Posts

Newsletter JPIK Edisi ke 10 “The Monitor”

Telah terbit Newsletter JPIK Edisi 10 “The Monitor”.

Newsletter edisi 10 merupakan “The Monitor” keempat yang diterbitkan oleh JPIK. Pada edisi kali ini, JPIK merangkum berbagai kegiatan JPIK sebagai pemantau independen, serta perkembangan pengelolaan hutan berkelanjutan di Indonesia. The Monitor kali ini memuat tentang: Read more

Celah Kejahatan dalam Perdagangan Kayu

Permasalahan perdagangan kayu ilegal yang marak terjadi di Indonesia merupakan persoalan yang memerlukan penyelesaian melalui perbaikan tata kelola kepemerintahan secara berkelanjutan. Indonesia dalam hal ini sudah berkomitmen dalam melakukan pemberantasan pembalakan liar dan perdagangan kayu ilegal melalui Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK). Namun ada saja celah pemanfaatan situasi dan kondisi dalam melakukan kejahatan yang dilakukan oleh para oknum. Read more

Maraknya Kasus Illegal Loging di Papua

Illegal logging dan peredaran kayu ilegal di Papua dalam beberapa bulan terakhir makin meningkat. Maraknya kasus tersebut menjadi perhatian serius Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dalam upaya pencegahannya KPK melakukan koordinasi dan supervisi (korsup) untuk memperbaiki pengelolaan sumber daya hutan di Papua. Read more

Pimpinan Organisasi Masyarakat Sipil Mengirimkan Surat Terbuka Kepada Presiden RI, Presiden Dewan Uni Eropa dan Pemimpin Negara Anggota Uni Eropa: Menyikapi Dampak Usaha Perkebunan Kelapa Sawit.

Koalisi masyarakat sipil di Indonesia menyampaikan surat terbuka kepada Presiden Indonesia dan Presiden Dewan Uni Eropa dan pemimpin Negara anggota Uni Eropa. Untuk mendorong pemerintah Indonesia melihat lebih dalam soal dampak usaha perkebunan sawit seperti penyebab perusakan hutan, perampasan tanah, pelanggaran HAM, korupsi dan bencana lingkungan. Read more

Kasus Industri Penerima Kayu tanpa SVLK

Hasil pemantauan JPIK pada bulan Agustus 2015, menemukan adanya industri di Jawa Timur dan Sulawesi Selatan yang menerima dan mengolah kayu dari pemasok yang belum memiliki S-LK. Salah satu yang teridentifikasi adalah PT Panca Usaha Palopo Plywood (PT PUPP) yang berlokasi di Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan.

PT PUPP memiliki ruang lingkup usaha IUIPHHK dan IUI yang telah mendapatkan S-LK dari PT Mutuagung Lestari (MAL) dengan masa berlaku 20 Oktober 2014 – 19 Oktober 2017. Hasil pemantauan JPIK menunjukkan adanya bukti Surat Keterangan Sah Kayu Bulat (SKSKB) pada bulan Mei 2015 dimana PT PUPP menerima kayu bulat dari IUPHHKHA PT Mohtra Agung Persada yang saat itu belum memiliki S-LK. Read more