JPIK

Entries by JPIK

Rakyat Memantau – Dinamika Pemantauan SVLK oleh Masyarakat Adat/Lokal di Indonesia

Surabaya, 14 September 2021. Hasil pemantauan di lima provinsi menemukan beberapa pelanggaran dalam implementasi Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK). Di hulu misalnya, pemegang konsesi dan industri primer bekerjasama melakukan praktek pembalakan liar di luar konsesi. Dua ilegalitas (kayu dan dokumen) ‘disulap’ menjadi legal dan tersertifikasi S-LK. Temuan lainnya, Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) berkedok kelompok …

Pernyataan Solidaritas untuk Kyaw Min Htut

Kyaw Min Htut aktivis pembela hutan di Myanmar telah ditangkap dan ditahan oleh junta di Myanmar. Dia ditangkap di bawah Undang-Undang Anti-Teroris negara itu, Pasal 50, menuduh dia mendukung dan memberikan bantuan keuangan kepada kelompok-kelompok yang diklasifikasikan sebagai teroris oleh junta. Kami menuntut pemerintah militer Myanmar untuk segera membebaskan Kyaw Min Htut tanpa cedera …

Pabrik Pulp Terhubung dengan Kebakaran dan Gangguan Pernapasan Berencana Meningkatkan Kapasitas Pabriknya Hingga Tiga Kali Lipat

Palembang, 23 Agustus 2021–Lebih dari 30 organisasi masyarakat sipil internasional dan nasional mengirim surat hari ini kepada investor Asia Pulp & Paper (APP), anak usaha Sinar Mas Group. Surat itu menyampaikan bahwa peningkatan kapasitas pabrik OKI Mill di Sumatera Selatan berisiko terhadap kesehatan jutaan warga di Asia Tenggara dan …

Laporan Investigasi Earthsight: IKEA Selama Bertahun-Tahun Telah Menggunakan Kayu Ilegal dari Hutan Siberia.

Perusahaan besar furniture asal Swedia
yaitu IKEA, telah bertahun-tahun menjual furnitur anak-anak yang terbuat dari
kayu pinus hasil pembalakan liar yang dilakukan secara besar-besaran di hutan
lindung Siberia. Hal tersebut diungkapkan dalam laporan Earthsight yang
berjudul “Ikea’s House of Horrors”.

Dalam laporan tersebut diungkapkan,
bahwa IKEA dipasok oleh PT Karya Sutarindo (PTKS), dan mengolahnya menjadi
furniture anak-anak. Dalam dekade terakhir ada …

Urgensi Perpanjangan Moratorium Sawit Untuk Mempercepat Perbaikan Tata Kelola Sawit Indonesia

Perpanjangan kebijakan Inpres No. 8
tahun 2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit Serta
Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit (Moratorium Sawit) penting
untuk dilakukan oleh pemerintah. Langkah ini akan berdampak positif pada
dukungan pasar global; memicu produktivitas lahan; penyelesaian tumpang tindih
lahan hingga berkontribusi pada pencapaian komitmen iklim.

Tidak diperpanjangnya kebijakan moratorium sawit akan memperlambat upaya perbaikan …