-
Jaringan yang fokus mewujudkan tata kelola hutan yang adil
dan berkelanjutan yang terjamin melalui pemantauan independen -
Data pemantau tersebar di seluruh Indonesia menjalankan fungsi kritis sebagai Jaringan Pemantau Independen Kehutanan. Kami adalah sebuah inisiatif kolaboratif antara berbagai lembaga yang berkomitmen untukmendapat informasi terkait kondisi hutan dan sumber daya alam di seluruh wilayah Indonesia.
-
Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK) menguji pelaksanan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK)
Aktivitas JPIK
Berita
Ekspor wood pellet dari Indonesia masih dilakukan dengan cara-cara yang melanggar hukum. Koalisi Masyarakat Sipil #SaveGorontalo menyoroti praktik illegal, unreported,
Realisasi bauran energi di Indonesia tertinggal dari target yang ditetapkan. Dari 2018 hingga 2022, peningkatan bauran energi sangat tidak signifikan.
Presiden Joko Widodo mengeluarkan peraturan yang memberi izin organisasi keagamaan untuk mengelola tambang batu bara dan mineral. Hal tersebut tertuang
European Union Deforestation-free Regulation (EUDR) atau Regulasi Bebas Deforestasi Uni Eropa membawa peluang bagi Indonesia untuk memerangi deforestasi. Namun, implementasi EUDR
Koalisi Masyarakat Sipil bersama perwakilan masyarakat adat Kualan, Kalimantan Barat, melaporkan PT. Mayawana Persada ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Ekspor wood pellet dari Indonesia masih dilakukan dengan cara-cara yang melanggar hukum. Koalisi Masyarakat Sipil #SaveGorontalo menyoroti praktik illegal, unreported,
Realisasi bauran energi di Indonesia tertinggal dari target yang ditetapkan. Dari 2018 hingga 2022, peningkatan bauran energi sangat tidak signifikan.
Presiden Joko Widodo mengeluarkan peraturan yang memberi izin organisasi keagamaan untuk mengelola tambang batu bara dan mineral. Hal tersebut tertuang
European Union Deforestation-free Regulation (EUDR) atau Regulasi Bebas Deforestasi Uni Eropa membawa peluang bagi Indonesia untuk memerangi deforestasi. Namun, implementasi EUDR
Koalisi Masyarakat Sipil bersama perwakilan masyarakat adat Kualan, Kalimantan Barat, melaporkan PT. Mayawana Persada ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Galeri
What's New
Today's Hot
Popular News
Follow Us On
Weekly Top
Edisi ke-21 The Monitor mengangkat tema "Mining VS Nature; The Battle between Progress and Sustainability", membahas dilema antara kemajuan ekonomi melalui pertambangan dan keberlanjutan lingkungan. Fokusnya
Pada tanggal 24 Februari 2024, Menteri ATR/BPN mengesahkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaran Administrasi Pertanahan dan Pendaftaran Tanah Hak Ulayat Masyarakat
Ekspor wood pellet dari Indonesia masih dilakukan dengan cara-cara yang melanggar hukum. Koalisi Masyarakat Sipil #SaveGorontalo menyoroti praktik illegal, unreported, dan unregulated dari ekspor wood pellet Indonesia yang terjadi di