti KemenLHK dan Kepolisian. Penegakan hukum yang efektif akan berkontribusi besar bagi perbaikan tata kelola kehutanan dan merupakan salah satu indikator yang dapat menujukkan tingkat akuntabilitas dan kredibiltas dalam skema Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK).

II.  Kekebalan Hukum Perusahaan Kelapa Sawit
Sub bab: Bersertifikat

Terdapat pernyataan dalam sub bab tersebut sebagai berikut:

…”Yang menakjubkan bukan hanya pemerintah gagal menegakkan hukum, tetapi bahkan kayu-kayu yang ditebang pada saat perusahaan didirikan telah dilegalkan melalui skema SVLK.

 

Mengingat banyaknya bukti yang tersedia mengenai operasi PT PMM, tampak jelas bahwa PT IMS tidak dapat melakukan pemeriksaan latar belakang dengan ketat apalagi menginvestigasi laporan pelanggaran yang dilakukan PT PMM. Seharusnya tidak ada sertifikat SVLK yang boleh dikeluarkan, dan kasus ini bukan satu-satunya tersangka sertifikasi di bawah skema SVLK di area ini.

Sertifikat Legalitas Kayu untuk IPK atas nama PT PMM yang diterbitkan oleh PT IMS pada 14 April 2016, adalah sertifikat legalitas kayu untuk kayu hasil penebangan pada areal penyiapan lahan 2015/2016 seluas 3000 Ha, yang penerbitannya telah melalui prosedur yang baku sesuai lampiran 2.4 Perdirjen PHPL nomor P.14/PHPL/SET/4/2016. Sertifikat Legalitas Kayu tersebut berlaku selama satu tahun sejak tanggal 15 April 2016.

 

Tidak benar bahwa PT IMS tidak menjaring informasi tentang kegiatan PT PMM di areal tersebut. Sesuai prosedur dan ketentuan yang ada, PT IMS telah melakukan penjaringan informasi melalui kegiatan Konsultasi Publik pada tanggal 28 Maret 2016 yang dihadiri oleh 15 stakeholder, diantaranya Camat Manuhing, Dinas Kehutanan Kabupaten Gunung Mas, Babinsa, Pemerintah Desa dan perwakilan masyrakat.

Laporan JPIK dan EIA pada tahun 2014 yang berjudul PERIZINAN BAGI TINDAK KRIMINAL: Betapa Perluasan Kelapa Sawit Mendorong Penebangan Liar di Indonesia fokus pada serangkaian tindak pelanggaran yang sudah dilakukan oleh PT PMM sejak 2013, dan sepanjang tahun 2014 – 2015 melakukan pembukaan hutan, mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu pada tahun 2016 (terlampir kronologis kasus PT PMM). Hal ini tentu mencederai kredibilitas SVLK yang seharusnya mampu meredam peredaran kayu melalui proses-proses yang ilegal.

 

Dalam menjaring informasi, menjadi kewajiban PT IMS untuk melakukan konsultasi publik sebelum dilaksanakannya audit lapangan terhadap PT PMM. PT IMS juga harus mengumpulkan informasi tentang latar belakang PT PMM yang tidak hanya bersumber dari konsultasi publik. Hal ini terkait dengan terdapatnya berita/liputan di media massa[3] mengenai tindak pelanggaran dari/menyangkut PT PMM, serta menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pemantau Independen tentang rencana pelaksanaan (jadwal dan tata waktu pelaksanaan kegiatan, Tim Audit, disertai dengan informasi profil singkat auditee).

 

Selain itu, berdasarkan permohonan verifikasi Auditee dan/atau pengumuman rencana verifikasi oleh LVLK, Kementerian dapat memberikan informasi terkait Auditee tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam proses verifikasi.  LVLK juga harus menginformasikan dan melaporkan rencana audit/penilaian kepada Dinas Provinsi yang membidangi Kehutanan, dan BPHP setempat dan/atau SKPD terkait, yang selanjutnya pada saat PT IMS melakukan observasi lapangan dapat menguji kebenaran data dan informasi melalui pengamatan, pencatatan, uji petik dan penelusuran, dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator yang telah ditetapkan untuk dapat melihat pemenuhannya sebagaimana diatur dalam Perdirjen PHPL Nomor 14 Tahun 2016 jo Perdirjen Nomor 15 Tahun 2016.

