Laporan

Pengawasan dan Penegakan Hukum Harus Meningkat, Agar Kredibilitas dan Akuntabilitas SVLK Terjaga

Jakarta, 28 Februari 2018. Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK) mendorong pemerintah untuk terus memperbaiki peraturan dan penerapan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK). Hari ini JPIK mengeluarkan laporan kedua ‘SVLK: Proses  Menuju Tata Kelola Bertanggung Gugat’ yang berisi kajian terhadap pelaksanaan SVLK pada periode tahun 2014-2017, dalam lingkup peraturan, pemantauan independen, dukungan dan kinerja parapihak atas pelaksanaan SVLK. …

Jawaban JPIK Atas Tanggapan PT IMS atas Laporan “Masih Perizinan Bagi Tindak Kriminal”

Sehubungan dengan penyampaian tanggapan dan klarifikasi dari PT Inti Multima Sertifikasi (IMS) melalui surat dengan Nomor: 017/IMS-Adm/VI/2017atas laporan JPIK dan EIA tentang MASIH PERIZINAN BAGI TINDAK KRIMINAL: Bagaimana Kekebalan Hukum Perusahaan Sawit Ilegal Merusak Reformasi Industri Kayu di Indonesia yang dipublikasi pada tanggal 7 Juni 2017, melalui surat ini, pertama-tama kami ucapkan terima kasih dan bersama ini kami sampaikan juga respon/tanggapan balik (sebagaimana terlampir) atas penyampaian tanggapan dan klarifikasi yang PT IMS sampaikan tersebut.

Perusahaan Sawit Ilegal dan Kekebalan Hukum Masih Menggerogoti Reformasi Kayu di Indonesia

Bogor, 7 Juni 2017. Dalam laporan terbaru terungkap bahwa kayu yang ditebang secara ilegal di dalam dan di sekitar perkebunan kelapa sawit nakal, telah disertifikasi menjadi legal melalui skema sertifikasi Indonesia, meskipun Organisasi Non-pemerintah telah berkali-kali melapor kepada polisi, pejabat penegak hukum kehutanan, dan praktisi sertifikasi.
Laporan – Masih Perizinan Bagi Tindak Kriminal – dirilis hari ini oleh Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK) dan organisasi yang berbasis di Inggris, Environmental Investigation Agency (EIA). Laporan ini mengekspos pembalakan liar yang terus terjadi di dalam dan sekitar perkebunan sawit PT Prasetya Mitra Muda (PT PMM), di Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah. …

Celah Dalam Legalitas : Bagaimana Keputusan Menteri Perdagangan Dimanfaatkan Oleh Eksportir Kayu Dan Melemahkan Reformasi Hukum

Studi Kasus : Pelanggaran Terhadap Sejumlah Peraturan oleh Beberapa Perusahaan yang Mengatasnamakan IKM
Indonesia memiliki sejarah panjang pemberantasan illegal logging di era 1998-2004. Kejadian tersebut sontak mengundang perhatian berbagai pihak ditingkat nasional, regional bahkan dunia internasional untuk penyelamatan hutan Indonesia. Sebagai upaya untuk memperbaiki tata kelola hutan, Pemerintah Indonesia membangun Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) yang diberlakukan pada bulan September 2010. Sistem ini bertujuan untuk memastikan agar industri kayu mendapatkan sumber bahan baku dengan cara legal dari sebuah sistem pengelolaan sumber daya hutan yang lestari, yang memenuhi aspek legalitas, pengelolaan hutan berkelanjutan, dan tata kelola Pemerintah yang transparan dan akuntabel. …