Posts

Deforestation and Social Conflict Keep Happening, Indonesian Government has to Strengthen Sustainability System of Forest Management

Jakarta, February 28th 2018. FWI presented in three periods North Sumatera, East Kalimantan, and North Maluku had lost 718.000 hectare of their natural forest. Every hours, natural forest as big as 42 times of soccer field had gone on those three provinces. JPIK assessment to 296 Sustainable Production Forest Management (PHPL) IUIPHHK-HA (Logging Concession) and HT (Timber Concession) certificates found that 197 of permit holders had bad scored on production aspects. These findings generated a big question toward the sustainability of forest management practice and will impact to the slow problem solving of forest management nowadays, especially in social and ecological aspects.  Read more

Deforestasi Dan Konflik Sosial Masih Terus Terjadi, Pemerintah Harus Memperkuat Sistem Keberlanjutan Pengelolaan Hutan

Sumber Foto: Buku JPIK

Jakarta, 28 Februari 2018. FWI memaparkan dalam tiga periode, hutan alam di Sumatera Utara, Kalimantan Timur dan Maluku Utara, telah hilang 718 ribu hektare. Setiap jamnya, 42 kali lapangan bola, hutan alam hilang di tiga provinsi tersebut. Kajian JPIK terhadap 296 sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) IUIPHHK-HA dan HT menemukan 197 pemegang izin memiliki nilai buruk pada aspek produksi. Temuan-temuan ini menjadi pertanyaan besar terhadap praktik pengelolaan hutan berkelanjutan, serta akan berdampak pada lambannya penyelesaian permasalahan pengelolaan hutan saat ini terutama pada aspek sosial dan ekologi. Read more

KLHK dituntut mematuhi UU Keterbukaan Informasi

Jakarta, 10 Juni 2015Sekelompok organisasi lingkungan menuntut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk mematuhi UU Keterbukaan Informasi sesuai dengan putusan sidang sengketa informasi publik yang dijatuhkan Komisi Informasi Pusat (KIP) pada 8 Mei 2015. Dalam sidang tersebut KIP mengabulkan permohonan informasi oleh FWI dan menyatakan bahwa beberapa jenis informasi yang dimohonkan merupakan dokumen terbuka yang harus dapat diakses publik. Alih-alih mematuhi putusan sidang, KLHK menyatakan keberatan atas putusan KIP dan mengajukan banding kepada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta pada 29 Mei 2015. KLHK secara jelas telah mengabaikan UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi dan juga melanggar visi pemerintahan dalam menjalankan transparansi tata kelola pemerintahan sebagaimana tertuang dalam Nawa Cita. Read more

Today, the Public Information Disclosure Act Begins to Be Enforced

Bogor, 8 May 2015. The Central Information Commission (Komisi Informasi Pusat/KIP) has granted FWI’s request for information. The decision was recited by the chairman of commissionary board in information dispute trial between FWI and Ministry of Environment and Forestry. After the receipt of the injunction (amar putusan), the Ministry shall comply with the decision and immediately submit the requested data.

 The commissionary board’s decision shows that Information Comission is committed to implement Law No.14 of 2008. Although several internal aspects still need to be improved, this decision is worth appreciation as this time KIP has managed to thoroughly distinguish between open information from the exempted one. The information requested by FWI to the Ministry of Environment and Forestry constitutes basic information that will enable people to distinguish between legal and illegal activities in forest use monitoring.  Read more

Hari Ini Undang-undang Keterbukaan Informasi Mulai Ditegakkan

Bogor, 8 Mei 2015. Komisi Informasi Pusat mengabulkan permohonan informasi FWI. Keputusan ini dibacakan oleh ketua majelis komisioner dalam sidang sengketa informasi antara FWI dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Setelah diterimanya amar putusan, KLHK harus mematuhi putusan dan segera menyerahkan data yang dimohonkan.

Putusan majelis komisioner tersebut menunjukan bahwa Komisi Informasi serius dalam menjalankan amanah Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008. Meskipun masih terdapat beberapa hal yang perlu diperbaiki diinternal Komisi Informasi Pusat (KIP), keputusan ini patut diapresiasi karena KIP kali ini telah cermat dalam membedakan informasi yang terbuka dan yang dikecualikan. Informasi yang dimohonkan FWI kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan merupakan informasi dasar agar masyarakat dapat membedakan antara kegiatan legal dan illegal dalam pemantauan pemanfaatan hutan. Read more