Press Release/Kertas Posisi

Urgensi Perpanjangan Moratorium Sawit Untuk Mempercepat Perbaikan Tata Kelola  Sawit Indonesia

Urgensi Perpanjangan Moratorium Sawit Untuk Mempercepat Perbaikan Tata Kelola Sawit Indonesia

Perpanjangan kebijakan Inpres No. 8 tahun 2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit Serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit (Moratorium Sawit) penting untuk dilakukan oleh pemerintah. Langkah ini akan berdampak positif pada dukungan pasar global; memicu produktivitas lahan; penyelesaian tumpang tindih lahan hingga berkontribusi pada pencapaian komitmen iklim. Tidak diperpanjangnya kebijakan moratorium sawit ...
Menyikapi Pernyataan Ditjen PKTL KLHK Atas Penurunan Deforestasi

Menyikapi Pernyataan Ditjen PKTL KLHK Atas Penurunan Deforestasi

Bogor, 4 Maret 2021. Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Ditjen PKTL KLHK) menyatakan deforestasi di Indonesia turun hingga 75,03 % pada periode 2019-2020. Pernyataan tersebut dirilis pada 03 Maret 2021, dimana pada 2018-2019 sebesar 462,46 ribu ha dan di tahun 2019-2020 menurun sampai 115,46 ribu ha. Jaringan Pemantau ...
Petisi Penyelesaian Konflik Agraria dan Mengecam Upaya  Kriminalisasi Masyarakat Adat Dayak Modang Long Way di Long Bentuk  oleh PT. Subur Abadi Wana Agung, Group Yudha Wahana Abadi Tergabung Dalam Induk PT. Tri Putra Group

Petisi Penyelesaian Konflik Agraria dan Mengecam Upaya Kriminalisasi Masyarakat Adat Dayak Modang Long Way di Long Bentuk oleh PT. Subur Abadi Wana Agung, Group Yudha Wahana Abadi Tergabung Dalam Induk PT. Tri Putra Group

Konflik Tenurial Eksploitasi sumber daya alam Kecamatan Busang bermula sejak tahun 1999, dengan munculnya perusahaan HPH PT. Bhakti Bumi Perdana. Pada tahun 2006, Bupati Kutai Timur menerbitkan izin bagi perusahaan perkebunan kelapa sawit PT. Subur Abadi Wana Agung (PT. SAWA) dengan luas 14.350 ha. Awal mula kedatangan perusahaan ini tidak terlalu disoroti masyarakat Kecamatan Busang,. ...
Partisipasi Masyarakat Adat dan Lokal dalam Mewujudkan Tata Kelola Hutan yang Baik

Partisipasi Masyarakat Adat dan Lokal dalam Mewujudkan Tata Kelola Hutan yang Baik

Sleman, 14 September 2020—Pembalakan liar dan perdagangan kayu ilegal paling berdampak pada masyarakat adat/lokal. Dampak tersebut antara lain krisis ekologi berupa bencana alam; hilangnya sumber penghidupan akibat penutupan akses (enclosure) atau bahkan perampasan (dispossession) tanah oleh pelaku usaha kehutanan; serta munculnya konflik dan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Oleh karena itu, masyarakat adat/lokal sudah selayaknya ...
Ketelusuran Peredaran dan Perdagangan Kayu Perlu Diperkuat, Demi Mempertahankan Kredibilitas SVLK

Ketelusuran Peredaran dan Perdagangan Kayu Perlu Diperkuat, Demi Mempertahankan Kredibilitas SVLK

Bogor, 27 Agustus 2020. Laporan pemantauan independen terbaru – Menguji Kepatuhan Pemegang Izin Pemanfaatan dan Perdagangan Hasil Hutan Kayu -mengungkap praktik Illegal logging di sejumlah kawasan hutan, serta indikasi pelanggaran hukum yang kerap dilakukan oleh perusahaan pemegang Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) maupun perusahaan yang belum bersertifikat. Pada periode Oktober 2019 sampai Juni 2020, Jaringan Pemantau ...