Terpilihnya Dinamisator Nasional JPIK Periode 2021-2024

Terpilihnya Dinamisator Nasional JPIK Periode 2021-2024

Pada tanggal 20 Januari 2021, Jaringan Pemantau Independen kehutanan (JPIK) telah melaksanakan Pertemuan Nasional (Pernas) dan memilih serta menetapkan Dinamisator Nasional JPIK yang baru. Dinamisator JPIK yang semula (periode 2017-2020) adalah Muhamad Kosar, Muhammad Ichwan, dan Umi Syamsiatun untuk periode selanjutnya Dinamisator Nasional JPIK (periode 2021-2024) adalah Muhammad Ichwan.   Kami menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan ...
Perubahan Regulasi PermenLHK No. 30 Tahun 2016

Perubahan Regulasi PermenLHK No. 30 Tahun 2016

Peraturan mengenai SVLK telah mengalami beberapa kali penyempurnaan, peraturan yang berlaku terkini terkait implementasi SVLK adalah Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (PermenLHK) Nomor P.30/ MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016. Sejak ditetapkannya peraturan mengenai SVLK, Pemantau Independen selalu berupaya untuk terlibat dalam setiap proses pembahasan revisi, dari mulai Permenhut P.38/2009 sampai dengan saat ini menjadi PermenLHK No P.30/2016. Pada ...
Menguji Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) di 8 Provinsi

Menguji Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) di 8 Provinsi

Periode Oktober 2019 sampai Juni 2020, Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK) menguji pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) melalui serangkaian analisis rantai pasok bahan baku industri primer dan pemantauan lapangan di 8 (delapan) Provinsi. Hasil analisis dan pemantauan tersebut dituangkan dalam kumpulan lembar fakta, antara lain: Aceh: Pemantauan Kinerja Hutan Tanaman Industri, PT Rencong Pulp ...
Partisipasi Masyarakat Adat dan Lokal dalam Mewujudkan Tata Kelola Hutan yang Baik

Partisipasi Masyarakat Adat dan Lokal dalam Mewujudkan Tata Kelola Hutan yang Baik

Sleman, 14 September 2020—Pembalakan liar dan perdagangan kayu ilegal paling berdampak pada masyarakat adat/lokal. Dampak tersebut antara lain krisis ekologi berupa bencana alam; hilangnya sumber penghidupan akibat penutupan akses (enclosure) atau bahkan perampasan (dispossession) tanah oleh pelaku usaha kehutanan; serta munculnya konflik dan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Oleh karena itu, masyarakat adat/lokal sudah selayaknya ...
Ketelusuran Peredaran dan Perdagangan Kayu Perlu Diperkuat, Demi Mempertahankan Kredibilitas SVLK

Ketelusuran Peredaran dan Perdagangan Kayu Perlu Diperkuat, Demi Mempertahankan Kredibilitas SVLK

Bogor, 27 Agustus 2020. Laporan pemantauan independen terbaru – Menguji Kepatuhan Pemegang Izin Pemanfaatan dan Perdagangan Hasil Hutan Kayu -mengungkap praktik Illegal logging di sejumlah kawasan hutan, serta indikasi pelanggaran hukum yang kerap dilakukan oleh perusahaan pemegang Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) maupun perusahaan yang belum bersertifikat. Pada periode Oktober 2019 sampai Juni 2020, Jaringan Pemantau ...
Menguji Kepatuhan Pemegang Izin Pemanfaatan dan Perdagangan Hasil Hutan Kayu

Menguji Kepatuhan Pemegang Izin Pemanfaatan dan Perdagangan Hasil Hutan Kayu

Laporan pemantauan independen terbaru – Menguji Kepatuhan Pemegang Izin Pemanfaatan dan Perdagangan Hasil Hutan Kayu -mengungkap praktik Illegal logging di sejumlah kawasan hutan, serta indikasi pelanggaran hukum yang kerap dilakukan oleh perusahaan pemegang Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) maupun perusahaan yang belum bersertifikat. Pada periode Oktober 2019 sampai Juni 2020, Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK) menguji ...