Posts

Maraknya Kasus Illegal Loging di Papua

Illegal logging dan peredaran kayu ilegal di Papua dalam beberapa bulan terakhir makin meningkat. Maraknya kasus tersebut menjadi perhatian serius Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dalam upaya pencegahannya KPK melakukan koordinasi dan supervisi (korsup) untuk memperbaiki pengelolaan sumber daya hutan di Papua. Read more

Pimpinan Organisasi Masyarakat Sipil Mengirimkan Surat Terbuka Kepada Presiden RI, Presiden Dewan Uni Eropa dan Pemimpin Negara Anggota Uni Eropa: Menyikapi Dampak Usaha Perkebunan Kelapa Sawit.

Koalisi masyarakat sipil di Indonesia menyampaikan surat terbuka kepada Presiden Indonesia dan Presiden Dewan Uni Eropa dan pemimpin Negara anggota Uni Eropa. Untuk mendorong pemerintah Indonesia melihat lebih dalam soal dampak usaha perkebunan sawit seperti penyebab perusakan hutan, perampasan tanah, pelanggaran HAM, korupsi dan bencana lingkungan. Read more

Newsletter JPIK Edisi ke 9 “The Monitor”

JPIK kembali publikasikan “The Monitor” ketiga. Memberitakan tentang perkembangan pengelolaan hutan di Indonesia serta perkembangan aktivitas yang dilakukan oleh JPIK. The Monitor kali ini yang merupakan newsletter edisi kesembilan memuat tentang:

  • JPIK Luncurkan Buku Empat Tahun Pemantauan
  • 7 Tahun Memantau Industri Pengolahan Kayu Jawa Timur
  • Peningkatan Kapasitas Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK)
  • Langkah Mundur Proses Rancang Ulang Perpres ISPO
  • Lacak Sawit di Provinsi Riau dan Kalimantan Tengah

The Monitor dapat di unduh pada link berikut:

“The Monitor” Versi Bahasa

“The Monitor” English Version

 

Kasus Industri Penerima Kayu tanpa SVLK

Hasil pemantauan JPIK pada bulan Agustus 2015, menemukan adanya industri di Jawa Timur dan Sulawesi Selatan yang menerima dan mengolah kayu dari pemasok yang belum memiliki S-LK. Salah satu yang teridentifikasi adalah PT Panca Usaha Palopo Plywood (PT PUPP) yang berlokasi di Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan.

PT PUPP memiliki ruang lingkup usaha IUIPHHK dan IUI yang telah mendapatkan S-LK dari PT Mutuagung Lestari (MAL) dengan masa berlaku 20 Oktober 2014 – 19 Oktober 2017. Hasil pemantauan JPIK menunjukkan adanya bukti Surat Keterangan Sah Kayu Bulat (SKSKB) pada bulan Mei 2015 dimana PT PUPP menerima kayu bulat dari IUPHHKHA PT Mohtra Agung Persada yang saat itu belum memiliki S-LK. Read more

SILK: Penting dan Perlu Ditingkatkan

SILK sebagai pusat informasi legalitas kayu di Indonesia saat ini menjadi rujukan data bagi banyak pihak baik di dalam maupun luar negeri. Dengan demikian sistem informasi ini harus terus dikembangkan demi mendukung berjalannya implementasi SVLK ke arah yang lebih. Selain itu, sistem informasi ini juga diharapkan dapat menjadi salah satu alat bagi perbaikan keterbukaan informasi publik di lingkup KLHK. Proses penyediaan, pengumpulan, pengklasifikasian, pendokumentasian, dan pelayanan informasi di SILK harus terus menerus ditingkatkan. Read more