Satu Tahun Implementasi Inpres Moratorium Sawit
September 2019 ini adalah tepat satu tahun diterbitkannya Instruksi Presiden (Inpres) No. 8 tahun 2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit. Lewat kebijakan ini, pemerintah mencoba untuk melakukan peningkatan tata kelola perkebunan sawit yang berkelanjutan, memberikan kepastian hukum, menjaga dan melindungi kelestarian lingkungan termasuk penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK), serta untuk peningkatan pembinaan petani sawit dan peningkatan produktivitas perkebunan sawit. Moratorium dan evaluasi perkebunan sawit merupakan momentum baik untuk melakukan perbaikan tata kelola perkebunan sawit di Indonesia. Model yang digunakan dalam moratorium sawit ini adalah data-data dan informasi akan mengalir dari [...]
Shadow Report : Kemana Arah Implementasi Inpres No. 8 Tahun 2018 (Moratorium Sawit) Berjalan?
Luas perkebunan sawit di Indonesia saat ini sudah mencapai 22,2 juta hektare (Sawit Watch, 2018) dengan 30% diantaranya dimiliki oleh petani. Industri perkebunan sawit saat ini memiliki kontribusi yang besar terhadap perekonomian nasional, dengan ekspor minyak sawit mentah (crude palm oil (CPO)) mencapai 12% dari ekspor nasional dengan total produksi pada 2016 mencapai 31 juta ton. Kontribusi ekspor tersebut mencapai US$ 17, 8 Miliar atau senilai dengan Rp231,4 Triliun. Di dalam negeri, penggunaan bahan bakar biosolar yang bersumber dari minyak sawit semakin gencar digalakkan oleh Pemerintah Indonesia. Pemerintah sendiri menargetkan produksi CPO sampai 40 juta ton/ tahun pada tahun 2020. [...]
Hilangnya Hutan dan Gambut Kita
Laporan terbaru Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK) – Hilangnya Hutan dan Gambut Kita – mengungkap tentang perambahan yang sistematis dan ekstensif, serta penebangan ilegal di dalam Taman Nasional Sebangau (TN Sebangau) menjangkau hingga zona rehabilitasi dan zona rimba. Taman Nasional Sebangau di Provinsi Kalimantan Tengah berperan penting dalam perlindungan lahan gambut. Dari 2,7 juta hektar lahan gambut provinsi ini, sejumlah 462.718, 25 hektar (17,4 persen) di antaranya berada dalam taman nasional, yang meliputi 81 persen dari keseluruhan area taman nasional. Namun, alih-alih dilindungi dan dilestarikan untuk mempertahankan siklus hidrologis kawasan dan bertindak sebagai penyerap karbon, pemantauan oleh Jaringan [...]
Pengawasan dan Penegakan Hukum Harus Meningkat, Agar Kredibilitas dan Akuntabilitas SVLK Terjaga
Jakarta, 28 Februari 2018. Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK) mendorong pemerintah untuk terus memperbaiki peraturan dan penerapan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK). Hari ini JPIK mengeluarkan laporan kedua ‘SVLK: Proses Menuju Tata Kelola Bertanggung Gugat’ yang berisi kajian terhadap pelaksanaan SVLK pada periode tahun 2014-2017, dalam lingkup peraturan, pemantauan independen, dukungan dan kinerja parapihak atas pelaksanaan SVLK. […]
PPLH Mangkubumi-JPIK Jawa Timur Luncurkan Laporan 7 Tahun Memantau Industri Pengolahan Kayu
Provinsi Jawa Timur memiliki peranan penting dalam hilirisasi peredaran kayu di Indonesia dengan tujuan ekspor ke seluruh dunia. Provinsi Jawa Timur juga merupakan kawasan yang paling banyak jumlah sebaran industri kayu. Oleh karena itu perlu adanya suatu pemantauan yang dilakukan oleh JPIK Jawa Timur terhadap implementasi SVLK. […]
Jawaban JPIK Atas Tanggapan PT IMS atas Laporan “Masih Perizinan Bagi Tindak Kriminal”
Sehubungan dengan penyampaian tanggapan dan klarifikasi dari PT Inti Multima Sertifikasi (IMS) melalui surat dengan Nomor: 017/IMS-Adm/VI/2017atas laporan JPIK dan EIA tentang MASIH PERIZINAN BAGI TINDAK KRIMINAL: Bagaimana Kekebalan Hukum Perusahaan Sawit Ilegal Merusak Reformasi Industri Kayu di Indonesia yang dipublikasi pada tanggal 7 Juni 2017, melalui surat ini, pertama-tama kami ucapkan terima kasih dan bersama ini kami sampaikan juga respon/tanggapan balik (sebagaimana terlampir) atas penyampaian tanggapan dan klarifikasi yang PT IMS sampaikan tersebut. […]