Struktur Kelembagaan dan Keanggotaan

JPIK dipimpin oleh Dinamisator Nasional yang berkedudukan di Sekretariat Nasional di Bogor, sedangkan untuk memastikan komunikasi di internal maka JPIK telah membentuk 24 Focal Point yang tersebar di 25 provinsi yaitu Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, Lampung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah dan DIY, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Maluku Utara, Papua Barat dan Papua.

JPIK juga memiliki Dewan Kehormatan (Board of Trustee) yang beranggotakan 5 (lima) orang, dimana tugas dan tanggung jawabnya untuk mengawasi Dinamisator Nasional dalam menjalankan roda organisasi dan pelaksanaan mandat-mandat organisasi berdasarkan hasil Pertemuan Nasional, khususnya yang berkenaan dengan kode etik dan etika kerja JPIK.

Keanggotaan yang disebut sebagai elemen JPIK, terdiri dari lembaga dan individu. Lembaga merupakan organisasi masyakat sipil pemerhati kehutanan berbadan hukum Indonesia. Individu yang menjadi elemen JPIK adalah masyarakat yang tinggal atau berada di dalam atau sekitar areal pemegang izin atau pemilik hutan hak beroperasi, dan warga negara Indonesia lainnya yang memiliki kepedulian di bidang kehutanan. Hingga saat ini anggota JPIK berjumlah 407 individu dan 51 lembaga yang tersebar di 25 provinsi.