Partisipasi Masyarakat Adat dan Lokal dalam Mewujudkan Tata Kelola Hutan yang Baik

Partisipasi Masyarakat Adat dan Lokal dalam Mewujudkan Tata Kelola Hutan yang Baik

Sleman, 14 September 2020—Pembalakan liar dan perdagangan kayu ilegal paling berdampak pada masyarakat adat/lokal. Dampak tersebut antara lain krisis ekologi berupa bencana alam; hilangnya sumber penghidupan akibat penutupan akses (enclosure) atau bahkan perampasan (dispossession) tanah oleh pelaku usaha kehutanan; serta munculnya konflik dan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Oleh karena itu, masyarakat adat/lokal sudah selayaknya ...
Ketelusuran Peredaran dan Perdagangan Kayu Perlu Diperkuat, Demi Mempertahankan Kredibilitas SVLK

Ketelusuran Peredaran dan Perdagangan Kayu Perlu Diperkuat, Demi Mempertahankan Kredibilitas SVLK

Bogor, 27 Agustus 2020. Laporan pemantauan independen terbaru – Menguji Kepatuhan Pemegang Izin Pemanfaatan dan Perdagangan Hasil Hutan Kayu -mengungkap praktik Illegal logging di sejumlah kawasan hutan, serta indikasi pelanggaran hukum yang kerap dilakukan oleh perusahaan pemegang Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) maupun perusahaan yang belum bersertifikat. Pada periode Oktober 2019 sampai Juni 2020, Jaringan Pemantau ...
Menguji Kepatuhan Pemegang Izin Pemanfaatan dan Perdagangan Hasil Hutan Kayu

Menguji Kepatuhan Pemegang Izin Pemanfaatan dan Perdagangan Hasil Hutan Kayu

Laporan pemantauan independen terbaru – Menguji Kepatuhan Pemegang Izin Pemanfaatan dan Perdagangan Hasil Hutan Kayu -mengungkap praktik Illegal logging di sejumlah kawasan hutan, serta indikasi pelanggaran hukum yang kerap dilakukan oleh perusahaan pemegang Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) maupun perusahaan yang belum bersertifikat. Pada periode Oktober 2019 sampai Juni 2020, Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK) menguji ...
Pemerintah Harus Transparan dalam Pencegahan dan Penanganan COVID-19 di Indonesia

Pemerintah Harus Transparan dalam Pencegahan dan Penanganan COVID-19 di Indonesia

Sejak merebaknya wabah COVID-19 di Indonesia, tercatat hingga 2 April 2020 data di Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menunjukkan bahwa kasus terkonfirmasi COVID-19 secara nasional adalah 1.677 kasus positif, 1.417 dirawat, 103 sembuh dan 157 yang meninggal. Banyak faktor yang mempengaruhi cepatnya penyebaran wabah ini, salah satunya masyarakat yang kurang mendapatkan informasi secara utuh tentang COVID-19. ...
Disidik Gakkum KLHK, Kasus Karhutla PT. Kumai Sentosa Segera Disidangkan

Disidik Gakkum KLHK, Kasus Karhutla PT. Kumai Sentosa Segera Disidangkan

Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah menetapkan bahwa berkas perkara pidana korporasi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) PT. Kumai Sentosa (KS) telah lengkap. Pemberitahuan secara resmi disampaikan tanggal 1 April 2020 kepada Balai Penegakan Hukum (Gakkum) LHK Wilayah Kalimantan Seksi Palangkaraya. Dengan lengkapnya berkas ini, maka kasus Karhutla PT. KS dapat segera disidangkan. Penanganan kasus Karhutla PT. ...
Surat Terbuka Koalisi Masyarakat Sipil Indonesia Kepada Presiden Republik Indonesia Untuk

Surat Terbuka Koalisi Masyarakat Sipil Indonesia Kepada Presiden Republik Indonesia Untuk

Pada tanggal 20 Maret 2020, koalisi masyarakat sipil yang terdiri dari sejumlah organisasi di seluruh Indonesia mengirimkan surat terbuka kepada Presiden Republik Indonesia untuk pencabutan atau revisi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan. Koalisi masyarakat sipil memiliki peran aktif dalam pemantauan implementasi Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK), demi ...