 

Apabila PT IMS menjalankan keseluruhan proses penilaian dengan teliti dan berpedoman pada aturan yang berlaku, maka informasi mengenai ada atau tidaknya persoalan terkait kinerja PT PMM bisa didapatkan dengan lengkap.

 

Selain itu, berlarut-larutnya proses penindakan oleh Gakum KemenLHK dan Kepolisian mengakibatkan PT PMM mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) atas IPKnya.

III.  Sertifikasi yang Dikompromikan
Sertifikasi yang dikompromikan PT IMS tidak mengkompromikan hasil sertifikasi yang dilakukan. Sertifikat yang dikeluarkan semuanya melalui proses audit yang sudah baku sesuai Perdirjen PHPL nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 dan Pedoman Mutu PT Inti Multima Sertifikasi. PT IMS juga selalu menanggapi keluhan yang disampaikan JPIK.

Mengenai keluhan JPIK terkait dengan resume yang harusnya diunggah sesuia tata waktu, PT IMS setelah itu bertahap mengunggah ulang pengumuman dan resume audit (sesuai arahan teknis LIU). Jadi tidak benar jika JPIK tidak menemukan dokumen yang dimaksud.

–    UD Usaha Baru Maju (Kab. Gunung Mas)

UD Usaha Baru Maju adalah pemengang izin TPT-KB berdasarkan SK Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Gunung Mas nomor 522.3/913/1.02/XI/2015 tentang tempat penampungan terdaftar kayu bulat atas nama UD Usaha Baru Maju yang berlaku hingga November 2018. Terkait dengan sertifikasi UD Usaha Baru Maju, pada bulan April 2017 JPIK telah mengajukan keluhan kepada PT IMS mengenai adanya indikasi bahwa terdapat kegiatan penggergajian di areal UD Usaha Baru Maju.

PT IMS menindaklanjuti keluhan JPIK dengan melakukan pemeriksaan lapangan mendadak yang dilaksanakan pada tanggal 28 April 2018, untuk menilai relevansi keluhan yang diajukan pada lokasiTPT KB UD Usaha Baru Maju. lnformasi hasil pemeriksaan lapangan telah kami sampaikan kepada JPIK pada 16 Mei 2017. (surat tersebut juga telah kami tembuskan dan sampaikan secara personel kepada pihak terkait lainnya sebagaimana uraian kami sebelumnya).

Sampai saat ini penanganan terhadap keluhan TPT KB UD Usaha Baru Maju masih tetap kami proses sesuai dengan Perdirjen P.14/PHPL/SET/4/2016dan mekanisme internal pada PT IMS.

 

–    UD KARYA BUDI (Kab. Kotawaringin Timur)

UD Karya Budi merupakan pemegang izin IUIPHHK. Sertifikat yang diterbitkan terhadap UD Karya Budi bernomor: lMS-SLK-139 terbit tanggal 31 Maret 2016. Sertifikat berlaku hingga tanggal 30 Maret 2019. Pada saat ini, sertifikat berstatus pembekuan, karena ketidaksediaan dilakukan Penilikan sesuai tata waktu.

 

–    JUITA (Kabupaten Gunung Mas)

JUITA adalah pemegang izin IUIPHHK berdasarkan SK Bupati Gunung Mas nomor: 503/49/ADPER&SDA tanggal 29 April 2011, yang berlaku selama perusahaan masih beroperasi kecuali dicabut oleh Bupati Gunung Mas.

JUITA adalah pemegang Sertifikat Legalitas Kayu nomor IMS-SLK-I63 tanggal4 Mei 2016, dan berlaku hingga 3 Mei 2022. Terkait dengan sertifikasi IUIPHHK JUITA, JPIK telah menyampaikan keluhan terhadap kegiatan operasional perusahaan tersebut kepada PT IMS dimulai tanggal 20 April 2017. Keluhan diajukan mengenai adanya indikasi penjualan dokumen angkutan kayu oleh IUIPHHK JUITA dan ketiadaan pelaporan RPBBI secara berkala.

Menanggapi keluhan tersebut, karena waktunya hampir bertepatan dengan kegiatan Penilikan terhadap IUIPHHK JUITA, maka dalam surat tanggapan kamitanggal 20 April 2017 kepada JPIK, kami sampaikan bahwa pada tanggal 25-26 April 2017 akan dilakukan Penilikan terhadap IUIPHHK JUITA.

