Pelonggaran Peraturan Skema Legalitas Kayu Melemahkan Reformasi Tata Kelola Kehutanan, Mengancam Akses Pasar Uni Eropa bagi Ekspor Furnitur Indonesia, dan Merugikan Merk Indonesia

Jakarta & London, 2 November 2015. Berbagai organisasi non-pemerintah menyatakan bahwa keputusan mendadak untuk membebaskan 15 kelompok produk dari sistem verifikasi legalitas kayu (SVLK) Indonesia dapat mengakibatkan tertutupnya akses produk-produk kayu Indonesia ke pasar Uni Eropa, menunda atau menyabotase kesepakatan perdagangan kayu Uni Eropa-Indonesia yang telah dirundingkan cukup lama, serta merugikan reputasi industri kehutanan Indonesia.

Peringatan ini antara lain berasal dari Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK) serta Environmental Investigation Agency (EIA) yang berbasis di London, menyusul disahkannya Peraturan Menteri Perdagangan No. 89/M-DAG/PER/10/2015 pada 19 Oktober lalu, yang berdampak memperlemah SVLK. 

Di bawah Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK), seluruh operasi eksportir produk kayu harus diaudit untuk menjamin kepatuhan terhadap standar legalitas yang mencakup pasokan bahan mentah, serta pabrik atau praktik dagang. Jika hasil audit positif, eksportir akan diberikan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) dapat digunakan untuk mendapatkan “Dokumen V-Legal”, yaitu suatu izin ekspor yang disyaratkan secara hukum untuk mengekspor produk kayu.

Selain memang berlaku untuk ekspor ke seluruh pasar, sistem ini juga merupakan dasar dari Voluntary Partnership Agreement (VPA) yang telah dirundingkan sejak lama antara Indonesia dengan Uni Eropa. Begitu VPA aktif, produk kayu yang tidak memiliki Dokumen V-Legal akan ditolak di pelabuhan-pelabuhan Uni Eropa, dan tidak dapat dijual di pasar Uni Eropa. Sebaliknya, produk-produk yang memiliki Dokumen V-Legal juga akan dibebaskan dari EU Timber Regulation (EUTR), yang melarang kayu ilegal diperjual-belikan di Uni Eropa dan mewajibkan perusahaan-perusahaan Uni Eropa untuk melakukan uji tuntas terhadap pembelian produk-produk kayu yang mereka lakukan. Dengan demikian, Dokumen V-Legal menjadi faktor penting bagi para eksportir Indonesia yang ingin mengakses pasar Eropa.

Peraturan baru tersebut secara permanen membebaskan seluruh eksportir produk kayu dengan 15 pos tarif (HS Codes) dari kewajiban menjalani audit SVLK untuk mengekspor. Meskipun perusahaan-perusahaan yang dibebaskan tersebut, yang banyak diantaranya telah melakukan ekspor bernilai  jutaan dollar, masih harus menggunakan kayu bersertifikasi SVLK, tidak ada pemeriksaan yang akan dilakukan untuk menjamin perusahaan-perusahaan tersebut benar-benar melakukan kewajibannya, dan hal ini membuka peluang besar untuk memasukkan kayu tak bersertifikat atau ilegal ke dalam rantai pasok.

Pembebasan yang diberlakukan Kementerian Perdagangan tersebut ditentang keras oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan telah mendorong Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia untuk menulis surat kepada Menteri Perdagangan pada 23 Oktober.

“Peraturan Menteri Perdagangan tersebut menunjukkan adanya inkonsistensi struktural pada upaya yang sudah lama dijalankan Inodnesia untuk memperbaiki tata kelola kehutanan melalui penerapan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK), dan akan mengganggu cakupan dan kerangka waktu yang diusulkan untuk pelaksanaan Indonesia-EU Voluntary Partnership Agreement (VPA),” Zainuri Hasyim, Dinamisator Nasional JPIK, menjelaskan.

Faith Doherty, Forest Campaign Leader EIA juga sepakat dan mengatakan “Peraturan Kementerian Perdagangan tersebut semacam memberikan ‘pintu belakang’ bagi sekelompok perusahaan elit yang memiliki koneksi tingkat tinggi. Peraturan tersebut melanggar tujuan dan mekanisme yang mendasari SVLK dan VPA. Hal ini akan menyebabkan VPA harus dirundingkan ulang, atau harus didesainnya kembali sistem perizinan SVLK, atau pemblokiran struktural atas perusahaan-perusahaan yang dibebaskan tersebut dari pasar Uni Eropa. Peraturan buruk yang ironisnya dibuat untuk mempercepat deregulasi ini harus segera diamandemen.”

Pemerintah Indonesia berencana mengumumkan implementasi VPA sebagai salah satu tajuk yang akan dibahas dalam pertemuan PBB tentang perubahan iklim di Paris pada bulan Desember mendatang, pada saat kebakaran hutan besar-besaran di Indonesia telah menghasilkan emisi karbon lebih banyak daripada yang dihasilkan Jepang dalam setahun, dan dalam beberapa kasus bahkan melampaui emisi harian yang dihasilkan Amerika Serikat.

 

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi:

Zainuri Hasyim (zhasyim@gmail.com; 0811 754409)

Mardi Minangsari (minangsari@gmail.com; 0811 111918)

Faith Doherty (FaithDoherty@eia-international.org;  +44 (0) 207 3547960)

 

Catatan editor:

  • JPIK (Jaringan Pemantau Independen Kehutanan) adalah sebuah jaringan independen yang didirikan pada 23 September 2010 oleh 29 LSM dari Aceh hingga Papua. Mandat utama JPIK adalah memantau dan memperkuat SVLK dan pelaksanaannya, sebagai alat utama untuk meningkatkan tata kelola kehutanan dan perdagangan.
  • EIA (Environmental Investigation Agency) adalah sebuah organisasi pengkampanye independen yang berbasis di Inggris yang berkomitmen untuk membuat perubahan yang dapat melindungi lingkungan hidup dari kejahatan dan perusakan lingkungan.
  • SVLK (Sistem Verifikasi Legalitas Kayu) adalah persyaratan wajib bagi seluruh produsen, pemroses dan eksportir kayu untuk menjalani audit secara independen untuk memastikan kepatuhan mereka terhadap standar Verifikasi Legalitas yang mencakup kriteria, indikator, verifier, metode verifikasi, dan norma-norma penilaian yang dikembangkan melalui suatu proses negosiasi multistakeholder.
  • Dokumen-dokumen V-Legal menyatakan bahwa suatu produk kayu untuk diekspor telah memenuhi standar verifikasi legalitas kayu yang ditetapkan dalam SVLK.
  • Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu adalah lembaga-lembaga berbadan hukum independen yang memverifikasi legalitas kayu berdasarkan SVLK dan menerbitkan dokumen-dokumen V-Legal atas izin dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
  • Voluntary Partnership Agreement (VPA) adalah salah satu komponen utama dalam 2003 EU Forest Law Enforcement, Governance and Trade (FLEGT) Action Plan. VPA Indonesia-Uni Eropa telah dirundingkan oleh Pemerintah Indonesia dengan Uni Eropa sejak 2008, dan telah ditandatangani pada 30 September 2013 dan diratifikasi oleh kedua belah pihak pada 2014.

EIA-logo logo jpik