Posts

Newsletter JPIK Edisi ke 10 “The Monitor”

Telah terbit Newsletter JPIK Edisi 10 “The Monitor”.

Newsletter edisi 10 merupakan “The Monitor” keempat yang diterbitkan oleh JPIK. Pada edisi kali ini, JPIK merangkum berbagai kegiatan JPIK sebagai pemantau independen, serta perkembangan pengelolaan hutan berkelanjutan di Indonesia. The Monitor kali ini memuat tentang: Read more

Celah Kejahatan dalam Perdagangan Kayu

Permasalahan perdagangan kayu ilegal yang marak terjadi di Indonesia merupakan persoalan yang memerlukan penyelesaian melalui perbaikan tata kelola kepemerintahan secara berkelanjutan. Indonesia dalam hal ini sudah berkomitmen dalam melakukan pemberantasan pembalakan liar dan perdagangan kayu ilegal melalui Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK). Namun ada saja celah pemanfaatan situasi dan kondisi dalam melakukan kejahatan yang dilakukan oleh para oknum. Read more

Maraknya Kasus Illegal Loging di Papua

Illegal logging dan peredaran kayu ilegal di Papua dalam beberapa bulan terakhir makin meningkat. Maraknya kasus tersebut menjadi perhatian serius Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dalam upaya pencegahannya KPK melakukan koordinasi dan supervisi (korsup) untuk memperbaiki pengelolaan sumber daya hutan di Papua. Read more

Kasus Industri Penerima Kayu tanpa SVLK

Hasil pemantauan JPIK pada bulan Agustus 2015, menemukan adanya industri di Jawa Timur dan Sulawesi Selatan yang menerima dan mengolah kayu dari pemasok yang belum memiliki S-LK. Salah satu yang teridentifikasi adalah PT Panca Usaha Palopo Plywood (PT PUPP) yang berlokasi di Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan.

PT PUPP memiliki ruang lingkup usaha IUIPHHK dan IUI yang telah mendapatkan S-LK dari PT Mutuagung Lestari (MAL) dengan masa berlaku 20 Oktober 2014 – 19 Oktober 2017. Hasil pemantauan JPIK menunjukkan adanya bukti Surat Keterangan Sah Kayu Bulat (SKSKB) pada bulan Mei 2015 dimana PT PUPP menerima kayu bulat dari IUPHHKHA PT Mohtra Agung Persada yang saat itu belum memiliki S-LK. Read more

SILK: Penting dan Perlu Ditingkatkan

SILK sebagai pusat informasi legalitas kayu di Indonesia saat ini menjadi rujukan data bagi banyak pihak baik di dalam maupun luar negeri. Dengan demikian sistem informasi ini harus terus dikembangkan demi mendukung berjalannya implementasi SVLK ke arah yang lebih. Selain itu, sistem informasi ini juga diharapkan dapat menjadi salah satu alat bagi perbaikan keterbukaan informasi publik di lingkup KLHK. Proses penyediaan, pengumpulan, pengklasifikasian, pendokumentasian, dan pelayanan informasi di SILK harus terus menerus ditingkatkan. Read more