Posts

Kunjungan CSO Laos “Keterlibatan CSO dalam proses FLEGT VPA”

Jaringan Pematau Independen Kehutanan (JPIK) bersama CSO Laos. Foto: Upik Maryati/JPIK

Selasa (19/9), Indonesia kembali mendapatkan kunjungan dari negara lain untuk berbagi pengalaman dalam kesuksesan meraih Lisensi FLEGT yang mulai diberlakukan pada tanggal 15 November 2016 yang lalu. Tidak hanya berkunjung ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, tetapi CSO Laos juga mengunjungi stakeholder lain yang terlibat dalam implementasi SVLK. JPIK sebagai salah satu lembaga pemantau Independen mendapatkan kesempatan untuk berbagi pengalaman kepada CSO Laos. Read more

Back-Door Relaxation of Legal Timber Scheme Weakens Forest Governance Reform, Threatens EU Market Access for Indonesia’s Furniture Exports, and Undermines Brand Indonesia

Jakarta & London, 2 November 2015. The last minute exemption of 15 product-groups from Indonesia’s timber legality verification system (SVLK) threatens to block EU market access for these products, delay or sabotage a long-negotiated EU-Indonesia timber trade agreement, and undermine Indonesia’s forest industry reputation, NGOs have warned.

The warning, from Indonesia’s Independent Forest Monitoring Network (JPIK) and the London-based Environmental Investigation Agency (EIA), followings the 19 October passage of Trade Minister Regulation No 89/M-DAG/PER/10/2015, which substantially weakens the SVLK. Read more

Kemendag Tak Dukung SVLK, Kementerian Siti Kecewa

TEMPO.CO , Surabaya :  Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan kecewa karena tidak dilibatkan Kementerian Perdagangan dalam revisi Peraturan Menteri Perdagangan No. 66 Tahun 2015 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan. “Kemendag tidak pernah berkordinasi dengan kami,” kata Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi Sumber Daya Alam Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Agus Justianto, Kamis 15 Oktober 2015.

Agus menyatakan hal itu dalam Workshop Media untuk Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) yang digelar AJI Surabaya dan WWF. Dalam draft revisi Permendag 66 itu, Kemendag tidak mewajibkan industri kecil menengah berbasis kayu memiliki sertifikat legalitas kayu. Bila akan ekspor, IKM cukup membuat deklarasi diri (deklarasi ekspor) bahwa kayu tersebut berasal dari hutan lestari alias legal. Read more

JPIK Desak Pemerintah untuk Perbaiki Aturan dan Pelaksanaan SVLK

Jakarta, 24 November 2014. Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK) mendesak Pemerintah untuk segera memperbaiki peraturan dan pelaksanaan dari Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) yang disepakati pemerintah Indonesia dan Uni Eropa.  Sebuah laporan  “SVLK di Mata Pemantau” yang diluncurkan hari ini memaparkan hasil pemantauan independen yang telah dilakukan oleh JPIK pada kurun waktu 2011-2013. Read more

ACCESS TO DATA AND INFORMATION IS THE KEY TO THE SUCCESSFUL OF TIMBER TRADE AGREEMENT BETWEEN INDONESIA – EUROPEAN UNION

logo jpikBogor, September 30, 2013. The first Voluntary Partnership Agreement (VPA) in Asia officially signed by the representatives of European Union (EU) and the Government of Indonesia in Brussels, Belgium. Independent Forestry Monitoring Network (known as JPIK) views the timber trade agreement can only be successful with credible and accountable of Timber Legality Verification System (SVLK) implementation. Read more