LOADING CLOSE

JPIK

Entries by JPIK

Pemerintah Harus Transparan dalam Pencegahan dan Penanganan COVID-19 di Indonesia

Sejak merebaknya wabah COVID-19 di Indonesia, tercatat hingga 2 April 2020 data di Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menunjukkan bahwa kasus terkonfirmasi COVID-19 secara nasional adalah 1.677 kasus positif, 1.417 dirawat, 103 sembuh dan 157 yang meninggal. Banyak faktor yang mempengaruhi cepatnya penyebaran wabah ini, salah satunya masyarakat yang kurang mendapatkan informasi secara utuh tentang …

Disidik Gakkum KLHK, Kasus Karhutla PT. Kumai Sentosa Segera Disidangkan

Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah menetapkan bahwa berkas perkara pidana korporasi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) PT. Kumai Sentosa (KS) telah lengkap. Pemberitahuan secara resmi disampaikan tanggal 1 April 2020 kepada Balai Penegakan Hukum (Gakkum) LHK Wilayah Kalimantan Seksi Palangkaraya. Dengan lengkapnya berkas ini, maka kasus Karhutla PT. KS dapat segera disidangkan.

Penanganan kasus Karhutla PT. …

Koalisi CSO Serukan Pencabutan Permendag 15/2020 kepada Presiden Jokowi: Rugikan Negara, Bertentangan dengan SDG15 dan Melanggar Komitmen Perjanjian Dagang Indonesia-Uni Eropa.

Jakarta, 26 Maret 2020 – Koalisi masyarakat sipil yang bergerak dalam pemantauan implementasi Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) melayangkan surat terbuka kepada Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo (Jumat, 20/3/2020) untuk segera memerintahkan pencabutan atau revisi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15 Tahun 2020 (Permendag 15/2020) tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan karena peraturan tersebut menghilangkan …

Usut Kematian Petani Lahat dan Kembalikan Lahan Rakyat yang digusur oleh PT. Artha Prigel

Pernyataan Sikap Bersama

Usut Kematian Petani Lahat dan Kembalikan Lahan Rakyat yang digusur oleh PT. Artha Prigel

Ketika wabah Covid19 tengah menyerang Indonesia dan berbagai negara lain di belahan dunia. Dua orang petani Desa Pagar Batu, Kecamatan Pulau Pinang, Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan, harus gugur yakni Suryadi (40) dan Putra Bakti (35), dan dua lainnya Sumarlin …

Surat Terbuka Koalisi Masyarakat Sipil Indonesia Kepada Presiden Republik Indonesia Untuk Pencabutan Atau Revisi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan

Pada tanggal 20 Maret 2020, koalisi masyarakat sipil yang terdiri dari sejumlah organisasi di seluruh Indonesia mengirimkan surat terbuka kepada Presiden Republik Indonesia untuk pencabutan atau revisi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan.

Koalisi masyarakat sipil memiliki peran aktif dalam pemantauan implementasi Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK), demi …