JPIK

Entries by JPIK

Partisipasi Masyarakat Adat dan Lokal dalam Mewujudkan Tata Kelola Hutan yang Baik

Sleman, 14 September 2020—Pembalakan liar dan perdagangan kayu ilegal paling berdampak pada masyarakat adat/lokal. Dampak tersebut antara lain krisis ekologi berupa bencana alam; hilangnya sumber penghidupan akibat penutupan akses (enclosure) atau bahkan perampasan (dispossession) tanah oleh pelaku usaha kehutanan; serta munculnya konflik dan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).

Oleh karena itu, masyarakat adat/lokal sudah selayaknya …

Ketelusuran Peredaran dan Perdagangan Kayu Perlu Diperkuat, Demi Mempertahankan Kredibilitas SVLK

Bogor, 27 Agustus 2020. Laporan pemantauan independen terbaru – Menguji Kepatuhan Pemegang Izin Pemanfaatan dan Perdagangan Hasil Hutan Kayu -mengungkap praktik Illegal logging di sejumlah kawasan hutan, serta indikasi pelanggaran hukum yang kerap dilakukan oleh perusahaan pemegang Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) maupun perusahaan yang belum bersertifikat.

Pada periode Oktober 2019 sampai Juni 2020, Jaringan Pemantau …

Menguji Kepatuhan Pemegang Izin Pemanfaatan dan Perdagangan Hasil Hutan Kayu

Laporan pemantauan independen terbaru – Menguji Kepatuhan Pemegang Izin Pemanfaatan dan Perdagangan Hasil Hutan Kayu -mengungkap praktik Illegal logging di sejumlah kawasan hutan, serta indikasi pelanggaran hukum yang kerap dilakukan oleh perusahaan pemegang Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) maupun perusahaan yang belum bersertifikat. Pada periode Oktober 2019 sampai Juni 2020, Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK) …

Usut Tuntas Pelaku Pembalakan Liar (illegal logging) di Papua Barat

Sorong, 4 Agustus 2020—Pengadilan Negeri Sorong kembali memeriksa kasus dugaan pembalakan liar. Pada 23 Juli 2020, Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Sorong telah membacakan dakwaan atas nama Felix Wiliyanto, direktur PT Bangkit Cipta Mandiri (PT BCM). Felix oleh JPU didakwa atas dugaan pelanggaran Pasal 83 ayat (1) huruf b jo. Pasal 12 huruf …

Newsletter JPIK Edisi 15 “The Monitor”

Perizinan usaha kehutanan semakin dipermudah dalam Rencana Undang-Undang Cipta Kerja (RUU CK) meskipun UU tersebut bertujuan untuk mewujudkan masyarakat sejahtera, adil, dan makmur. Penghapusan koperasi dan izin perorangan, masyarakat lokal dan adat yang tidak lagi diikutsertakan, akses terhadap sumberdaya hutan hanya dapat dilakukan dengan bekerja sama dengan BUMN, BUMD, dan perusahaan besar swasta nyatanya …