Posts

Position Paper JPIK

Indonesia Independent Forestry Monitoring Network (Jaringan Pemantau Independen Kehutanan – JPIK)
on Indonesia – EU FLEGT Voluntary Partnership Agreement

 

The Timber Legality Verification System (in Indonesian Sistem Verifikasi Legalitas Kayu – SVLK) is the important initiative to address illegal logging and promoting legal timber. This initiative has been developed since 2003 through a multi-stakeholders process. The SVLK aims to ensure that Indonesia timber and wood product are produced from verified legal sources. It applies to all timber and wood products from natural forest, plantation forest, and communityforest. The SVLK becomes central in the partnership agreement between Indonesian and the EU, as it is used as Indonesian Timber Legality Assurance System (Indonesia TLAS). Under the system, all product covered by the agreement will have a legality license to enter the EU market. The Indonesian government adopted the SVLK in 2009 and started implementation in September 2010. The regulation has undergone revision in December 2011, December 2012 and August 2013 to strengthen its system and implementation. Read more

Butuh Keseriusan dan Itikad Baik agar SVLK bisa Berperan Mencegah Perdagangan Kayu Ilegal

SIARAN PERS

Bogor, 3 Oktober 2013. Penandatanganan VPA (Voluntary Partnership Agreement) antara Indonesia dan Uni Eropa telah dilakukan 30 September 2013. Banyak pihak berharap kesepakatan kemitraan sukarela ini, menjadi salah satu peluang untuk memperkuat penegakan hukum, menghentikan perdagangan kayu ilegal dan mendorong perbaikan tata kelola hutan di Indonesia. Read more

AKSES DATA DAN INFORMASI SANGAT VITAL DALAM PERJANJIAN PERDAGANGAN KAYU INDONESIA-EU

logo jpikBogor, 30 September 2013. Penandatanganan Kesepakatan Kemitraan Sukarela atau Voluntary Partnership Agreement (VPA) yang pertama di Asia secara resmi dilakukan oleh pejabat tinggi Uni Eropa dan Pemerintah Indonesia di Brussels – Belgia. Pelaksanaan perjanjian dalam perdagangan kayu ini hanya akan berhasil dengan implementasi Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) yang kredibel dan akuntabel, demikian dikatakan Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK) hari ini. Read more

JPIK Sumatera Selatan: Tolak Sertifikat PT. RHM

Pada tanggal 18 Oktober 2012 PT Equality Indonesia telah memberikan sertifikat Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) kepada PT. RHM. Pemberian sertifkat ini hanya berlandaskan prosedur formal berbasis dokumen yang telah disiapkan sedemikian rupa oleh pihak perusahaan tanpa melihat fakta lapangan yang sesungguhnya. Berdasarkan fakta dari hasil pemantauan lapangan yang telah kami lakukan tidaklah pantas perusahaan ini mendapatkan sertifikat. Berikut beberapa alasan penting yang melatari penolakan pemberian sertifikat kepada PT. RHM:

Read more

LP & VI Wajib Bersikap Independen dalam Penilaian SVLK

FWI&JPIK

Siaran Pers

Bogor, 11 Desember 2012. Pemantauan yang dilakukan oleh Forest Watch Indonesia (FWI) dan Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK) di empat lokasi, masih menemukan titik kelemahan dari proses penilaian yang dilakukan oleh Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP & VI). Read more