S-PHPL PT Merbau Pelalawan Lestari Resmi Dicabut

Pengumuman pencabutan S-PHPL PT MPL oleh Equality Indonesia Putusan Mahkamah Agung (MA) nomor perkara 460 K/Pdt/2016 tanggal 18 Agustus 2016 telah memenangkan kasasi yang diajukan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) atas PT Merbau Pelalawan Lestari (grup APRIL) yang beroperasi di Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau. Putusan tersebut menyebut bahwa pihak tergugat, PT Merbau Pelalawan Lestari […]


Pemantau Independen dan Lembaga Sertifikasi Independen Berbagi Cerita Implementasi SVLK

Diberlakukannya FLEGT License membuka babak baru perubahan tata kelola hutan di Indonesia. Pengakuan atas SVLK merupakan keberhasilan sekaligus tantangan bagi Indonesia untuk dapat secara konsisten melaksanakan SVLK secara kredibel dan akuntabel. Indonesia harus tetap bekerja keras untuk menjaga kredibilitas sistem dengan menunjukan keseriusan dalam menindaklanjuti temuan pelanggaran-pelanggaran dalam pelaksanaan SVLK. Terkait hal ini Jaringan Pemantau […]


Indonesia Negara Pertama di Dunia Peraih Lisensi FLEGT

Perayaan Nasional Peluncuran lisensi Forest Law Enforcement Governance and Trade (FLEGT) dilaksanakan di Jakarta, 24 November 2016. Perayaan ini merupakan sesuatu yang ditunggu sejak lama, setelah melalui 9 tahun proses perjanjian kerjasama sukarela (Voluntary Partnership Agreement/VPA). FLEGT VPA antara Indonesia dan Uni Eropa telah ditndatanganipada 2013 dan ratifikasinya pada 2014, dan pada 15 November 2016 yang […]


JPIK Berbagi Pengalaman dengan CSO Myanmar

Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK) hari ini, Jumat (11/11/2016), bertemu CSO Myanmar yang sedang melakukan studi tour di Indonesia mengenai implementasi SVLK di Indonesia. Pertemuan dengan JPIK yang digelar di Sahira Butik Hotel, Jl. Paledang Bogor ini dimaksudkan untuk berbagi pengalaman (share learning) tentang pemantau independen kehutanan di Indonesia mengenai perannya dalam proses FLEGT VPA. […]


Tak Wajibkan SVLK, Kebijakan Ekspor Ini Bikin Langkah Mundur Tata Kelola Hutan

“Kalau saya dengar isu DE (deklarasi ekspor) mau paten, itu satu langkah kemunduran. Ibarat sudah ngerjakan soal SMA, lalu kembali lagi ke kerjaan SD.” Begitu respon pengrajin Jepara, Febti Estiningsih, kala mendengar rencana perubahanaturan ekspor produk mebel kayu dan kerajinan tak perlu menggunakan dokumen V-Legal. Dia memceritakan, masa awal mendapatkan dokumen itu. Pada 2012, kala […]