Posts

Kunjungan CSO Laos “Keterlibatan CSO dalam proses FLEGT VPA”

Jaringan Pematau Independen Kehutanan (JPIK) bersama CSO Laos. Foto: Upik Maryati/JPIK

Selasa (19/9), Indonesia kembali mendapatkan kunjungan dari negara lain untuk berbagi pengalaman dalam kesuksesan meraih Lisensi FLEGT yang mulai diberlakukan pada tanggal 15 November 2016 yang lalu. Tidak hanya berkunjung ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, tetapi CSO Laos juga mengunjungi stakeholder lain yang terlibat dalam implementasi SVLK. JPIK sebagai salah satu lembaga pemantau Independen mendapatkan kesempatan untuk berbagi pengalaman kepada CSO Laos. Read more

Making Voluntary Partnership Agreements (VPAs) work for forests, people and the climate: Civil society recommendations on the future of VPAs

As decision makers in the European Union (EU) and timber producing countries consider the future of the FLEGT Action Plan, and its Voluntary Partnership Agreements (VPA), civil society organisations and platforms from Cameroon, Central African Republic, Democratic Republic of Congo, Gabon, Ghana, Liberia, Honduras, Indonesia, Republic of the Congo, Vietnam, and Europe have issued Making VPAs work for forests, people and the climate a new briefing with recommendations for how to strengthen and upgrade the VPAs. Read more

JPIK Desak Pemerintah untuk Perbaiki Aturan dan Pelaksanaan SVLK

Jakarta, 24 November 2014. Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK) mendesak Pemerintah untuk segera memperbaiki peraturan dan pelaksanaan dari Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) yang disepakati pemerintah Indonesia dan Uni Eropa.  Sebuah laporan  “SVLK di Mata Pemantau” yang diluncurkan hari ini memaparkan hasil pemantauan independen yang telah dilakukan oleh JPIK pada kurun waktu 2011-2013. Read more

ACCESS TO DATA AND INFORMATION IS THE KEY TO THE SUCCESSFUL OF TIMBER TRADE AGREEMENT BETWEEN INDONESIA – EUROPEAN UNION

logo jpikBogor, September 30, 2013. The first Voluntary Partnership Agreement (VPA) in Asia officially signed by the representatives of European Union (EU) and the Government of Indonesia in Brussels, Belgium. Independent Forestry Monitoring Network (known as JPIK) views the timber trade agreement can only be successful with credible and accountable of Timber Legality Verification System (SVLK) implementation. Read more