Rambu-Rambu Percepatan Pengakuan Hutan Adat Untuk Pemanfaatan Hutan Kayu Lestari di Tana Papua
Hutan dan sumberdaya alam di tanah Papua sedang tidak baik-baik saja. Deforestasi, illegal logging, perusakan alam, konflik, marginalisasi, dan eksklusi masyarakat adat masih terus terjadi. Minimnya pengakuan hak masyarakat adat atas hutan dan ruang hidupnya menjadi akar masalahnya. Inisiatif kebijakan dan regulasi untuk affirmative action atas hak Orang Asli Papua (OAP) telah dilakukan baik melalui kebijakan Otonomi Khusus, Peraturan Daerah maupun regulasi lainnya untuk memastikan pengelolaan hutan dan alam di Papua menjadi pintu gerbang peningkatan kesejahteraan dan kedaulatan OAP. Namun dalam praktiknya, OAP masih belum sepenuhnya menjadi subjek pengelola utama kekayaan hutan dan alamnya. Dalam kasus pengelolaan kayu hasil hutan di [...]
Hutan Adat (Papua) Menanti Asa
Tana Papua (Provinsi Papua dan Papua Barat) memiliki hutan tropis terluas di Indonesia. Menurut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (2018), luas kawasan hutan di Papua sebesar 38.153.269 hektare terbagi di Provinsi Papua seluas 29.368.482 hektare dan Provinsi Papua Barat seluas 8.784.787 hektare (atau 91,12% dari luas daratan Tana Papua). Namun perlahan tapi pasti hutan alam di Papua terus menyusut. Menurut data Auriga Nusantara (2022), luas hutan alam di Bumi Cendrawasih hanya tersisa ±33.847.928 hektare, terbagi di Provinsi Papua seluas 24.993.957 hektare dan Provinsi Papua Barat seluas 8.853.971 hektare. Dilihat dari penyebabnya, sebagian besar deforestasi di Tana Papua terjadi di dalam [...]
KHDPK Memulihkan Hutan Jawa
Aji Sutisna dari KPH Jawa menyerahkan dokumen Amicus Curiae kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Hari ini 11 Oktober 2022, Koalisi Pemulihan Hutan (KPH) Jawa menyerahkan Amicus Curiae atau Sahabat Pengadilan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. Dengan Amicus Curiae ini, KPH Jawa memberikan masukan kepada Majelis Hakim PTUN Jakarta agar MENOLAK gugatan serikat pekerja Perhutani dkk terhadap SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Nomor 287 tahun 2022 tentang Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus. Sebagaimana diketahui, Pada tanggal 5 April 2022, Menteri LHK mengeluarkan Surat Keputusan Nomor SK.287/Menlhk/Setjen/PLA.2/4/2022 tentang Penetapan Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus (KHDPK) pada 1,1 [...]
Sikap Bersama CSO Indonesia mengenai Proposal Regulasi Uji Tuntas Uni Eropa
Kayu yang diduga hasil pembalakan liar di salah satu HPH Provinsi Kalimantan Tengah (JPIK) Kami, kelompok masyarakat sipil Indonesia yang bertandatangan di bawah ini menyambut baik terbitnya proposal Peraturan Uji Tuntas Uni Eropa (European Union Due Diligence Regulation) yang akan mengatur tentang produk bebas deforestasi dan bebas degradasi hutan. Ini menandakan adanya langkah perubahan yang serius dalam respons negara-negara konsumen di Eropa terhadap mendesaknya tantangan krisis iklim, termasuk kesadaran bahwa konsumsi Uni Eropa atas berbagai komoditas dan produk turunannya merupakan salah satu penyebab meningkatnya kepunahan keanekaragaman hayati dan menyumbang aktif terhadap emisi gas rumah kaca. Tindakan awal ini [...]
Prosiding Serial Webinar Wanasvara Koalisi Moratorium
Keberlakuan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit (In-pres Moratorium Sawit) telah berakhir di tanggal 19 September 2021 yang lalu. Namun, hingga tulisan ini dibuat, belum ada kejelasan dari pemerintah mengenai kelanjutan Inpres ini, apakah memang resmi dihentikan atau akan diperpanjang. Terlepas dari berbagai ketidakpastian nasib Inpres, tentunya perlu ada penjelasan kepada publik. Apa sebenarnya dampak dari Inpres Moratorium Sawit? Atas dasar itulah Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari berbagai lembaga yang mengawal isu keberlanjutan sawit menyelenggarakan rangkaian Seri Webinar Wanasvara yang hendak mengupas lebih dalam berbagai [...]
Pers Release Ekspos kejahatan Lingkungan dan HAM PT.TPL
Medan, 18 November 2021. Deforestasi di Indonesia sebagian besar merupakan akibat dari suatu system politik dan ekonomi yang korup, yang menganggap Sumberdaya Alam, khususnya hutan sebagai sumber pendapatan yang bisa dieksploitasi untuk kepentingan politik dan keuntungan korporasi. Di Sumatera Utara terdapat perusahaan PT.TPL yang telah melakukan praktik deforestasi selama puluhan tahun, yang melahirkan berbagai macam polemik, salah satunya yang nyata adalah praktek ahli fungsi lahan berskala besar didalam kawasan bentang tele. Bentang tele memiliki fungsi ekologis yang sangat penting untuk kawasan danau toba. Kawasan hutan terakhir yang harus diselamatkan dari ancaman PT.TPL, jelas [...]