• JARINGAN PEMANTAU INDEPENDEN KEHUTANAN

    JPIK

    Jaringan yang fokus mewujudkan tata kelola hutan yang adil
    dan berkelanjutan yang terjamin melalui pemantauan independen
  • SEBARAN PEMANTAU

    DATA BASE

    Data pemantau tersebar di seluruh Indonesia menjalankan fungsi kritis sebagai Jaringan Pemantau Independen Kehutanan. Kami adalah sebuah inisiatif kolaboratif antara berbagai lembaga yang berkomitmen untukmendapat informasi terkait kondisi hutan dan sumber daya alam di seluruh wilayah Indonesia.

  • Laporan Pemantauan

    PUBLIKASI

     


    Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK) menguji pelaksanan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) 

    Aktivitas JPIK

    Berita

    Urgensi Perbaikan Tata Kelola Sawit melalui Kebijakan Penghentian Pemberian Izin dalam Perspektif Ekonomi dan Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup (D3TLH)
    The Monitor Newsletter Edisi 21
    SURAT TERBUKA : Tolak Sertifikasi Hak Pengelolaan (HPL) Di Atas Wilayah Adat
    #SAVEGORONTALO Illegal, Unreported, and Unregulated Ekspor Wood Pellet: Koalisi Masyarakat Sipil Serukan Audit, Hingga Cabut izin!!!
    Potret Ugal-Ugalan Proyek Biomassa

    Industri sawit Indonesia menghadapi tantangan ekonomi, sosial, dan lingkungan, termasuk dampak deforestasi dan regulasi global seperti EUDR. Pertumbuhan ekonomi daerah

    //
    November 19, 2024

    Edisi ke-21 The Monitor mengangkat tema "Mining VS Nature; The Battle between Progress and Sustainability", membahas

    //
    November 16, 2024

    Pada tanggal 24 Februari 2024, Menteri ATR/BPN mengesahkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2024

    //
    September 25, 2024

    Ekspor wood pellet dari Indonesia masih dilakukan dengan cara-cara yang melanggar hukum. Koalisi Masyarakat Sipil #SaveGorontalo menyoroti praktik illegal, unreported,

    //
    September 11, 2024

    Realisasi bauran energi di Indonesia tertinggal dari target yang ditetapkan. Dari 2018 hingga 2022, peningkatan bauran energi sangat tidak signifikan.

    //
    Juli 30, 2024
    Urgensi Perbaikan Tata Kelola Sawit melalui Kebijakan Penghentian Pemberian Izin dalam Perspektif Ekonomi dan Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup (D3TLH)
    The Monitor Newsletter Edisi 21
    SURAT TERBUKA : Tolak Sertifikasi Hak Pengelolaan (HPL) Di Atas Wilayah Adat
    #SAVEGORONTALO Illegal, Unreported, and Unregulated Ekspor Wood Pellet: Koalisi Masyarakat Sipil Serukan Audit, Hingga Cabut izin!!!
    Potret Ugal-Ugalan Proyek Biomassa

    Industri sawit Indonesia menghadapi tantangan ekonomi, sosial, dan lingkungan, termasuk dampak deforestasi dan regulasi global seperti EUDR. Pertumbuhan ekonomi daerah

    //
    November 19, 2024

    Edisi ke-21 The Monitor mengangkat tema "Mining VS Nature; The Battle between Progress and Sustainability", membahas

    //
    November 16, 2024

    Pada tanggal 24 Februari 2024, Menteri ATR/BPN mengesahkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2024

    //
    September 25, 2024

    Ekspor wood pellet dari Indonesia masih dilakukan dengan cara-cara yang melanggar hukum. Koalisi Masyarakat Sipil #SaveGorontalo menyoroti praktik illegal, unreported,

    //
    September 11, 2024

    Realisasi bauran energi di Indonesia tertinggal dari target yang ditetapkan. Dari 2018 hingga 2022, peningkatan bauran energi sangat tidak signifikan.

    //
    Juli 30, 2024

    Galeri

    Follow Us On

    Urgensi Perbaikan Tata Kelola Sawit melalui Kebijakan Penghentian Pemberian Izin dalam Perspektif Ekonomi dan Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup (D3TLH)

    Industri sawit Indonesia menghadapi tantangan ekonomi, sosial, dan lingkungan, termasuk dampak deforestasi dan regulasi global seperti EUDR. Pertumbuhan ekonomi daerah penghasil sawit tidak sejalan dengan ekspansi lahan, sementara legalitas dan

    //
    November 19, 2024
    The Monitor Newsletter Edisi 21

    Edisi ke-21 The Monitor mengangkat tema "Mining VS Nature; The Battle between Progress and Sustainability", membahas dilema antara kemajuan ekonomi melalui pertambangan dan keberlanjutan lingkungan. Fokusnya

    //
    November 16, 2024
    SURAT TERBUKA : Tolak Sertifikasi Hak Pengelolaan (HPL) Di Atas Wilayah Adat

    Pada tanggal 24 Februari 2024, Menteri ATR/BPN mengesahkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaran Administrasi Pertanahan dan Pendaftaran Tanah Hak Ulayat Masyarakat

    //
    September 25, 2024

    Recent Post​

    The Monitor Newsletter Edisi 21

    Edisi ke-21 The Monitor mengangkat tema “Mining VS Nature; The...

    SURAT TERBUKA : Tolak Sertifikasi Hak Pengelolaan (HPL) Di Atas Wilayah Adat

    Pada tanggal 24 Februari 2024, Menteri ATR/BPN mengesahkan Peraturan Menteri...

    Potret Ugal-Ugalan Proyek Biomassa

    Realisasi bauran energi di Indonesia tertinggal dari target yang ditetapkan...

    Sikap Jaringan Gusdurian Menolak Izin Tambang

    Presiden Joko Widodo mengeluarkan peraturan yang memberi izin organisasi keagamaan...