Posts

JPIK Desak Pemerintah untuk Perbaiki Aturan dan Pelaksanaan SVLK

Jakarta, 24 November 2014. Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK) mendesak Pemerintah untuk segera memperbaiki peraturan dan pelaksanaan dari Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) yang disepakati pemerintah Indonesia dan Uni Eropa.  Sebuah laporan  “SVLK di Mata Pemantau” yang diluncurkan hari ini memaparkan hasil pemantauan independen yang telah dilakukan oleh JPIK pada kurun waktu 2011-2013. Read more

Newsletter Jaringan Pemantau Independen Edisi Pertama

Telah terbit Newsletter 3 bulanan Jaringan Pemantau Independen edisi pertama. Newsletter ini berisi kegiatan yang dilakukan oleh JPIK, baik di nasional ataupun daerah, informasi terkait SVLK, Legalitas Kayu, dll. Newsletter JPIK juga dilengkapi beberapa sisipan berupa dokumen pendukung JPIK, data sertifikat PHPL dan VLK, dan informasi terkait lainnya.

Newsletter JPIK dapat di download di Newsletter JPIK Edisi I

Perkembangan FLEGT-VPA dan SVLK di Indonesia

Kata Dwi Sudharto, Dirjen BPPHH-Kemenhut: “SVLK merupakan solusinya, dimana praktek illegal logging memang dalam sejarah memuncak naik pada tahun 2006, tetapi sejak tahun 2009 dengan lahirnya P.38/2009, praktek itu dinilainya menurun. Walaupun diakuinya, di lapangan praktek masih sering ditemukan. Menurunnya kasus illegal logging juga karena peran Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK) yang memainkan peran strategisnya di lapangan, dan ini harus diakui karena Pemantau Independen tersebar dari Aceh hingga Papua. Read more

Pengenalan SVLK Kepada Masyarakat di Sekitar Hutan

Zainuri Hasyim memberikan materi pengenalan SVLK kepada masyarakat dan perangkat Desa, Desa Harapan Jaya. (Foto oleh : Hardian)

Zainuri Hasyim memberikan materi pengenalan SVLK
kepada masyarakat dan perangkat Desa, Desa Harapan Jaya. (Foto oleh : Hardian)

 

Awal tahun 2013, Indonesia melalui kementrian Kehutanan dan Kementrian Perdagangan telah memberlakukan SVLK. SVLK menjadi instrumen sertifikasi yang sifatnya wajib dalam sertifikasi legalitas kayu di Indonesia.  SVLK juga sebagai bentuk komitmen pemerintah untuk memerangi pembalakan liar dan perdagangan kayu ilegal. Dibutuhkan dukungan dari banyak pihak untuk bisa menjalankan SVLK tetap konsisten. Read more

Butuh Keseriusan dan Itikad Baik agar SVLK bisa Berperan Mencegah Perdagangan Kayu Ilegal

SIARAN PERS

Bogor, 3 Oktober 2013. Penandatanganan VPA (Voluntary Partnership Agreement) antara Indonesia dan Uni Eropa telah dilakukan 30 September 2013. Banyak pihak berharap kesepakatan kemitraan sukarela ini, menjadi salah satu peluang untuk memperkuat penegakan hukum, menghentikan perdagangan kayu ilegal dan mendorong perbaikan tata kelola hutan di Indonesia. Read more