Penetapan Hutan Adat dan Terobosan Resolusi Konflik

30 Desember 2016 lalu torehan penting dalam tata kelola hutan kembali dicatatkan oleh pemerintahan Jokowi. Dipenghujung tahun lalu 13.122 hektar hutan adat ditetapkan oleh pemerintah. Penetapan ini merupakan terobosan penting dalam proses pengakuan hutan adat, setelah putusan MK 35 soal hutan adat bukan hutan negara, seperti tidak memiliki daya untuk diterapkan di wilayah adat di […]


Ministry of Trade Must Demonstrate Commitment To Enforcing Legal Timber Trade by Taking Legal Action Against Companies That Violate The Law

Bogor, 18 May 2016. A number of environmental NGOs are urging the Indonesian Government to improve monitoring and law enforcement in support of implementing the Forest Law Enforcement, Governance, and Trade (FLEGT) Action Plan, which aims to correct forest governance in Indonesia. One of the tangible steps requested is to follow-up on violations highlighted in […]


Kertas Posisi: Pemberlakuan Lisensi FLEGT Harus Diiringi dengan Keberlanjutan Perbaikan Tata Kelola pada Sektor Kehutanan dan Perdagangannya

Pada tanggal 21 April 2016, Presiden Indonesia Joko Widodo, Presiden Komisi Eropa Jean-Claude Juncker, serta Presiden Dewan Eropa Donald Tusk menyampaikan pernyataan bersama bahwa Uni Eropa dan Indonesia bersepakat untuk segera mengambil langkah-langkah menuju pelaksanaan skema lisensi FLEGT yang pertama, yang merupakan upaya kedua pihak untuk mengurangi pembalakan liar dan mempromosikan perdagangan kayu legal. Pelaksanaan […]


Position Paper: FLEGT License Implementation Must be Accompanied by Governance Improvement Sustainability in the Forestry Sector and Its Trade

On 21 April 2016, the President of Indonesia Joko Widodo, European Commission President Jean-Claude Juncker, and President of the European Council Donald Tusk issued a joint statement that the European Union and Indonesia have agreed to immediately undertake steps toward implementation of the first FLEGT licensing scheme, which is an effort from both parties to […]


Today, the Public Information Disclosure Act Begins to Be Enforced

Bogor, 8 May 2015. The Central Information Commission (Komisi Informasi Pusat/KIP) has granted FWI’s request for information. The decision was recited by the chairman of commissionary board in information dispute trial between FWI and Ministry of Environment and Forestry. After the receipt of the injunction (amar putusan), the Ministry shall comply with the decision and […]