Posts

Broker Kayu Memanfaatkan Peraturan Menteri Perdagangan, Mengancam Reformasi Hukum dan Perjanjian Internasional

AsosiasiMebeldanKerajinanIndonesia_10Maret2016Jakarta, 10 March 2016. Sebuah laporan investigasi yang diluncurkan hari ini – Celah dalam Legalitas – mengungkap bagaimana Peraturan Menteri Perdagangan yang dikeluarkan pada 2015 telah dieksploitasi oleh sejumlah pengusaha kayu yang mengatasnamakan industri kecil dan menengah, yang secara signifikan telah melemahkan sistem verifikasi legalitas kayu yang berlaku di Indonesia. Read more

HAK ATAS TANAH ADALAH HAK ATAS HIDUP: Perkembangan Perjuangan Petani Tanggel, Randublatung, Blora Merebut Kembali Tanah Garapannya

BLORA – JPIK (Jaringan Pemantau Independen Kehutanan) Jawa Tengah bersama LBH (Lembaga Bantuan Hukum Semarang) telah menemui Suwono (68 tahun) di sekretariat GERAM (Gerakan Rakyat Menggugat) Blora (13/3/2014). Kehadiran JPIK dan LBH Semarang untuk melakukan investigasi terkait dugaan perampasan tanah milik Suwono di desa Tanggel, Kecamatan Randublatung Blora oleh Perhutani KPH Randublatung. Pada pertemuan ini secara khusus Suwono telah menunjuk LBH Semarang untuk menjadi kuasa hukumnya. Read more

PERAMPASAN TANAH OLEH PERHUTANI : SERTIFIKAT “CONTROLLED WOOD STANDAR FOR FOREST MANAGEMENT ENTERPRISES” HARUS DIBEKUKAN

P1060595Jakarta, 15 Januari 2014, Suwono (68) warga Dukuh Jambeyan, Desa Tanggel, Kecamatan Randublatung, Kabupaten Blora, Jawa Tengah bersama 11 warga lain yaitu, Radi, Dami, Kohar, Wadi, Winarto, Jarum, Warni, Joko, Mitro, Broto, dan Lasinah, mengalami “perampasan” tanah oleh KRPH Tanggel. KRPH Tanggel merupakan bagian dari KPH Randublatung, yang ironisnya sudah mendapatkan sertifikat “Controlled Wood Standar For Forest Management Enterprises”.

 

Suwono diketahui sudah menggarap tanah tersebut selama puluhan tahun warisan dari orangtuanya yang bernama Surohardjo Samidjan (alm.). Tanahnya seluas 6000 m2 telah dicatat dalam Persil 0329 dan juga buku C Desa Tanggel dengan No. 405 serta terdaftar pada obyek pajak (PBB) pada Kantor Pelayanan Pajak Kabupaten Pati pada tanggal 13 September 1990. Read more