Posts

Newsletter Edisi ke 7 “The Monitor”

Telah terbit “The Monitor”.

Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK) kali ini menerbitkan newsletter edisi ke-7 dengan merubah tampilan yang berbeda dari sebelumnya dan memberi tajuk newsletter dengan nama ‘The Monitor’. Media informasi ini tetap menyoroti tentang perkembangan yang terjadi terkait pengelolaan hutan di Indonesia, update perkembangan FLEGT-VPA,  serta perkembangan aktivitas yang dilakukan oleh JPIK. Read more

Menjaga Kredibilitas SVLK Melalui Pemantauan Independen

Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) mulai diimplementasikan tahun 2010 sebagai salah satu sistem dalam terlaksananya Kesepakatan Kemitraan Sukarela tentang Penegakan Hukum, Tata Kelola, dan Perdagangan di Bidang kehutanan (FLEGT VPA). Kesepakatan antara pemerintah Indonesia dan Uni Eropa merupakan salah satu upaya agar mampu mengurangi pembalakan liar secara signifikan, dan sekaligus meningkatkan pendapatan pemerintah dari ekspor kayu. Setelah melalui banyak proses, Indonesia resmi menjadi negara pertama dunia yang menerima Lisensi FLEGT, dengan lisensi ini ekpor kayu yang menggunakan dokumen V-Legal (Dokumen yang menyatakan bahwa produk kayu tujuan ekspor memenuhi standar verifikasi legalitas kayu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan) tidak perlu melalui pemeriksanaan uji tuntas (due diligence) karena sistem ini telah diakui oleh Uni Eropa. Read more

Newsletter JPIK : Implementasi SLVK di Indonesia

SLVK_di_IndonesiaSistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) merupakan instrumen pembenahan tata kelola (good governance) melalui verifikasi kepastian hanya kayu legal yang dipanen, diangkut, diolah, serta dipasarkan oleh unit usaha kehutanan Indonesia. Penerapan sistem ini sejalan dengan tujuan untuk pemberantasan ‘illegal logging’ dan ‘illegal timber trade’, yang juga diupayakan melalui pendekatan penegakkan hukum. SVLK dibangun Indonesia melalui prakarsa dan proses multipihak sejak 2001 -LSM serta kelompok masyarakat sipil termasuk masyarakat adat, pengusaha/sektor privat, kalangan akademisi/perguruan tinggi,Pemerintah, serta para pihak yang peduli kelestarian hutan- hingga dituangkan dalam bentuk regulasi yakni Peraturan Menteri Kehutanan (Permenhut) P.38/2009 di tahun 2009. Read more

News Letter JPIK Edisi 3

Setelah News Letter JPIK edisi kedua terbit pada April 2015, kembali terbit News Letter JPIK edisi ketiga. Pada edisi ketiga kali ini kami tetap menerbitkan dalam dua bahasa, yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.
Newsletter JPIK Edisi Ketiga berisi tentang :

  1. Keluhan Terhadap Insiden dan Indikasi Pelanggaran HAM Oleh PT Wirakarya Sakti.
  2. KLHK Tutup Informasi Kepada Pemantau Independen.
  3. Penilaian Penerapan SVLK Untuk Lisensi FLEGT.
  4. Memperluas Wilayah Pemantauan.
  5. Pemantauan Penggunaan Tanda V-Legal Pada Kayu Bulat.

Newsletter JPIK Edisi Ketiga dalam Bahasa Indonesia dapat di download di sini.

Newsletter JPIK Third Edition can be downloaded  here.

News Letter JPIK Edisi 2

Setelah pertama kali terbit pada Mei 2014, kembali terbit News Letter JPIK edisi kedua. Berbeda pada edisi pertama yang hanya dalam Bahasa Indonesia, pada edisi kedua kami terbitkan dalam dua bahasa, yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Read more