Selama proses penilikan dan penyusunan laporan hasil penilikan, korespondensi dalam bulan April dan Mei 2017 tetap kami lakukan dengan JPIK terutama mengenai indikasi penjualan dokumen angkutan dan pelaporan RPBBI tahun 2016.

Saat ini, sertifikat legalitas kayu IUIPHHK JUITA nomor IMS-SLK-163 bersatus Pembekuan, karena hasil Penilikan pertama menunjukkan adanya ketidaksesuaian beberapa verifier yang tidak dapat dipenuhi JU ITA sesuai tata waktu.

Jadi tidak benar jika PT IMS mengkompromi kan sertifikasi SVLK.

Sesuai dengan Perdirjen PHPL Nomor 14 Tahun 2016 jo Perdirjen PHPL Nomor 15 Tahun 2016 tentang Standar dan Pedoman Penilaian, verifikasi dilakukan terhadap dokumen auditee, dalam kurun waktu 12 (dua belas) bulan terakhir, menggunakan kombinasi sensus dan sampling dengan memperhatikan volume dokumen.  Dengan demikian PT IMS semestinya menaruh perhatian serta juga menilai/menguji keterkaitan pola hubungan dan relasi antar rantai pasokan (kejanggalan), terutama terkait asal usul/sumber pasokan bahan baku perusahan-perusahaan (industri penggergajian kayu) yang dimaksud. Dalam hal ini berkaitan langsung dengan bahan baku industri yang bersumber dari PT PMM.

Latar belakang adanya keluhan yang JPIK kirimkan kepada PT IMS karena kealpaan dalam mengunggah resume hasil penilaian. Keluhan ini didasari atas pentingnya resume hasil penilaian bagi Pemantauan Independen, termasuk dalam hal ini resume hasil penilaian untuk industri primer hasil hutan.

JPIK mengapresiasi usaha PT IMS untuk menggunggah resume tersebut secara bertahap, namun patut disayangkan dilakukan PT IMS justru setelah adanya laporan keluhan yang JPIK ajukan, bukan karena memang kewajiban PT IMS selaku Lembaga Sertifikasi/Verifikasi untuk mempublikasi resume hasil penilaian sesuai dengan Lampiran 3.1 Perdirjen PHPL Nomor 14 Tahun 2016 jo Perdirjen PHPL Nomor 15 Tahun 2016 (butir G, nomor 11 LPPHPL/LVLK mempublikasikan setiap penerbitan, perubahan, pembekuan dan pencabutan S-PHPL di website LPPHPL/LVLK dan website Kementerian (www.dephut.go.id dan silk.dephut.go.id) selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender setelah penetapan keputusan).

 

Mengenai proses penanganan keluhan yang dilakukan PT IMS, sampai dengan laporan ini dipublikasi, tindak lanjut penanganan keluhan oleh PT IMS tidak dapat dikatakan sesuai dengan Perdirjen PHPL Nomor 14 Tahun 2016 jo Perdirjen PHPL Nomor 15 Tahun 2016, diantaranya:

 

–    Penanganan keluhan yang tidak sesuai tata waktu, salah satu contohnya terkait keluhan kepada UD Usaha Baru Maju dan JUITA, dimana korespondensi terakhir yang dilakukan pada 26 April 2017 dan dijawab pada 16 Mei 2017 yang telah melewati batas waktu (sesuai Lampiran 5. Perdirjen PHPL PHPL Nomor 14 Tahun 2016 jo Perdirjen PHPL Nomor 15 Tahun 2016, dimana LPPHPL atau LVLK mempelajari keluhan atau banding dan menanggapi secara tertulis relevansi keluhan atau banding dimaksud selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterima keluhan atau banding).

 

–    Penanganan keluhan yang tidak dilakukan melalui tim ad-hoc sebagaimana diiingatkan oleh JPIK di dalam surat keluhan (sesuai Lampiran 5. Perdirjen PHPL Nomor 14 Tahun 2016 jo Perdirjen PHPL Nomor 15 Tahun 2016, dimana Keluhan atau banding yang dinyatakan relevan diproses oleh Tim Ad Hoc Penyelesaian Keluhan atau Banding.

