Posts

Today, the Public Information Disclosure Act Begins to Be Enforced

Bogor, 8 May 2015. The Central Information Commission (Komisi Informasi Pusat/KIP) has granted FWI’s request for information. The decision was recited by the chairman of commissionary board in information dispute trial between FWI and Ministry of Environment and Forestry. After the receipt of the injunction (amar putusan), the Ministry shall comply with the decision and immediately submit the requested data.

 The commissionary board’s decision shows that Information Comission is committed to implement Law No.14 of 2008. Although several internal aspects still need to be improved, this decision is worth appreciation as this time KIP has managed to thoroughly distinguish between open information from the exempted one. The information requested by FWI to the Ministry of Environment and Forestry constitutes basic information that will enable people to distinguish between legal and illegal activities in forest use monitoring.  Read more

Hari Ini Undang-undang Keterbukaan Informasi Mulai Ditegakkan

Bogor, 8 Mei 2015. Komisi Informasi Pusat mengabulkan permohonan informasi FWI. Keputusan ini dibacakan oleh ketua majelis komisioner dalam sidang sengketa informasi antara FWI dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Setelah diterimanya amar putusan, KLHK harus mematuhi putusan dan segera menyerahkan data yang dimohonkan.

Putusan majelis komisioner tersebut menunjukan bahwa Komisi Informasi serius dalam menjalankan amanah Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008. Meskipun masih terdapat beberapa hal yang perlu diperbaiki diinternal Komisi Informasi Pusat (KIP), keputusan ini patut diapresiasi karena KIP kali ini telah cermat dalam membedakan informasi yang terbuka dan yang dikecualikan. Informasi yang dimohonkan FWI kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan merupakan informasi dasar agar masyarakat dapat membedakan antara kegiatan legal dan illegal dalam pemantauan pemanfaatan hutan. Read more