Minggu(28/1), Forum Koordinasi Masyarakat Sipil untuk Penguatan ISPO dan Kelompok Perwakilan Masyarakat Sipil untuk Industri Kelapa Sawit Berkelanjutan menilai draft rancangan Peraturan Presiden (Perpres) Sistem Sertifikasi ISPO yang disusun pada bulan Januari 2018 berpotensi menjadi langkah mundur yang makin melemahkan ISPO.
Dalam pernyataan pers pada hari Minggu, 28 Januari 2018 forum ini menyampaikan bahwa pada awalnya terjadi dialog yang cukup terbuka antara pemerintah dan para pemangku kepentingan, termasuk masyarakat sipil yang dilibatkan oleh pemerintah dalam melakukan pembahasan Perpres penguatan ISPO. Proses pembahasan telah berjalan sejak Juni 2016, namun sejak September 2017, masyarakat sipil termasuk pemangku kepentingan yang semula dilibatkan sulit mendapatkan akses informasi mengenai kemajuan proses sampai akhirnya draft rancangan terbaru keluar pada Januari 2018.
Draft rancangan Perpres Januari 2018 dinilai telah mengabaikan hasil dan masukan dari konsultasi publik regional. Beberapa poin penting telah dikeluarkan dari rancangan Perpres Januari 2018, seperti prinsip ketelusuran dan Hak Asasi Manusia (HAM) dan kewajiban sertifikasi bagi pekebun plasma dan swadaya. Ini merupakan langkah mundur.
Forum Koordinasi Masyarakat Sipil untuk Penguatan ISPO dan Kelompok Perwakilan Masyarakat Sipil untuk Industri Kelapa Sawit Berkelanjutan juga menyampaikan dalam draft rancangan versi Januari 2018 juga menghilangkan pengaturan mengenai pemantauan independen terhadap sistem sertifikasi ISPO, serta direduksinya posisi dan peran pemantau independen menjadi bagian dari komite sertifikasi jelas akan melemahkan kredibilitas sistem itu sendiri.
Kelompok masyarakat sipil menyerukan kepada pemerintah agar pembahasan rancangan perpres ISPO dibahas secara transparan dan partisipatif serta ada perbaikan dalam proses dan substansi draft rancangan sampai dengan disahkannya Perpres ini.
