• JARINGAN PEMANTAU INDEPENDEN KEHUTANAN

    JPIK

    Jaringan yang fokus mewujudkan tata kelola hutan yang adil
    dan berkelanjutan yang terjamin melalui pemantauan independen
  • SEBARAN PEMANTAU

    DATA BASE

    Data pemantau tersebar di seluruh Indonesia menjalankan fungsi kritis sebagai Jaringan Pemantau Independen Kehutanan. Kami adalah sebuah inisiatif kolaboratif antara berbagai lembaga yang berkomitmen untukmendapat informasi terkait kondisi hutan dan sumber daya alam di seluruh wilayah Indonesia.

  • Laporan Pemantauan

    PUBLIKASI

     


    Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK) menguji pelaksanan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) 

    Aktivitas JPIK

    Berita

    #SAVEGORONTALO Illegal, Unreported, and Unregulated Ekspor Wood Pellet: Koalisi Masyarakat Sipil Serukan Audit, Hingga Cabut izin!!!
    Potret Ugal-Ugalan Proyek Biomassa
    Sikap Jaringan Gusdurian Menolak Izin Tambang
    Siapkah Indonesia untuk EUDR? Meninjau dari Observasi Praktek Perkebunan Kelapa Sawit
    Koalisi Masyarakat Sipil Desak Pencabutan Izin PT. Mayawana Persada

    Ekspor wood pellet dari Indonesia masih dilakukan dengan cara-cara yang melanggar hukum. Koalisi Masyarakat Sipil #SaveGorontalo menyoroti praktik illegal, unreported,

    //
    September 11, 2024

    Realisasi bauran energi di Indonesia tertinggal dari target yang ditetapkan. Dari 2018 hingga 2022, peningkatan bauran energi sangat tidak signifikan.

    //
    Juli 30, 2024

    Presiden Joko Widodo mengeluarkan peraturan yang memberi izin organisasi keagamaan untuk mengelola tambang batu bara dan mineral. Hal tersebut tertuang

    //
    Juni 14, 2024

    European Union Deforestation-free Regulation (EUDR) atau Regulasi Bebas Deforestasi Uni Eropa membawa peluang bagi Indonesia untuk memerangi deforestasi. Namun, implementasi EUDR

    //
    Juni 11, 2024

    Koalisi Masyarakat Sipil bersama perwakilan masyarakat adat Kualan, Kalimantan Barat, melaporkan PT. Mayawana Persada ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

    //
    Juni 6, 2024
    #SAVEGORONTALO Illegal, Unreported, and Unregulated Ekspor Wood Pellet: Koalisi Masyarakat Sipil Serukan Audit, Hingga Cabut izin!!!
    Potret Ugal-Ugalan Proyek Biomassa
    Sikap Jaringan Gusdurian Menolak Izin Tambang
    Siapkah Indonesia untuk EUDR? Meninjau dari Observasi Praktek Perkebunan Kelapa Sawit
    Koalisi Masyarakat Sipil Desak Pencabutan Izin PT. Mayawana Persada

    Ekspor wood pellet dari Indonesia masih dilakukan dengan cara-cara yang melanggar hukum. Koalisi Masyarakat Sipil #SaveGorontalo menyoroti praktik illegal, unreported,

    //
    September 11, 2024

    Realisasi bauran energi di Indonesia tertinggal dari target yang ditetapkan. Dari 2018 hingga 2022, peningkatan bauran energi sangat tidak signifikan.

    //
    Juli 30, 2024

    Presiden Joko Widodo mengeluarkan peraturan yang memberi izin organisasi keagamaan untuk mengelola tambang batu bara dan mineral. Hal tersebut tertuang

    //
    Juni 14, 2024

    European Union Deforestation-free Regulation (EUDR) atau Regulasi Bebas Deforestasi Uni Eropa membawa peluang bagi Indonesia untuk memerangi deforestasi. Namun, implementasi EUDR

    //
    Juni 11, 2024

    Koalisi Masyarakat Sipil bersama perwakilan masyarakat adat Kualan, Kalimantan Barat, melaporkan PT. Mayawana Persada ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

    //
    Juni 6, 2024

    Galeri

    Follow Us On

    The Monitor Newsletter Edisi 21

    Edisi ke-21 The Monitor mengangkat tema "Mining VS Nature; The Battle between Progress and Sustainability", membahas dilema antara kemajuan ekonomi melalui pertambangan dan keberlanjutan lingkungan. Fokusnya

    //
    November 16, 2024
    SURAT TERBUKA : Tolak Sertifikasi Hak Pengelolaan (HPL) Di Atas Wilayah Adat

    Pada tanggal 24 Februari 2024, Menteri ATR/BPN mengesahkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaran Administrasi Pertanahan dan Pendaftaran Tanah Hak Ulayat Masyarakat

    //
    September 25, 2024
    #SAVEGORONTALO Illegal, Unreported, and Unregulated Ekspor Wood Pellet: Koalisi Masyarakat Sipil Serukan Audit, Hingga Cabut izin!!!

    Ekspor wood pellet dari Indonesia masih dilakukan dengan cara-cara yang melanggar hukum. Koalisi Masyarakat Sipil #SaveGorontalo menyoroti praktik illegal, unreported, dan unregulated dari ekspor wood pellet Indonesia yang terjadi di

    //
    September 11, 2024

    Recent Post​

    Potret Ugal-Ugalan Proyek Biomassa

    Realisasi bauran energi di Indonesia tertinggal dari target yang ditetapkan...

    Sikap Jaringan Gusdurian Menolak Izin Tambang

    Presiden Joko Widodo mengeluarkan peraturan yang memberi izin organisasi keagamaan...

    Siapkah Indonesia untuk EUDR? Meninjau dari Observasi Praktek Perkebunan Kelapa Sawit

    European Union Deforestation-free Regulation (EUDR) atau Regulasi Bebas Deforestasi Uni...

    Koalisi Masyarakat Sipil Desak Pencabutan Izin PT. Mayawana Persada

    Koalisi Masyarakat Sipil bersama perwakilan masyarakat adat Kualan, Kalimantan Barat...

    Newsletter JPIK Edisi 20 “The Monitor”

    Di balik rindangnya pepohonan, di antara kicauan burung yang merdu...