Posts

Pelonggaran Peraturan Skema Legalitas Kayu Melemahkan Reformasi Tata Kelola Kehutanan, Mengancam Akses Pasar Uni Eropa bagi Ekspor Furnitur Indonesia, dan Merugikan Merk Indonesia

Jakarta & London, 2 November 2015. Berbagai organisasi non-pemerintah menyatakan bahwa keputusan mendadak untuk membebaskan 15 kelompok produk dari sistem verifikasi legalitas kayu (SVLK) Indonesia dapat mengakibatkan tertutupnya akses produk-produk kayu Indonesia ke pasar Uni Eropa, menunda atau menyabotase kesepakatan perdagangan kayu Uni Eropa-Indonesia yang telah dirundingkan cukup lama, serta merugikan reputasi industri kehutanan Indonesia.

Peringatan ini antara lain berasal dari Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK) serta Environmental Investigation Agency (EIA) yang berbasis di London, menyusul disahkannya Peraturan Menteri Perdagangan No. 89/M-DAG/PER/10/2015 pada 19 Oktober lalu, yang berdampak memperlemah SVLK.  Read more

Kemendag Tidak Dukung Penuh Pelaksanaan SVLK

 

15 HS code

Daftar 15 Post Tarif (HS) yang tidak menggunakan Dokumen V-Legal

Pagi yang mengejutkan bagi pemantau independen yang terus mendorong pemberlakuan pelaksanaan SVLK secara penuh. Bagaimana tidak, setelah keluarnya berita yang dimuat oleh thejakartapost.com bahwa kementerian perdagangan akan menarik keputusan kewajiban SVLK bagi Industri hilir, kami dihadapkan kenyataan dengan keluarnya Permendag No. 89 tahun 2015 tentang ketentuan ekspor produk industri kehutanan yang bertolak belakang dengan berita tersebut. Read more

Ini Penilaian KPK Soal Pro-Kontra SVLK

Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan sistem verifikasi legalitas kayu (SVLK) masih dibutuhkan untuk menjamin legalitas produk ekspor industri kehutanan di tingkat hulu hingga hilir.

Peneliti Direktorat Penelitian dan Pengembangan KPK Hariadi Kartodihardjo menilai SVLK berperan penting untuk memastikan keabsahan dokumen perizinan di sektor kehutanan. Dia menengarai tanpa SVLK perusahaan kerap abai terhadap prosedur hukum seperti pengemplangan pajak. Read more

Kenapa Asmindo & Amkri Beda Sikap Soal Pemberlakuan SVLK?

Bisnis.com, JAKARTA – Dua asosiasi pelaku usaha mebel berbeda sikap dalam memandang implementasi Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK).

Asosiasi Industri Permebelan dan Kerajinan Indonesia (Asmindo) mendukung SVLK diberlakukan penuh pada 2016. Sebaliknya, Asosiasi Mebel dan Kerajinan Indonesia (Amkri) menolak penerapan SVLK khusus untuk produk hilir. Read more

SVLK Dicabut, Produk Indonesia Bisa Kalah Dari Malaysia Dan Vietnam

Bisnis.com, JAKARTA — Indonesia berpotensi kalah bersaing dengan sejumlah negara Asia Tenggara dalam merebut pasar produk kayu legal bila Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) tidak diterapkan secara penuh pada 2016. Read more