Posts

Perubahan Peraturan SVLK

Peraturan mengenai SVLK telah mengalami beberapa kali penyempurnaan sejak Permenhut No P.38/2009 diterbitkan pertama kalinya.

Peraturan yang berlaku terkini terkait implementasi SVLK adalah PermenLHK No P.30/ MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 yang ditetapkan pada tanggal 1 Maret 2016. Peraturan tersebut menggantikan Permenhut 43/2014 juncto (jo) PermenLHK 95/2014. Aturan pelaksanaan teknis dari regulasi tersebut adalah Perdirjen PHPL P.14/2016 jo P.15/2016 tentang Standar  dan Pedoman pelaksanaan penilaian kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dam Verifikasi Legalitas Kayu (VLK). Perdirjen tersebut juga disertai dengan Surat Edaran Dirjen PHPL No SE.14/2014 mengenai kewajiban penerapan SVLK.  Sementara itu, untuk impor produk kehutanan, aturan pelaksanaan dari Permendag 78/2014 adalah Perdirjen PHPL P.7/2015 mengenai tata cara pelaksanaan uji tuntas, penerbitan deklarasi impor, dan rekomendasi impor produk kehutanan. Read more

Ayo Menulis di Newsletter JPIK Edisi 11 “The Monitor”

Ketentuan Tulisan:
Read more

Penebangan Liar di Taman Nasional Sebangau Masih Berlanjut

Pada akhir tahun 2016, Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK) mendokumentasikan penebangan liar yang terjadi di Tangkiling, Taman Nasional Sebangau. Kayu ditebang secara acak dari berbagai lokasi, tergantung pada potensi kayunya. Salah satu spesies yang paling dicari adalah Shorea spp. yang diolah menjadi kayu gergajian di lokasi penebangan dan diangkut melalui kanal. Read more

Populasi Orangutan di Taman Nasional Sebangau Terancam Punah

Taman Nasional Sebangau merupakan rumah bagi salah satu populasi terbesar orangutan. Ada sekitar 5.800 lebih individu orangutan berada dalam kawasan Taman Nasional Sebangau. Namun kondisi orangutan di Taman Nasional Sebangau terancam punah akibat dari perambahan, dan penebangan liar yang terjadi di kawasan Taman Nasional Sebangau.

Dari hasil pemantauan Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK) tahun 2016-2018 menemukan area yang dibuka dan ditanami dengan kelapa sawit dan pembalakan liar yang terjadi untuk memasok industri kayu lokal. Read more

Hilangnya Hutan dan Gambut Kita

Laporan terbaru Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK) – Hilangnya Hutan dan Gambut Kita – mengungkap tentang perambahan yang sistematis dan ekstensif, serta penebangan ilegal di dalam Taman Nasional Sebangau (TN Sebangau) menjangkau hingga zona rehabilitasi dan zona rimba.

Taman Nasional Sebangau di Provinsi Kalimantan Tengah berperan penting dalam perlindungan lahan gambut. Dari 2,7 juta hektar lahan gambut provinsi ini, sejumlah 462.718, 25 hektar  (17,4 persen) di antaranya berada dalam taman nasional, yang meliputi 81 persen dari keseluruhan  area taman nasional.

Namun, alih-alih dilindungi dan dilestarikan untuk mempertahankan siklus hidrologis kawasan dan bertindak sebagai penyerap karbon, pemantauan oleh Jaringan Pemantauan Independen Kehutanan Indonesia (JPIK) menunjukkan perambahan yang sistematis dan ekstensif serta pembalakan liar. Kegiatan ilegal ini menjangkau jauh ke zona rehabilitasi dan zona rimba.

JPIK melakukan sejumlah kegiatan pemantauan dari akhir 2016 hingga awal 2018 dan menemukan hutan telah ditebangi dan dibakar untuk dijadikan perkebunan kelapa sawit di Tangkiling dan Marang, kecamatan Bukit Batu di kota Palangkaraya, salah satu satuan pengelolaan Taman Nasional Sebangau. JPIK juga menemukan bahwa pembalakan liar terjadi di dalam taman nasional, yang kayunya diduga digunakan untuk memasok industri kayu lokal.

Dalam kunjungan ke Marang, JPIK menemukan kelompok tani bernama Saluang Welum yang menguasai lebih dari 1.000 ha lahan, sebagian di antaranya terletak di dalam Taman Nasional Sebangau. Menurut informasi yang dikumpulkan dari masyarakat dan denah lahan kelompok tani Saluang Welum, kelompok tani ini sudah dikenal di lingkaran Pemerintah Kota Palangkaraya; Walikota Palangkaraya, Wakil Walikota dan anggota legislatif lainnya diduga berada dalam daftar anggotanya. Jalan akses yang memotong taman nasional telah dibangun oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Palangkaraya untuk memfasilitasi kelompok tani ini.

Meskipun JPIK telah menyampaikan laporan dan telah ada sejumlah artikel media yang memuat kasus ini,  pemerintah masih belum bertindak.  Hal ini menyebabkan keprihatinan serius tentang nasib Taman Nasional Sebangau.

Unduh laporan pada link berikut: