• JARINGAN PEMANTAU INDEPENDEN KEHUTANAN

    JPIK

    Jaringan yang fokus mewujudkan tata kelola hutan yang adil
    dan berkelanjutan yang terjamin melalui pemantauan independen
  • SEBARAN PEMANTAU

    DATA BASE

    Data pemantau tersebar di seluruh Indonesia menjalankan fungsi kritis sebagai Jaringan Pemantau Independen Kehutanan. Kami adalah sebuah inisiatif kolaboratif antara berbagai lembaga yang berkomitmen untukmendapat informasi terkait kondisi hutan dan sumber daya alam di seluruh wilayah Indonesia.

  • Laporan Pemantauan

    PUBLIKASI

     


    Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK) menguji pelaksanan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) 

    Aktivitas JPIK

    Berita

    Sikap Jaringan Gusdurian Menolak Izin Tambang
    Siapkah Indonesia untuk EUDR? Meninjau dari Observasi Praktek Perkebunan Kelapa Sawit
    Koalisi Masyarakat Sipil Desak Pencabutan Izin PT. Mayawana Persada
    Newsletter JPIK Edisi 20 “The Monitor”
    Pelajaran dari Pemantauan Independen terhadap Kepatuhan Legalitas dan Keberlanjutan di Sektor Kehutanan Indonesia 2012-2023

    Presiden Joko Widodo mengeluarkan peraturan yang memberi izin organisasi keagamaan untuk mengelola tambang batu bara dan mineral. Hal tersebut tertuang

    //
    Juni 14, 2024

    European Union Deforestation-free Regulation (EUDR) atau Regulasi Bebas Deforestasi Uni Eropa membawa peluang bagi Indonesia untuk memerangi deforestasi. Namun, implementasi EUDR

    //
    Juni 11, 2024

    Koalisi Masyarakat Sipil bersama perwakilan masyarakat adat Kualan, Kalimantan Barat, melaporkan PT. Mayawana Persada ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

    //
    Juni 6, 2024

    Di balik rindangnya pepohonan, di antara kicauan burung yang merdu, terukir kisah harmonis antara manusia dan

    //
    Maret 26, 2024
    [fusion_builder_column type="1_1" layout="1_1" background_position="left top" border_style="solid"

    //
    Maret 8, 2024
    Sikap Jaringan Gusdurian Menolak Izin Tambang
    Siapkah Indonesia untuk EUDR? Meninjau dari Observasi Praktek Perkebunan Kelapa Sawit
    Koalisi Masyarakat Sipil Desak Pencabutan Izin PT. Mayawana Persada
    Newsletter JPIK Edisi 20 “The Monitor”
    Pelajaran dari Pemantauan Independen terhadap Kepatuhan Legalitas dan Keberlanjutan di Sektor Kehutanan Indonesia 2012-2023

    Presiden Joko Widodo mengeluarkan peraturan yang memberi izin organisasi keagamaan untuk mengelola tambang batu bara dan mineral. Hal tersebut tertuang

    //
    Juni 14, 2024

    European Union Deforestation-free Regulation (EUDR) atau Regulasi Bebas Deforestasi Uni Eropa membawa peluang bagi Indonesia untuk memerangi deforestasi. Namun, implementasi EUDR

    //
    Juni 11, 2024

    Koalisi Masyarakat Sipil bersama perwakilan masyarakat adat Kualan, Kalimantan Barat, melaporkan PT. Mayawana Persada ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

    //
    Juni 6, 2024

    Di balik rindangnya pepohonan, di antara kicauan burung yang merdu, terukir kisah harmonis antara manusia dan

    //
    Maret 26, 2024
    [fusion_builder_column type="1_1" layout="1_1" background_position="left top" border_style="solid"

    //
    Maret 8, 2024

    Galeri

    Follow Us On

    Sikap Jaringan Gusdurian Menolak Izin Tambang

    Presiden Joko Widodo mengeluarkan peraturan yang memberi izin organisasi keagamaan untuk mengelola tambang batu bara dan mineral. Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 tahun 2024 tentang Perubahan

    //
    Juni 14, 2024
    Siapkah Indonesia untuk EUDR? Meninjau dari Observasi Praktek Perkebunan Kelapa Sawit

    European Union Deforestation-free Regulation (EUDR) atau Regulasi Bebas Deforestasi Uni Eropa membawa peluang bagi Indonesia untuk memerangi deforestasi. Namun, implementasi EUDR di Indonesia masih menghadapi banyak tantangan. Kertas posisi ini memberikan

    //
    Juni 11, 2024
    Koalisi Masyarakat Sipil Desak Pencabutan Izin PT. Mayawana Persada

    Koalisi Masyarakat Sipil bersama perwakilan masyarakat adat Kualan, Kalimantan Barat, melaporkan PT. Mayawana Persada ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) pada tanggal 29 April 2024. Laporan ini mendesak pencabutan

    //
    Juni 6, 2024

    Recent Post​

    Sikap Jaringan Gusdurian Menolak Izin Tambang

    Presiden Joko Widodo mengeluarkan peraturan yang memberi izin organisasi keagamaan...

    Siapkah Indonesia untuk EUDR? Meninjau dari Observasi Praktek Perkebunan Kelapa Sawit

    European Union Deforestation-free Regulation (EUDR) atau Regulasi Bebas Deforestasi Uni...

    Koalisi Masyarakat Sipil Desak Pencabutan Izin PT. Mayawana Persada

    Koalisi Masyarakat Sipil bersama perwakilan masyarakat adat Kualan, Kalimantan Barat...

    Newsletter JPIK Edisi 20 “The Monitor”

    Di balik rindangnya pepohonan, di antara kicauan burung yang merdu...