Posts

Hilangnya Hutan dan Gambut Kita

Laporan terbaru Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK) – Hilangnya Hutan dan Gambut Kita – mengungkap tentang perambahan yang sistematis dan ekstensif, serta penebangan ilegal di dalam Taman Nasional Sebangau (TN Sebangau) menjangkau hingga zona rehabilitasi dan zona rimba.

Taman Nasional Sebangau di Provinsi Kalimantan Tengah berperan penting dalam perlindungan lahan gambut. Dari 2,7 juta hektar lahan gambut provinsi ini, sejumlah 462.718, 25 hektar  (17,4 persen) di antaranya berada dalam taman nasional, yang meliputi 81 persen dari keseluruhan  area taman nasional.

Namun, alih-alih dilindungi dan dilestarikan untuk mempertahankan siklus hidrologis kawasan dan bertindak sebagai penyerap karbon, pemantauan oleh Jaringan Pemantauan Independen Kehutanan Indonesia (JPIK) menunjukkan perambahan yang sistematis dan ekstensif serta pembalakan liar. Kegiatan ilegal ini menjangkau jauh ke zona rehabilitasi dan zona rimba.

JPIK melakukan sejumlah kegiatan pemantauan dari akhir 2016 hingga awal 2018 dan menemukan hutan telah ditebangi dan dibakar untuk dijadikan perkebunan kelapa sawit di Tangkiling dan Marang, kecamatan Bukit Batu di kota Palangkaraya, salah satu satuan pengelolaan Taman Nasional Sebangau. JPIK juga menemukan bahwa pembalakan liar terjadi di dalam taman nasional, yang kayunya diduga digunakan untuk memasok industri kayu lokal.

Dalam kunjungan ke Marang, JPIK menemukan kelompok tani bernama Saluang Welum yang menguasai lebih dari 1.000 ha lahan, sebagian di antaranya terletak di dalam Taman Nasional Sebangau. Menurut informasi yang dikumpulkan dari masyarakat dan denah lahan kelompok tani Saluang Welum, kelompok tani ini sudah dikenal di lingkaran Pemerintah Kota Palangkaraya; Walikota Palangkaraya, Wakil Walikota dan anggota legislatif lainnya diduga berada dalam daftar anggotanya. Jalan akses yang memotong taman nasional telah dibangun oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Palangkaraya untuk memfasilitasi kelompok tani ini.

Meskipun JPIK telah menyampaikan laporan dan telah ada sejumlah artikel media yang memuat kasus ini,  pemerintah masih belum bertindak.  Hal ini menyebabkan keprihatinan serius tentang nasib Taman Nasional Sebangau.

Unduh laporan pada link berikut:

 

Hutan dan Gambut Terbakar, Taman Nasional Sebangau Menjadi Kebun Kelapa Sawit

Laporan terbaru Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK) – Hilangnya Hutan dan Gambut Kita – mengungkap tentang perambahan yang sistematis dan ekstensif, serta penebangan ilegal di dalam Taman Nasional Sebangau (TN Sebangau) menjangkau hingga zona rehabilitasi dan zona rimba.

Pemantauan berulang JPIK dari akhir tahun 2016 hingga awal 2018 menemukan hutan dan lahan gambut telah dikonversi dan dibakar untuk penanaman kelapa sawit di Tangkiling dan Marang, Kecamatan Bukit Batu di Palangkaraya, salah satu wilayah pengelolaan TN Sebangau. JPIK juga menemukan penebangan liar terjadi di dalam taman nasional yang diduga kuat kayu-kayu tersebut dipasok ke industri kayu lokal di Kalimantan Tengah. Read more

Newsletter JPIK Edisi ke 10 “The Monitor”

Telah terbit Newsletter JPIK Edisi 10 “The Monitor”.

Newsletter edisi 10 merupakan “The Monitor” keempat yang diterbitkan oleh JPIK. Pada edisi kali ini, JPIK merangkum berbagai kegiatan JPIK sebagai pemantau independen, serta perkembangan pengelolaan hutan berkelanjutan di Indonesia. The Monitor kali ini memuat tentang: Read more

Celah Kejahatan dalam Perdagangan Kayu

Permasalahan perdagangan kayu ilegal yang marak terjadi di Indonesia merupakan persoalan yang memerlukan penyelesaian melalui perbaikan tata kelola kepemerintahan secara berkelanjutan. Indonesia dalam hal ini sudah berkomitmen dalam melakukan pemberantasan pembalakan liar dan perdagangan kayu ilegal melalui Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK). Namun ada saja celah pemanfaatan situasi dan kondisi dalam melakukan kejahatan yang dilakukan oleh para oknum. Read more

Maraknya Kasus Illegal Loging di Papua

Illegal logging dan peredaran kayu ilegal di Papua dalam beberapa bulan terakhir makin meningkat. Maraknya kasus tersebut menjadi perhatian serius Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dalam upaya pencegahannya KPK melakukan koordinasi dan supervisi (korsup) untuk memperbaiki pengelolaan sumber daya hutan di Papua. Read more