Posts

Newsletter Jaringan Pemantau Independen Edisi Pertama

Telah terbit Newsletter 3 bulanan Jaringan Pemantau Independen edisi pertama. Newsletter ini berisi kegiatan yang dilakukan oleh JPIK, baik di nasional ataupun daerah, informasi terkait SVLK, Legalitas Kayu, dll. Newsletter JPIK juga dilengkapi beberapa sisipan berupa dokumen pendukung JPIK, data sertifikat PHPL dan VLK, dan informasi terkait lainnya.

Newsletter JPIK dapat di download di Newsletter JPIK Edisi I

Butuh Keseriusan dan Itikad Baik agar SVLK bisa Berperan Mencegah Perdagangan Kayu Ilegal

SIARAN PERS

Bogor, 3 Oktober 2013. Penandatanganan VPA (Voluntary Partnership Agreement) antara Indonesia dan Uni Eropa telah dilakukan 30 September 2013. Banyak pihak berharap kesepakatan kemitraan sukarela ini, menjadi salah satu peluang untuk memperkuat penegakan hukum, menghentikan perdagangan kayu ilegal dan mendorong perbaikan tata kelola hutan di Indonesia. Read more

Cabut Sertifikat SVLK yang diperoleh APP dan APRIL Group

Pekanbaru, 27 Februari 2013. Diperiksanya 14 perusahaan terkait kasus korupsi kehutanan di Riau oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang melibatkan sejumah pejabat tinggi dan Gubernur Riau, HM Rusli Zainal merupakan fakta bahwa upaya perbaikan tata kelola kehutanan di Indonesia masih harus menempuh jalan panjang. Read more

JPIK Sumatera Selatan: Tolak Sertifikat PT. RHM

Pada tanggal 18 Oktober 2012 PT Equality Indonesia telah memberikan sertifikat Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) kepada PT. RHM. Pemberian sertifkat ini hanya berlandaskan prosedur formal berbasis dokumen yang telah disiapkan sedemikian rupa oleh pihak perusahaan tanpa melihat fakta lapangan yang sesungguhnya. Berdasarkan fakta dari hasil pemantauan lapangan yang telah kami lakukan tidaklah pantas perusahaan ini mendapatkan sertifikat. Berikut beberapa alasan penting yang melatari penolakan pemberian sertifikat kepada PT. RHM:

Read more

LP & VI Wajib Bersikap Independen dalam Penilaian SVLK

FWI&JPIK

Siaran Pers

Bogor, 11 Desember 2012. Pemantauan yang dilakukan oleh Forest Watch Indonesia (FWI) dan Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK) di empat lokasi, masih menemukan titik kelemahan dari proses penilaian yang dilakukan oleh Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP & VI). Read more