Posts

Deforestasi Dan Konflik Sosial Masih Terus Terjadi, Pemerintah Harus Memperkuat Sistem Keberlanjutan Pengelolaan Hutan

Sumber Foto: Buku JPIK

Jakarta, 28 Februari 2018. FWI memaparkan dalam tiga periode, hutan alam di Sumatera Utara, Kalimantan Timur dan Maluku Utara, telah hilang 718 ribu hektare. Setiap jamnya, 42 kali lapangan bola, hutan alam hilang di tiga provinsi tersebut. Kajian JPIK terhadap 296 sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) IUIPHHK-HA dan HT menemukan 197 pemegang izin memiliki nilai buruk pada aspek produksi. Temuan-temuan ini menjadi pertanyaan besar terhadap praktik pengelolaan hutan berkelanjutan, serta akan berdampak pada lambannya penyelesaian permasalahan pengelolaan hutan saat ini terutama pada aspek sosial dan ekologi. Read more

PPLH Mangkubumi-JPIK Jawa Timur Luncurkan Laporan 7 Tahun Memantau Industri Pengolahan Kayu

Provinsi Jawa Timur memiliki peranan penting dalam hilirisasi peredaran kayu di Indonesia dengan tujuan ekspor ke seluruh dunia. Provinsi Jawa Timur juga merupakan kawasan yang paling banyak jumlah sebaran industri kayu. Oleh karena itu perlu adanya suatu pemantauan yang dilakukan oleh JPIK Jawa Timur terhadap implementasi SVLK. Read more

Langgar Hukum Kehutanan, Pemegang IUPHHK-HA Dilaporkan ke Direktorat GAKKUM KLHK

Jakarta, 20 Desember 2017, Pada hari Rabu, 20 Desember 2017 utusan Organisasi/Lembaga dari Sumatera Barat mendatangi Direktorat Jenderal Penegakkan Hukum KLHK untuk melaporkan dugaan tindak pidana korporasi (perusahaan kayu) yang beroperasi di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Perusahaan kayu tersebut adalah PT. Minas Pagai Lumber (PT.MPL) selaku pemegang IUPHHK-HA seluas ± 78.000 Hektar dan PT. Salaki Summa Sejahtera (PT.SSS) pemegang IUPHHK-HA seluas 48.420 Hektar. Kedua perusahaan tersebut diduga tidak tunduk dan patuh pada UU 41/1999 tentang Kehutanan dan UU 18/2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, serta dinilai telah mengabaikan P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau Pada Hutan Hak. Read more

Pembukaan Ekspor Kayu Bulat Beresiko Picu Pembalakan Liar di Indonesia

Bogor, 13 Desember 2017.Pembalakan liar dan penyelundupan kayu bulat dapat kembali marak di Indonesia jika usulan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) terhadap pemberlakukan ekspor kayu bulat disetujui. Kaoem Telapak dan Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK) menolak tegas usulan ini karena dapat menghambat perkembangan industri kayu dalam negeri. Read more

Menjaga Kredibilitas SVLK Melalui Pemantauan Independen

Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) mulai diimplementasikan tahun 2010 sebagai salah satu sistem dalam terlaksananya Kesepakatan Kemitraan Sukarela tentang Penegakan Hukum, Tata Kelola, dan Perdagangan di Bidang kehutanan (FLEGT VPA). Kesepakatan antara pemerintah Indonesia dan Uni Eropa merupakan salah satu upaya agar mampu mengurangi pembalakan liar secara signifikan, dan sekaligus meningkatkan pendapatan pemerintah dari ekspor kayu. Setelah melalui banyak proses, Indonesia resmi menjadi negara pertama dunia yang menerima Lisensi FLEGT, dengan lisensi ini ekpor kayu yang menggunakan dokumen V-Legal (Dokumen yang menyatakan bahwa produk kayu tujuan ekspor memenuhi standar verifikasi legalitas kayu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan) tidak perlu melalui pemeriksanaan uji tuntas (due diligence) karena sistem ini telah diakui oleh Uni Eropa. Read more