Posts

Langgar Hukum Kehutanan, Pemegang IUPHHK-HA Dilaporkan ke Direktorat GAKKUM KLHK

Jakarta, 20 Desember 2017, Pada hari Rabu, 20 Desember 2017 utusan Organisasi/Lembaga dari Sumatera Barat mendatangi Direktorat Jenderal Penegakkan Hukum KLHK untuk melaporkan dugaan tindak pidana korporasi (perusahaan kayu) yang beroperasi di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Perusahaan kayu tersebut adalah PT. Minas Pagai Lumber (PT.MPL) selaku pemegang IUPHHK-HA seluas ± 78.000 Hektar dan PT. Salaki Summa Sejahtera (PT.SSS) pemegang IUPHHK-HA seluas 48.420 Hektar. Kedua perusahaan tersebut diduga tidak tunduk dan patuh pada UU 41/1999 tentang Kehutanan dan UU 18/2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, serta dinilai telah mengabaikan P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau Pada Hutan Hak. Read more

Pembukaan Ekspor Kayu Bulat Beresiko Picu Pembalakan Liar di Indonesia

Bogor, 13 Desember 2017.Pembalakan liar dan penyelundupan kayu bulat dapat kembali marak di Indonesia jika usulan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) terhadap pemberlakukan ekspor kayu bulat disetujui. Kaoem Telapak dan Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK) menolak tegas usulan ini karena dapat menghambat perkembangan industri kayu dalam negeri. Read more

Menjaga Kredibilitas SVLK Melalui Pemantauan Independen

Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) mulai diimplementasikan tahun 2010 sebagai salah satu sistem dalam terlaksananya Kesepakatan Kemitraan Sukarela tentang Penegakan Hukum, Tata Kelola, dan Perdagangan di Bidang kehutanan (FLEGT VPA). Kesepakatan antara pemerintah Indonesia dan Uni Eropa merupakan salah satu upaya agar mampu mengurangi pembalakan liar secara signifikan, dan sekaligus meningkatkan pendapatan pemerintah dari ekspor kayu. Setelah melalui banyak proses, Indonesia resmi menjadi negara pertama dunia yang menerima Lisensi FLEGT, dengan lisensi ini ekpor kayu yang menggunakan dokumen V-Legal (Dokumen yang menyatakan bahwa produk kayu tujuan ekspor memenuhi standar verifikasi legalitas kayu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan) tidak perlu melalui pemeriksanaan uji tuntas (due diligence) karena sistem ini telah diakui oleh Uni Eropa. Read more

Perusahaan Sawit Ilegal dan Kekebalan Hukum Masih Menggerogoti Reformasi Kayu di Indonesia

Bogor, 7 Juni 2017. Dalam laporan terbaru terungkap bahwa kayu yang ditebang secara ilegal di dalam dan di sekitar perkebunan kelapa sawit nakal, telah disertifikasi menjadi legal melalui skema sertifikasi Indonesia, meskipun Organisasi Non-pemerintah telah berkali-kali melapor kepada polisi, pejabat penegak hukum kehutanan, dan praktisi sertifikasi.

Laporan – Masih Perizinan Bagi Tindak Kriminal – dirilis hari ini oleh Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK) dan organisasi yang berbasis di Inggris, Environmental Investigation Agency (EIA). Laporan ini mengekspos pembalakan liar yang terus terjadi di dalam dan sekitar perkebunan sawit PT Prasetya Mitra Muda (PT PMM), di Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah. Read more

Illegal Oil Palm and Impunity Still Undermining Indonesia’s Flagship Timber Reforms

Bogor, 7 June 2017. Timber logged illegally in and around a rogue oil palm plantation is being certified legal under Indonesia’s flagship timber certification system, despite repeated NGO reports to police, forestry enforcement officials, and certification professionals, a new report reveals.

The report – Still Permitting Crime – published today by Indonesia’s Independent Forest Monitoring Network (JPIK) and the UK-based Environmental Investigation Agency (EIA), exposes continued and renewed illegal logging in and around the palm plantation of PT Prasetya Mitra Muda (PT PMM), in Gunung Mas district, Central Kalimantan province. Read more