Posts

Newsletter Jaringan Pemantau Independen Edisi Pertama

Telah terbit Newsletter 3 bulanan Jaringan Pemantau Independen edisi pertama. Newsletter ini berisi kegiatan yang dilakukan oleh JPIK, baik di nasional ataupun daerah, informasi terkait SVLK, Legalitas Kayu, dll. Newsletter JPIK juga dilengkapi beberapa sisipan berupa dokumen pendukung JPIK, data sertifikat PHPL dan VLK, dan informasi terkait lainnya.

Newsletter JPIK dapat di download di Newsletter JPIK Edisi I

Hutan Alam di Kepulauan Aru Terancam Hilang

foto_aru (4) edit_fwiBogor, 11 Maret 2014. Perkebunan tebu seluas 480 ribu ha direncanakan dibuka di atas total 770 ribu ha daratan kepulauan Aru. Wacana ini sangat mengancam keberadaan sekitar 730 ribu ha hutan alam yang terdapat di Kepulauan Aru.

Sejak awal tahun 2010 Bupati Kepulauan Aru Teddy Tengko telah mengeluarkan Izin Prinsip, Izin Lokasi, dan Rekomendasi Pelepasan Kawasan Hutan sebesar 480 ribu ha untuk 28 perusahan yang seluruhnya berada dibawah bendera PT. Menara Group, sebuah perusahaan swasta nasional di sektor perkebunan. Kebijakan Bupati Aru tersebut diperkuat oleh Gubernur Maluku kala itu Karel Albert Ralahalu melalui Surat Rekomendasi Pelepasan Kawasan Hutan yang diajukan pada bulan juli 2011. Read more

Pengenalan SVLK Kepada Masyarakat di Sekitar Hutan

Zainuri Hasyim memberikan materi pengenalan SVLK kepada masyarakat dan perangkat Desa, Desa Harapan Jaya. (Foto oleh : Hardian)

Zainuri Hasyim memberikan materi pengenalan SVLK
kepada masyarakat dan perangkat Desa, Desa Harapan Jaya. (Foto oleh : Hardian)

 

Awal tahun 2013, Indonesia melalui kementrian Kehutanan dan Kementrian Perdagangan telah memberlakukan SVLK. SVLK menjadi instrumen sertifikasi yang sifatnya wajib dalam sertifikasi legalitas kayu di Indonesia.  SVLK juga sebagai bentuk komitmen pemerintah untuk memerangi pembalakan liar dan perdagangan kayu ilegal. Dibutuhkan dukungan dari banyak pihak untuk bisa menjalankan SVLK tetap konsisten. Read more

Butuh Keseriusan dan Itikad Baik agar SVLK bisa Berperan Mencegah Perdagangan Kayu Ilegal

SIARAN PERS

Bogor, 3 Oktober 2013. Penandatanganan VPA (Voluntary Partnership Agreement) antara Indonesia dan Uni Eropa telah dilakukan 30 September 2013. Banyak pihak berharap kesepakatan kemitraan sukarela ini, menjadi salah satu peluang untuk memperkuat penegakan hukum, menghentikan perdagangan kayu ilegal dan mendorong perbaikan tata kelola hutan di Indonesia. Read more

AKSES DATA DAN INFORMASI SANGAT VITAL DALAM PERJANJIAN PERDAGANGAN KAYU INDONESIA-EU

logo jpikBogor, 30 September 2013. Penandatanganan Kesepakatan Kemitraan Sukarela atau Voluntary Partnership Agreement (VPA) yang pertama di Asia secara resmi dilakukan oleh pejabat tinggi Uni Eropa dan Pemerintah Indonesia di Brussels – Belgia. Pelaksanaan perjanjian dalam perdagangan kayu ini hanya akan berhasil dengan implementasi Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) yang kredibel dan akuntabel, demikian dikatakan Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK) hari ini. Read more