Posts

Newsletter Edisi ke 7 “The Monitor”

Telah terbit “The Monitor”.

Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK) kali ini menerbitkan newsletter edisi ke-7 dengan merubah tampilan yang berbeda dari sebelumnya dan memberi tajuk newsletter dengan nama ‘The Monitor’. Media informasi ini tetap menyoroti tentang perkembangan yang terjadi terkait pengelolaan hutan di Indonesia, update perkembangan FLEGT-VPA,  serta perkembangan aktivitas yang dilakukan oleh JPIK. Read more

Menjaga Kredibilitas SVLK Melalui Pemantauan Independen

Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) mulai diimplementasikan tahun 2010 sebagai salah satu sistem dalam terlaksananya Kesepakatan Kemitraan Sukarela tentang Penegakan Hukum, Tata Kelola, dan Perdagangan di Bidang kehutanan (FLEGT VPA). Kesepakatan antara pemerintah Indonesia dan Uni Eropa merupakan salah satu upaya agar mampu mengurangi pembalakan liar secara signifikan, dan sekaligus meningkatkan pendapatan pemerintah dari ekspor kayu. Setelah melalui banyak proses, Indonesia resmi menjadi negara pertama dunia yang menerima Lisensi FLEGT, dengan lisensi ini ekpor kayu yang menggunakan dokumen V-Legal (Dokumen yang menyatakan bahwa produk kayu tujuan ekspor memenuhi standar verifikasi legalitas kayu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan) tidak perlu melalui pemeriksanaan uji tuntas (due diligence) karena sistem ini telah diakui oleh Uni Eropa. Read more

Kunjungan CSO Laos “Keterlibatan CSO dalam proses FLEGT VPA”

Jaringan Pematau Independen Kehutanan (JPIK) bersama CSO Laos. Foto: Upik Maryati/JPIK

Selasa (19/9), Indonesia kembali mendapatkan kunjungan dari negara lain untuk berbagi pengalaman dalam kesuksesan meraih Lisensi FLEGT yang mulai diberlakukan pada tanggal 15 November 2016 yang lalu. Tidak hanya berkunjung ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, tetapi CSO Laos juga mengunjungi stakeholder lain yang terlibat dalam implementasi SVLK. JPIK sebagai salah satu lembaga pemantau Independen mendapatkan kesempatan untuk berbagi pengalaman kepada CSO Laos. Read more

KLHK Adakan Pertemuan Bagi PI dan Lembaga Sertifikasi untuk Menjalin Komunikasi dan Koordinasi

Direktorat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) difasilitasi oleh Multistakeholder Forestry Programme (MFP3) melaksanaan kegiatan dengan judul “Komunikasi dan Koordinasi Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI) dan Pemantau Independen (PI) pada hari ini (15 Agustus 2017) di Bogor.  PI dan LP&VI sangat mengapresiasi upaya KLHK dan MFP3 dalam menjembatani kedua-belah pihak untuk menjalin komunikasi dan koordinasi melalui pertemuan ini. Read more

Perusahaan Sawit Ilegal dan Kekebalan Hukum Masih Menggerogoti Reformasi Kayu di Indonesia

Bogor, 7 Juni 2017. Dalam laporan terbaru terungkap bahwa kayu yang ditebang secara ilegal di dalam dan di sekitar perkebunan kelapa sawit nakal, telah disertifikasi menjadi legal melalui skema sertifikasi Indonesia, meskipun Organisasi Non-pemerintah telah berkali-kali melapor kepada polisi, pejabat penegak hukum kehutanan, dan praktisi sertifikasi.

Laporan – Masih Perizinan Bagi Tindak Kriminal – dirilis hari ini oleh Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK) dan organisasi yang berbasis di Inggris, Environmental Investigation Agency (EIA). Laporan ini mengekspos pembalakan liar yang terus terjadi di dalam dan sekitar perkebunan sawit PT Prasetya Mitra Muda (PT PMM), di Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah. Read more