Posts

JPIK Calls the Government Of Indonesia to Improve the Timber Legality Assurance System (SVLK)

Jakarta, November 24, 2014. The Indonesian Independent Forest Monitoring Network (JPIK) is calling on the Government of Indonesia to improve the timber legality assurance system (SVLK) agreed to by both the European Union and Government Of Indonesia. A new report “ SVLK in the Eyes of the Monitor” launched today reveals results from civil society independent monitoring of the system from 2011- 2013. Read more

JPIK Luncurkan Laporan Hasil Kegiatan 2011 – 2013

Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) mulai diterapkan di Indonesia sejak September 2009. Penerapan SVLK di Indonesia untuk memastikan agar semua produk kayu yang beredar dan diperdagangkan di Indonesia memiliki status legalitas yang meyakinkan. Selain itu SVLK juga dikembangkan untuk mendorong implementasi peraturan pemerintah yang berlaku terkait perdagangan dan peredaran hasil hutan yang legal.  SVLK diterapkan secara wajib (mandatory) untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan hutan dan menjaga kredibilitas legalitas kayu dari Indonesia. Read more

JPIK Desak Pemerintah untuk Perbaiki Aturan dan Pelaksanaan SVLK

Jakarta, 24 November 2014. Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK) mendesak Pemerintah untuk segera memperbaiki peraturan dan pelaksanaan dari Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) yang disepakati pemerintah Indonesia dan Uni Eropa.  Sebuah laporan  “SVLK di Mata Pemantau” yang diluncurkan hari ini memaparkan hasil pemantauan independen yang telah dilakukan oleh JPIK pada kurun waktu 2011-2013. Read more

Newsletter Jaringan Pemantau Independen Edisi Pertama

Telah terbit Newsletter 3 bulanan Jaringan Pemantau Independen edisi pertama. Newsletter ini berisi kegiatan yang dilakukan oleh JPIK, baik di nasional ataupun daerah, informasi terkait SVLK, Legalitas Kayu, dll. Newsletter JPIK juga dilengkapi beberapa sisipan berupa dokumen pendukung JPIK, data sertifikat PHPL dan VLK, dan informasi terkait lainnya.

Newsletter JPIK dapat di download di Newsletter JPIK Edisi I

Hutan Alam di Kepulauan Aru Terancam Hilang

foto_aru (4) edit_fwiBogor, 11 Maret 2014. Perkebunan tebu seluas 480 ribu ha direncanakan dibuka di atas total 770 ribu ha daratan kepulauan Aru. Wacana ini sangat mengancam keberadaan sekitar 730 ribu ha hutan alam yang terdapat di Kepulauan Aru.

Sejak awal tahun 2010 Bupati Kepulauan Aru Teddy Tengko telah mengeluarkan Izin Prinsip, Izin Lokasi, dan Rekomendasi Pelepasan Kawasan Hutan sebesar 480 ribu ha untuk 28 perusahan yang seluruhnya berada dibawah bendera PT. Menara Group, sebuah perusahaan swasta nasional di sektor perkebunan. Kebijakan Bupati Aru tersebut diperkuat oleh Gubernur Maluku kala itu Karel Albert Ralahalu melalui Surat Rekomendasi Pelepasan Kawasan Hutan yang diajukan pada bulan juli 2011. Read more