Regulasi SVLK dan Dinamika Maju-Mundurnya di Indonesia

Pemerintah Indonesia telah menetapkan secara mandatory Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) sesuai Permenhut Nomor P.38/Menhut-II/2009 sebagaimana diubah terakhir dengan Permenhut Nomor P.42/Menhut-II/2013. Dalam operasionalisasi pelaksanaannya mengacu pada PerDirjen BUK No.8/2012. SVLK merupakan inisiatif dan komitmen Pemerintah Indonesia, bukan atas dorongan atau intervensi dari negara lain dalam upaya menjamin legalitas kayu dan produk perkayuan Indonesia yang dipasarkan baik dalam negeri maupun tujuan ekspor (meningkatkan daya saing dan membuka peluang pasar), menekan pembalakan liar (illegal logging), menuju tercapainya Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL), meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan ketaatan terhadap peraturan yang berlaku, membangun budaya penggunaan produk legal, serta dalam rangka meningkatkan martabat bangsa. Demikian ungkap Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan (BPPHH) Kemenhut-RI, DR. Dwi Sudharto pada kesempatan konsultasi public revisi peraturan SVLK Regional Bali, NTB, NTT, Maluku, Papua dan Papua Barat di Sanur Paradise Plaza Hotel, Denpasar saat memberikan arahan pada 4 Maret 2014.

Dwi Sudharto lebih lanjut menegaskan bahwa aturan SVLK sekaligus menjawab adanya trend dalam perdagangan kayu internasional yang memerlukan bukti legalitas, seperti Amerika dengan “Amandement Lacey Act”, Uni Eropa dengan “EU Timber Regulation”, Australia dengan “Australian Illegal Logging Prohibition Act” dan Jepang dengan “Green Konyuho” atau “Goho Wood”. Indonesia sudah mengalami kemajuan dibanding negara-negara lain pada sektor perdagangan hasil hutan kayu. Dengan SVLK, kegiatan illegal logging dan illegal trading dapat diatasi, walaupun perilaku pembalakan liar itu masih akan terus menjadi tantangan ke depan.

Pihaknya menerangkan bahwa SVLK dibangun melalui proses panjang yang melibatkan multipihak baik akademisi, asosiasi yang bergerak di bidang kehutanan, kementerian terkait, LSM, dan lain sebagainya. Dalam penyusunan SVLK dianut tiga prinsip utama, yaitu good governance (dalam rangka memperbaiki tata kelola yang baik), representativeness (keterwakilan dari para pihak) dan credibility (kredibilitas sitem yang dibangun). Dalam rangka pelaksanaan kebijakan, terdapat hal-hal yang merupakan pembelajaran di lapangan yang pada akhirnya diperlukan penyempurnaan kebijakan. Di sisi lain, VPA akhirnya ditandatangani di Brussels, pada tanggal 30 September 2013. Menteri Kehutanan Republik Indonesia Zulkifli Hasan, Komisioner Eropa Bidang Lingkungan Janez Potočnik, dan Menteri Lingkungan Hidup Lithuania Valentinas Mazuronis yang merupakan Presidensi Uni Eropa, menandatangani Persetujuan Kerjasama antara Indonesia dan Uni Eropa (UE) dalam Penegakan Hukum, Tata Kelola, serta Perdagangan Bidang Kehutanan atau Voluntary Partnership Agreement on Forest Law Enforcement Governance and Trade (FLEGT–VPA).

FLEGT-VPA bertujuan untuk menghentikan perdagangan kayu ilegal dan memastikan hanya kayu dan produk kayu yang telah diverifikasi legalitasnya yang boleh diimpor UE dari Indonesia. Indonesia adalah negara Asia pertama yang menandatangani FLEGT-VPA dengan UE, dan sejauh ini merupakan negara pengekspor kayu terbesar yang melakukan penandatanganan FLEGT-VPA. Penandatanganan ini merupakan puncak dari negosiasi yang intensif dan konstruktif selama enam tahun yang melibatkan pihak swasta, masyarakat sipil, serta pemerintah dari kedua pihak.

Dalam rangka implementasi penuh FLEGT-VPA telah dilaksanakan Joint Assessment tentang kesesuaian SVLK dengan EUTR (April-September 2013). Hasil Joint Assessment tersebut, kemudian dituangkan dalam Indonesia-EU Action Plan on FLEGT-VPA sesuai kesepakatan Pemerintah Indonesia dan Uni Eropa pada Joint Prepatory Committee (JPC) dan Joint Expert Meeting (JEM) pada tanggal 26 & 28 November 2013.

