Sejarah Pembentukan

Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) merupakan sebuah inisiatif yang bertujuan untuk memastikan bahwa kayu dan produk kayu dapat diverifikasi dalam rangka menjamin sumber yang legal dan lestari. SVLK menjadi sentral dalam perjanjian kemitraan antara Indonesia dan Uni Eropa karena dapat digunakan sebagai Sistem Jaminan Legalitas Kayu (Timber Legality Assurance System/TLAS). Di bawah sistem ini, semua produk yang tercakup dalam perjanjian tersebut harus memiliki lisensi legal agar dapat memasuki pasar Uni Eropa.

Dalam menjawab tantangan dan kebutuhan tersebut, serta pentingnya untuk mengawal dan memastikan implementasi SVLK, pada tanggal 23 September 2010 telah disepakati dan dideklarasikan Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK) oleh 29 organisasi masyarakat sipil dari yang tersebar dari Aceh sampai Papua dalam sebuah pertemuan lokakarya FLEGT, 21-23 September 2010, di Jakarta. Pembentukan JPIK merupakan wujud dari komitmen untuk ikut berkontribusi aktif dalam mendorong tata kepemerintahan kehutanan yang baik dengan memastikan kredibilitas dan akuntabilitas dari implementasi sistem Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PK-PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

 Pada Pertemuan Nasional JPIK tahun 2015, anggota jaringan menyepakati untuk memperluas isu kerja JPIK (beyond SVLK). Sejak saat itu, JPIK mulai melakukan aktifitas pada isu tata kelola hutan yang lebih luas dengan melakukan pemantauan pada permasalahan yang menyebabkan terjadinya deforestasi (drivers of deforestation).