Newsletter JPIK : Implementasi SLVK di Indonesia

SLVK_di_IndonesiaSistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) merupakan instrumen pembenahan tata kelola (good governance) melalui verifikasi kepastian hanya kayu legal yang dipanen, diangkut, diolah, serta dipasarkan oleh unit usaha kehutanan Indonesia. Penerapan sistem ini sejalan dengan tujuan untuk pemberantasan ‘illegal logging’ dan ‘illegal timber trade’, yang juga diupayakan melalui pendekatan penegakkan hukum. SVLK dibangun Indonesia melalui prakarsa dan proses multipihak sejak 2001 -LSM serta kelompok masyarakat sipil termasuk masyarakat adat, pengusaha/sektor privat, kalangan akademisi/perguruan tinggi,Pemerintah, serta para pihak yang peduli kelestarian hutan- hingga dituangkan dalam bentuk regulasi yakni Peraturan Menteri Kehutanan (Permenhut) P.38/2009 di tahun 2009.

JPIK kembali menerbitkan Newsletter yang ke empat. Newsletter JPIK edisi keempat berisikan :

  1. Perkembangan Peraturan terkait Implementasi Sistem Verifikasi Legalitas Kayu
  2. Pelonggaran Peraturan Skema Legalitas Kayu Melemahkan Reformasi Tata Kelola Kehutanan, Mengancam Akses Pasar Uni eropa bagi Ekspor Furnitur Indonesia, dan Merugikan Merk Indonesia.
  3. Ketidakpatuhan SVLK, Pengingkaran Kebijakan Perlindngan Hutan Alam dan Gambut
  4. JPIK dalam Konferensi Perubahan Iklim dalam COP21 UNFCCC: Peran Penting & Tantangan Pemantauan Independen dalam Memperkuat SVLK.
  5. JPIK Pantau Implementasi SVLK di Sumatera Utara, Kalimantan Utara, dan Maluku Utara
  6. Publikasi pelaksanaan Sertifikasi SVLK Belum Terlaksana Penuh
  7. Respon Pasif Kepolisian Terhadap Pengaduan Indikasi Illegal Logging di Kalimantan Tengah
  8. Tindak Pemalsuan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) di Jawa Timur
  9. Pertemuan Nasional JPIK
  10. Profil Dinamisator Nasional JPIK Periode 2015 – 2017

Newsletter JPIK edisi keempat, dalam didownload melalui link berikut:

Indonesia (PDF),

English (PDF),