 

Lebih jauh lagi terkait dengan sertifikasi JUITA yang mana telah PT IMS laksanakan penilikan pada 27-28 April 2017, JPIK tidak mendapati publikasi resume hasil penilikan yang dilaksanakan PT IMS bahkan setelah sertifikat JUITA dibekukan pada 23 Mei 2017. Sama halnya dengan PT PMM yang sudah dilaksanakan penilikan pada 22-23 Januari 2017, JPIK juga tidak mendapati publikasi resume hasil penilikan sebagai kewajiban PT IMS selaku Lembaga Sertifikasi/Verifikasi. Hal ini secara jelas PT IMS tidak/belum menjalankan prosedur sebagaimana diatur dalam Perdirjen PHPL Nomor 14 Tahun 2016 jo Perdirjen PHPL Nomor 15 Tahun 2016.

IV.   Bereng Malaka Kota Kayu Ilegal
Peta lokasi industri Kami ingin mengklarifikasi, apakah UD Karya Budi yang tercantum dalam peta tersebut adalah UD KARYA BUDI yang mendapatkan Sertifikat SVLK dari PT IMS dengan nomor: SLK-IMS-139?, karena UD KARYA BUDI pemegang SLK-IMS-139 berlokasi di Kabupaten Kotawaringin Timur. Mengenai posisi UD Karya Budi dalam peta lokasi industri, memang benar UD Karya Budi yang dimaksud adalah industri yang disertifikasi PT IMS.

Terdapat kesalahan dalam penulisan lokasi indusrti yang dimaksud.

[1] Surat JPIK Nomor: 62/NAS/JPIK/X/15 tertanggal 19 Oktober 2015, dan Nomor: 158/NAS/JPIK/III/2017 tentang surat JPIK kepada Gakum KLHK tertanggal 30 Maret 2017
[2] Surat JPIK Kateng Nomor: 31/FP-KT /JPIK/III/2015 tertanggal 26 Maret 2015, dan Nomor: 60/FP-KT/JPIK/XI/2015 tertanggal 7 November 2017 tentang surat JPIK kepada Kepolisian, serta balasan surat dari Polres Resor Gunung Mas dengan Nomor: B/28/XII/2015/Polres tertanggal 18 Desember 2015
[3] https://www.merdeka.com/peristiwa/hutan-di-kalteng-digunduli-negara-rugi-ratusan-dolar-as.html
http://harianjayapos.com/detail-11480-ditengarai-ilegal-polres-gumas–selidiki-3-pbs.html
http://www.mongabay.co.id/2014/12/17/laporan-eia-ungkap-kayu-kayu-ilegal-dari-kebun-sawit/
https://www.merdeka.com/peristiwa/hutan-di-kalteng-digunduli-negara-rugi-ratusan-dolar-as.html
http://www.kompasiana.com/mandausuwandi/terindikasi-ilegalitas-3-pbs-di-gumas-dipolisikan_55547d946523bda71d4aef7a
https://hutankalteng.wordpress.com/2015/07/19/empat-perkebunan-kelapa-sawit-gunung-mas-dilaporkan/

 

Fila jawaban JPIK dapat diunduh melalui link berikut: Jawaban JPIK atas Tanggapan IMS

 

 

Kertas Posisi CSO Region Sulawesi: Sistem Sertifikasi Bukan Sekedar Label Sawit Berkelanjutan

INDUSTRI PERKEBUNAN SAWIT merambah  Sulawesi sejak tahun 1980’an dan ekspansinya tetap berjalan hingga kini.  Seperti halnya di berbagai kawasan di Indonesia, industri sawit Sulawesi tidak terbebas berbagai persoalan praktik yang tidak ramah lingkungan, rawan perampasan lahan, pelanggaran hak, baik terhadap pekerja maupun masyarakat di sekitarnya, serta perubahan sosial dan budaya.  Desakan-desakan perubahan mendasar atau reformasi tata kelola perkebunan sawit bermunculan, baik dalam hal penegakan hukum, maupun pembentukan hukum baru yang lebih tegas.

Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam hal keberlanjutan dan perbaikan tata kelola kelapa sawit berawal dari inisiasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) pada tahun 2011.  Revisi ISPO berlangsung pada tahun 2015 yang pada saat itu sejumlah laporan dan penelitian membeberkan rantai pasokan industri sawit Indonesia yang alpa dalam penyelesaian permasalahan lingkungan, sehingga berbagai pihak meminta Indonesia sebagai produsen crude palm oil (CPO) terbesar untuk memberi perhatian khusus kepada aspek ekologi.  Sejak pemberlakuan ISPO per Maret 2011 sampai dengan Februari 2016, terdapat 225 sertifikat ISPO yang telah diberikan, dengan cakupan seluas 1,4 juta ha area (statusnya masih sama per Februari 2017), dan CPO yang tersertifikasi mencapai 5,9 juta ton per tahun.  Penerbitan sertifikasi ISPO meningkat signifikan dalam rentang waktu satu tahun, Februari 2016-2017, yakni 290% dari rata-rata persentase penerbitan sertifikat ISPO per tahun sejak 2011.

Akan tetapi, ISPO belum memberikan perubahan berarti. Laju pemberian sertifikasi ISPO berbanding terbalik dengan perbaikan nyata tata kelola industri kelapa sawit dengan berlanjutnya persoalan-persoalan utama. Selengkapnya kertas posisi CSO Region Sulawesi dapat diunduh melalui link berikut Kertas Posisi ISPO – Region Sulawesi

Illegal Oil Palm and Impunity Still Undermining Indonesia’s Flagship Timber Reforms

Bogor, 7 June 2017. Timber logged illegally in and around a rogue oil palm plantation is being certified legal under Indonesia’s flagship timber certification system, despite repeated NGO reports to police, forestry enforcement officials, and certification professionals, a new report reveals.

The report – Still Permitting Crime – published today by Indonesia’s Independent Forest Monitoring Network (JPIK) and the UK-based Environmental Investigation Agency (EIA), exposes continued and renewed illegal logging in and around the palm plantation of PT Prasetya Mitra Muda (PT PMM), in Gunung Mas district, Central Kalimantan province.

Criminal deforestation by PT PMM was initially exposed by JPIK and EIA in a November 2014 report – Permitting Crime – and was repeatedly reported to Indonesian officials since then. But on-going research and field investigations in 2016 and early 2017 reveal that the crimes continued while the Indonesian Government has failed to act.

Illegal acts still being perpetrated by PT PMM include continued clear-cutting inside its operation area after required permits expired, and clear-cutting forests outside its licensed area.

During 2016, the timber from PT PMM’s illegal clear-cutting was certified as legal under Indonesia’s flagship Timber Legality Verification System (SVLK – Sistim Verifikasi Legalitas Kayu) by PT Inti Multima Sertifikasi (PT IMS), a certification body.

The same company also certified some of the 12 sawmills – many operating illegally – within PT PMM’s plantation, most of which are processing logs cut within and around PT PMM’s plantation, and taking advantage of woefully lax law enforcement in Gunung Mas district.

 “Repeated complaints submitted by JPIK and EIA to the authorities have not stopped PT PMM’s illegal activities. While the police have failed to enforce the law, more forests are being cleared illegally”, said Dhio Teguh Ferdyan, a JPIK Campaigner.

“Compounding this impunity, dodgy auditors have failed to conduct due diligence on their clients, and have certified these crimes as legal. Serious weaknesses in complaint handling within the SVLK system has also prevented accountability,” explained Dhio.

EIA Forest Campaigner Audrey Versteegen said “Impunity for illegal palm oil developments and compromised certifications are undermining key forestry reforms in Indonesia. The government needs to revoke fraudulent SVLK certificates, enforce the law, and penalise fraudulent certification bodies.”

JPIK and EIA’s report makes a range of recommendations to Indonesia’s government, including investigating logging permits for palm oil plantation in Gunung Mas District, and non-compliance with the SVLK by both timber producers and certification bodies.

 

Editor’s Note:

  • JPIK is the Independent Forest Monitoring Network of Indonesia, agreed and declared on September 23rd It now consists of 51 Non-Governmental Organization members active across Indonesia, from Aceh to Papua. The establishment of JPIK is a commitment of Indonesia’ civil society to contribute actively towards a better national forest governance.
  • The Environmental Investigation Agency (EIA) is an independent organization founded in 1984. It is an international campaign organization committed to carrying out investigation work and expose environmental crimes. EIA have been investigating illegal logging in Indonesia since 1999.
  • The SVLK (Sistim Verifikasi Legalitas Kayu /Timber Legality Verification System), was passed into law in 2009, and is a mandatory legality certification to be applied to all timber harvested, processed, traed and exported in Indonesia. JPIK is formally recognised as an Independent Monitor of the SVLK in Indonesia.

 

Contacts for Interviews:

JPIK: Dhio Teguh Ferdyan: +62 81374139842; dhio.jpik@gmail.com
EIA: Audrey Versteegen: +44 2073547960; audreyversteegen@eia-international.org;

 

The report can be downloaded in the following link Still Permitting Crime
The press release file can be downloaded in the following link Still permitting crime doc