LOADING CLOSE

Press Release/Kertas Posisi

Home/Press Release/Kertas Posisi
  • By /

Koalisi CSO Serukan Pencabutan Permendag 15/2020 kepada Presiden Jokowi: Rugikan Negara, Bertentangan dengan SDG15 dan Melanggar Komitmen Perjanjian Dagang Indonesia-Uni Eropa.

Jakarta, 26 Maret 2020 – Koalisi masyarakat sipil yang bergerak dalam pemantauan implementasi Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) melayangkan surat terbuka kepada Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo (Jumat, 20/3/2020) untuk segera memerintahkan pencabutan atau revisi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15 Tahun 2020 (Permendag 15/2020) tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan karena peraturan tersebut menghilangkan …

  • By /

Usut Kematian Petani Lahat dan Kembalikan Lahan Rakyat yang digusur oleh PT. Artha Prigel

Pernyataan Sikap Bersama

Usut Kematian Petani Lahat dan Kembalikan Lahan Rakyat yang digusur oleh PT. Artha Prigel

Ketika wabah Covid19 tengah menyerang Indonesia dan berbagai negara lain di belahan dunia. Dua orang petani Desa Pagar Batu, Kecamatan Pulau Pinang, Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan, harus gugur yakni Suryadi (40) dan Putra Bakti (35), dan dua lainnya Sumarlin …

  • By /

Catatan Kritis Pemantau Independen “Perbaikan Sistem Harus Dilakukan Secara Terus Menerus, Agar Kredibilitas dan Akuntabilitas SVLK Terus Meningkat”

Pelaksanaan Lisensi Forest Law Enforcement, Governance and Trade (FLEGT) sebagai salah satu capaian dari Perjanjian Kemitraan Sukarela atau Voluntary Partnership Agreement (VPA) antara Indonesia dan Uni Eropa telah memasuki tahun ketiga, sejak ditetapkannya pada November 2016. Kesepakatan ini memastikan agar seluruh produk kayu dari Indonesia memenuhi Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK). Sistem ini …

  • By /

3 Tahun Lisensi FLEGT: Tanpa Integritas, Agenda Perbaikan Tata Kelola Kehutanan Melalui SVLK Akan Lamban

Jakarta, 17 November 2019. Lisensi Forest Law Enforcement, Governance and Trade (Lisensi FLEGT) sudah berjalan selama tiga (3) tahun setelah ditetapkannya pada bulan November 2016. Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK) dan organisasi Pemantau Independen lainnya menilai walaupun secara umum FLEGT-VPA berjalan dengan baik masih terdapat persoalan seperti penebangan liar, konflik tata batas, deforestasi, dan …

  • By /

Integritas Pengelolaan Hutan Harus Meningkat, Demi Keberlangsungan Fungsi Ekosistem

Bogor, 08 November 2019. Laporan Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK) yang
bertajuk – PHPL: Dari Legalitas Menuju Keberlanjutan – mengungkap tantangan
kelestarian dan keberlanjutan pada konsesi Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan
Kayu – Hutan Alam (IUPHHK-HA) yang sudah bersertifikat Pengelolaan Hutan
Produksi Lestari (S-PHPL), tapi terancam oleh aktivitas pertambangan batu bara,
pembukaan perkebunan kelapa sawit dan kebakaran hutan.

Persoalan …

Tweets