Posts

Maraknya Kasus Illegal Loging di Papua

Illegal logging dan peredaran kayu ilegal di Papua dalam beberapa bulan terakhir makin meningkat. Maraknya kasus tersebut menjadi perhatian serius Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dalam upaya pencegahannya KPK melakukan koordinasi dan supervisi (korsup) untuk memperbaiki pengelolaan sumber daya hutan di Papua. Read more

Kasus Industri Penerima Kayu tanpa SVLK

Hasil pemantauan JPIK pada bulan Agustus 2015, menemukan adanya industri di Jawa Timur dan Sulawesi Selatan yang menerima dan mengolah kayu dari pemasok yang belum memiliki S-LK. Salah satu yang teridentifikasi adalah PT Panca Usaha Palopo Plywood (PT PUPP) yang berlokasi di Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan.

PT PUPP memiliki ruang lingkup usaha IUIPHHK dan IUI yang telah mendapatkan S-LK dari PT Mutuagung Lestari (MAL) dengan masa berlaku 20 Oktober 2014 – 19 Oktober 2017. Hasil pemantauan JPIK menunjukkan adanya bukti Surat Keterangan Sah Kayu Bulat (SKSKB) pada bulan Mei 2015 dimana PT PUPP menerima kayu bulat dari IUPHHKHA PT Mohtra Agung Persada yang saat itu belum memiliki S-LK. Read more

SILK: Penting dan Perlu Ditingkatkan

SILK sebagai pusat informasi legalitas kayu di Indonesia saat ini menjadi rujukan data bagi banyak pihak baik di dalam maupun luar negeri. Dengan demikian sistem informasi ini harus terus dikembangkan demi mendukung berjalannya implementasi SVLK ke arah yang lebih. Selain itu, sistem informasi ini juga diharapkan dapat menjadi salah satu alat bagi perbaikan keterbukaan informasi publik di lingkup KLHK. Proses penyediaan, pengumpulan, pengklasifikasian, pendokumentasian, dan pelayanan informasi di SILK harus terus menerus ditingkatkan. Read more

Pemantauan Penggunaan Tanda V-Legal pada Peredaran Kayu Bulat

Pemantauan terhadap 22 perusahaan yang menggunakan kayu bulat di 6 (enam) provinsi yaitu Riau, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Tengah dan Sulawesi Selatan dilakukan oleh JPIK pada bulan Maret 2015. Hanya terdapat satu perusahaan di Kalimantan Tengah yang mematuhi aturan penggunaan Tanda V-Legal, meskipun tidak semua kayu dan produk kayu yang berada di perusahaan tersebut menggunakan Tanda V-Legal. Sisanya, yaitu sebanyak 21 perusahaan, tidak melakukan kewajibannya dalam penggunaan Tanda V-Legal. Read more

Modul Pelatihan Pemantauan SVLK

Kebutuhan untuk menyebarluaskan bahan pelatihan bagi pemantauan SVLK, baik untuk organisasi masyarakat sipil maupun masyarakat, melahirkan ide untuk menyusun modul pelatihan yang dilakukan oleh Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK) pada tahun 2012 melalui fasilitasi Kemitraan dan Telapak. Diinternal JPIK, modul ini diujicobakan oleh beberapa focal point JPIK di beberapa provinsi, untuk pelatihan bagi organisasi masyarakat sipil maupun masyarakat lokal/adat.

Modul ini memuat materi pelatihan yang terkait dengan kompetensi dasar/generik. Kebutuhan terkait dengan kompetensi pilihan yang bersifat lanjutan atau tambahan disarankan untuk ditindaklanjuti oleh masing-masing pengguna, dengan merujuk pada lembaga yang spesialisasinya sesuai dan atau materi lanjutan yang sesuai.

Modul pelatihan dapat didownload pada link “Modul Pelatihan Pemantauan”