Press Release/Kertas Posisi

Partisipasi Masyarakat Adat dan Lokal dalam Mewujudkan Tata Kelola Hutan yang Baik

Sleman, 14 September 2020—Pembalakan liar dan perdagangan kayu ilegal paling berdampak pada masyarakat adat/lokal. Dampak tersebut antara lain krisis ekologi berupa bencana alam; hilangnya sumber penghidupan akibat penutupan akses (enclosure) atau bahkan perampasan (dispossession) tanah oleh pelaku usaha kehutanan; serta munculnya konflik dan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).

Oleh karena itu, masyarakat adat/lokal sudah selayaknya …

Ketelusuran Peredaran dan Perdagangan Kayu Perlu Diperkuat, Demi Mempertahankan Kredibilitas SVLK

Bogor, 27 Agustus 2020. Laporan pemantauan independen terbaru – Menguji Kepatuhan Pemegang Izin Pemanfaatan dan Perdagangan Hasil Hutan Kayu -mengungkap praktik Illegal logging di sejumlah kawasan hutan, serta indikasi pelanggaran hukum yang kerap dilakukan oleh perusahaan pemegang Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) maupun perusahaan yang belum bersertifikat.

Pada periode Oktober 2019 sampai Juni 2020, Jaringan Pemantau …

Usut Tuntas Pelaku Pembalakan Liar (illegal logging) di Papua Barat

Sorong, 4 Agustus 2020—Pengadilan Negeri Sorong kembali memeriksa kasus dugaan pembalakan liar. Pada 23 Juli 2020, Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Sorong telah membacakan dakwaan atas nama Felix Wiliyanto, direktur PT Bangkit Cipta Mandiri (PT BCM). Felix oleh JPU didakwa atas dugaan pelanggaran Pasal 83 ayat (1) huruf b jo. Pasal 12 huruf …

Ringkasan Eksekutif “PHPL: Dari Legalitas Menuju Keberlanjutan”

Pada tahun 2003, Indonesia mulai mengembangkan sistem kontrol berbasis operator untuk semua ekspor kayu, membangun sertifikasi wajib oleh pihak ketiga untuk legalitas dan keberlanjutan. Sistem tersebut adalah Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK), yang menjadi dasar untuk Sistem Jaminan Legalitas Kayu atau Timber Legality Assurance System (TLAS) berdasarkan Perjanjian Kerjasama Sukarela atau Voluntary Partnership Agreement …

Koalisi CSO Serukan Pencabutan Permendag 15/2020 kepada Presiden Jokowi: Rugikan Negara, Bertentangan dengan SDG15 dan Melanggar Komitmen Perjanjian Dagang Indonesia-Uni Eropa.

Jakarta, 26 Maret 2020 – Koalisi masyarakat sipil yang bergerak dalam pemantauan implementasi Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) melayangkan surat terbuka kepada Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo (Jumat, 20/3/2020) untuk segera memerintahkan pencabutan atau revisi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15 Tahun 2020 (Permendag 15/2020) tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan karena peraturan tersebut menghilangkan …