Laporan2022-05-16T18:34:09+07:00
606, 2024

Koalisi Masyarakat Sipil Desak Pencabutan Izin PT. Mayawana Persada

Koalisi Masyarakat Sipil bersama perwakilan masyarakat adat Kualan, Kalimantan Barat, melaporkan PT. Mayawana Persada ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) pada tanggal 29 April 2024. Laporan ini mendesak pencabutan izin perusahaan karena diduga melakukan deforestasi seluas 35.000 hektar dari total konsesi 136.710 hektar sejak tahun 2016. Deforestasi ini termasuk perusakan gambut lindung dan habitat orangutan. Koalisi sebelumnya telah melakukan audiensi dengan KLHK, Kompolnas, dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (HAM) untuk menyampaikan temuan mereka tentang perusakan lingkungan, pelanggaran HAM, kriminalisasi masyarakat adat, dan dugaan keterlibatan aparat oleh PT. Mayawana Persada. Meskipun KLHK telah mengeluarkan surat penghentian aktivitas kepada PT. [...]

803, 2024

Pelajaran dari Pemantauan Independen terhadap Kepatuhan Legalitas dan Keberlanjutan di Sektor Kehutanan Indonesia 2012-2023

Pemantauan independen merupakan salah satu kunci utama dalam sistem tata kelola hutan di Indonesia yang ditetapkan di bawah sistem Jaminan Legalitas Kayu nasional. Pemantauan independen secara hukum dikodifikasikan dalam Peraturan Menteri Kehutanan No. 8/2021, peraturan SVLK SK 9895/2022, dan Perjanjian Kemitraan Sukarela (VPA) FLEGT antara Indonesia dan Uni Eropa. Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK) adalah organisasi pemantau independen terkemuka dengan pengalaman lebih dari 12 tahun dalam pemantauan hutan dan advokasi lingkungan di Indonesia. Di sisi yang lain, dalam setiap kegiatan pemantauan, JPIK berupaya seoptimal mungkin agar mendapatkan dampak atau hasil yang nyata seperti adanya penegakan hukum. Pada periode 2012-2023, [...]

3007, 2022

Dinamika dan Penguatan Peran Pemda dalam Penyelenggaraan SVLK

Kawasan Hutan Indonesia memiliki potensi kayu yang sangat besar, namun pengelolaannya menghadapi tantangan seperti illegal logging yang merusak hutan. Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi masalah ini, termasuk penegakan hukum dan promosi kayu legal melalui Sistem Verifikasi Legalitas Kelestarian (SVLK) sebagai bagian dari komitmen untuk menjaga hutan lestari dan mewujudkan good forest governance. Peran aktif dan dukungan dari pemangku kepentingan penting untuk kesuksesan dan kredibilitas implementasi SVLK di Indonesia. Namun, setelah 13 tahun, koordinasi lintas sektor masih menjadi tantangan yang belum sepenuhnya teratasi. Koordinasi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan pemangku kepentingan lainnya, termasuk Pemantau Independen, perlu ditingkatkan [...]

1512, 2021

Rakyat Memantau

 Sistem Verifikasi Legalitas Kayu atau SVLK merupakan salah satu perangkat preventif yang dibangun oleh Pemerintah Indonesia untuk mendukung pemberantasan pembalakan liar, sekaligus untuk peningkatan perdagangan produk kehutanan yang legal dan lestari. Sistem yang dibangun dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan di Indonesia tersebut telah diimplementasikan selama lebih dari satu dasawarsa. Dalam kerangka Perjanjian FLEGT VPA dengan Uni Eropa, SVLK juga diterima sebagai instrumen verifikasi legalitas kayu yang diekspor ke Uni Eropa, dan sertifikat SVLK disetarakan dengan Lisensi FLEGT. Dalam rangka menjamin kredibilitas SVLK, keberadaan dan kerja-kerja Pemantau Independen dalam melakukan pemantauan sistem dan pelaksanaan SVLK sangatlah penting. Sebagaimana yang telah [...]

2708, 2020

Menguji Kepatuhan Pemegang Izin Pemanfaatan dan Perdagangan Hasil Hutan Kayu

Laporan pemantauan independen terbaru – Menguji Kepatuhan Pemegang Izin Pemanfaatan dan Perdagangan Hasil Hutan Kayu -mengungkap praktik Illegal logging di sejumlah kawasan hutan, serta indikasi pelanggaran hukum yang kerap dilakukan oleh perusahaan pemegang Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) maupun perusahaan yang belum bersertifikat. Pada periode Oktober 2019 sampai Juni 2020, Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK) menguji pelaksanan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) melalui serangkaian analisis rantai pasok bahan baku industri primer dan pemantauan lapangan di 8 (delapan) provinsi. Download laporan

811, 2019

PHPL: Dari Legalitas Menuju Keberlanjutan

  Didalam laporan ini dimuat informasi kredensial, kinerja, dan nilai tambah dari standar Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) Indonesia. Secara spesifik, didalam laporan ini memuat penilaian terhadap sejauh mana PHPL dapat berkontribusi terhadap keberlanjutan dan legalitas sumber daya kayu di Indonesia. Secara metodologi, analisis dilakukan di dua Provinsi sampling (Kalimantan Tengah dan Timur) untuk membandingkan kondisi hutan pada konsesi yang bersertifikat PHPL dengan hutan konsesi non-PHPL (VLK atau Verifikasi Legalitas Kayu), dan konsesi yang tidak bersertifikasi dari tahun 2015-2017. Ditemukan bahwa konsesi bersertifikat PHPL secara keseluruhan menunjukkan kinerja lingkungan yang lebih baik dibandingkan dengan konsesi bersertifikat Legalitas Kayu (S-LK) atau [...]

Go to Top