Pada action plan tersebut, kegiatan utama adalah Revisi Peraturan Dirjen Bina Usaha Kehutanan No. P.8/2012 tentang SVLK beserta lampirannya yang mencakup pedoman impor kayu legal, tindak lanjut hasil keputusan MK tentang Hutan adat, akses informasi, Independent Monitoring dll. Selain itu, disepakati bahwa proses revisi PerDirjen akan dilakukan secara multiphak. Draft Revisi PerDijen BUK tersebut sudah dibahas melalui proses konsultasi awal kepada parapihak telah dilaksanakan sepanjang tahun 2013 paling tidak 6 kali. Meskipun demikian, untuk menjamin bahwa revisi yang dilakukan lebih komprehensif dan mendapatkan masukan yang lebih luas lagi Kemenhut bermaksud melaksanakan beberapa kali Konsultasi Daerah dan Nasional (di tahap akhir) tentang draft revisi Perdirjen No. P.8/2012 dengan seluruh pihak yang terkait dengan proses implementasi SVLK. Adapun Konsultasi Daerah di 3 Regional (Barat, Timur dan Tengah) akan dilaksanakan pada bulan Februari-Maret 2014. Sedangkan Konsultasi Nasional, yaitu konsolidasi hasil dari Konsultasi Daerah, akan dilaksanakan pada minggu kedua bulan Maret 2014 di Jakarta. Sangat diharapkan bahwa pada tahap akhir dari kegiatan ini adalah proses ‘legal drafting’ yang akan dilakukan oleh ‘Tim Teknis’ setelah mendapatkan masukan akhir (proposed revisions) dari Konsultasi Nasional.

Kegiatan konsultasi regional ini didukung oleh VPA Support Project yang merupakan tindak lanjut hasil keputusan Steering Committee MFP-2 pada tanggal 12 Desember 2013, dimana UKCCU dan Kementerian Kehutanan sepakat bahwa terdapat kegiatan penting yang harus diselesaikan terkait dengan SVLK dan VPA sebelum MFP3 operasional. Kegiatan yang tertuang pada Indonesia-EU Action Plan on FLEGT-VPA. Dalam rangka melaksanakan kegiatan tersebut, Kementrian Kehutanan cq. Ditjen BUK/Dit. BPPHH (S.675/BPPHH-4/2013) dan UKCCU telah sepakat untuk melakukan kerjasama yang disebut VPA Support Project dan menunjuk langsung Yayasan KEHATI sebagai pelaksana (Service Provider).

Adapun tujuannya adalah Penguatan Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja PHPL dan Verifikasi Legalitas Kayu. Penyempurnaan Draft Revisi PerDirjen BUK No.8/2012 melalui proses pembahasan bersama para pihak secara komprehensif dengan juga mempertimbangkan Hasil Joint Assessment yang kemudian sesuai kesepakatan pada Joint Prepatory Committee dan Joint Expert Meeting antara Delegasi Indonesia dan Uni Eropa dituangkan dalam Indonesia-EU Action Plan on FLEGT-VPA.

Sebagaimana diketahui, bahwa agenda konsultasi public yang berlangsung di beberapa regional yakni tanggal 17-18 Februari 2014: Medan, Regional Wilayah Sumatera (kecuali Lampung) dan Seluruh Kalimantan; 25 – 26 Februari 2014 : Yogyakarta, Regional Wilayah Jawa, Sumsel, Lampung dan Sulawesi; 4–5 Maret 2014 : Denpasar, Regional Wilayah Bali, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua dan Papua Barat; dan direncanakan 11–14 Maret 2014 atau kemungkinan tanggal 19 Maret 2014: Konsultasi Nasional di Jakarta. Konsultasi Nasional akan didanai bersama oleh VPA Support Project kerjasama Pemerintah Indonesia dengan Inggris dan DIPA Direktorat BPPHH Kemenhut serta sumber lainnya yang sah. Sedangkan peserta terdiri dari para pihak yang terlibat terdiri dari LSM (Lembaga Pemantau Independen), Lembaga Verifikasi, pemerintah, swasta, asosiasi, universitas, pelaku usaha serta lembaga lainnya yang terkait di tiga wilayah regional.

***Koordinator JASOIL Tanah Papua/Focalpoint JPIK Papua Barat- Pietsau Amafnini

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply