Posts

Pemantauan Terhadap Perusahaan yang Mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu

Pada periode 2015-2017 JPIK telah memantau perusahaan yang mendapat Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK). Pemantauan dilakukan oleh anggota dan Focal Point JPIK di beberapa Provinsi yaitu pada Provinsi Sulawesi Selatan, Kalimantan Tengah, Jawa Timur, Maluku Utara, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jambi, Sulawesi Tengah, dan Kalimantan Utara. Read more

Newsletter JPIK Edisi ke 9 “The Monitor”

JPIK kembali publikasikan “The Monitor” ketiga. Memberitakan tentang perkembangan pengelolaan hutan di Indonesia serta perkembangan aktivitas yang dilakukan oleh JPIK. The Monitor kali ini yang merupakan newsletter edisi kesembilan memuat tentang:

  • JPIK Luncurkan Buku Empat Tahun Pemantauan
  • 7 Tahun Memantau Industri Pengolahan Kayu Jawa Timur
  • Peningkatan Kapasitas Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK)
  • Langkah Mundur Proses Rancang Ulang Perpres ISPO
  • Lacak Sawit di Provinsi Riau dan Kalimantan Tengah

The Monitor dapat di unduh pada link berikut:

“The Monitor” Versi Bahasa

“The Monitor” English Version

 

JPIK Banten Hanjuang Terbitkan Buletin Edisi Pertama

Perhimpunan Hanjuang Mahardika Nusantara sebagai JPIK Banten menerbitkan Buletin Hanjuang Edisi Pertama tahun 2018.

Buletin edisi pertama ini menyajikan informasi terkait perkembangan penerapan Sistem Verifikasi Legalitas kayu (SVLK) di Provinsi Banten, serta aktivitas JPIK Banten dalam melakukan pemantauan peredaran kayu di Provinsi Banten. Read more

Nilai Buruk pada Indikator Kesehatan Finansial Perusahaan, Diindikasikan akan Menghambat Proses Resolusi Konflik

Kamis (15/03)-Hasil sensus pada perusahaan pemegang Sertifikat PHPL (S-PHPL) pada periode 2014-2016 ditemukan nilai buruk pada indikator 2.6 terkait kesehatan finansial perusahaan dan tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai. Read more

Deforestation and Social Conflict Keep Happening, Indonesian Government has to Strengthen Sustainability System of Forest Management

Jakarta, February 28th 2018. FWI presented in three periods North Sumatera, East Kalimantan, and North Maluku had lost 718.000 hectare of their natural forest. Every hours, natural forest as big as 42 times of soccer field had gone on those three provinces. JPIK assessment to 296 Sustainable Production Forest Management (PHPL) IUIPHHK-HA (Logging Concession) and HT (Timber Concession) certificates found that 197 of permit holders had bad scored on production aspects. These findings generated a big question toward the sustainability of forest management practice and will impact to the slow problem solving of forest management nowadays, especially in social and ecological aspects.  Read more