SURAT TERBUKA : Tolak Sertifikasi Hak Pengelolaan (HPL) Di Atas Wilayah Adat
Pada tanggal 24 Februari 2024, Menteri ATR/BPN mengesahkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaran Administrasi Pertanahan dan Pendaftaran Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat. Secara umum Permen ini tidak dapat diharapkan menjadi kebijakan yang bertujuan mengakui dan memperkuat hak-hak Masyarakat Adat atas tanah dan wilayah adatnya. Sebaliknya, Permen ini justru mengandung kesalahan mendasar sehingga justru akan mempercepat hilangnya wilayah-wilayah adat dari penguasaan Masyarakat Adat dan akan memicu konflik yang lebih luas di masa yang akan datang. Melalui surat terbuka ini, perkenankan kami Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) dan Koalisi Masyarakat Sipil menyampaikan [...]
#SAVEGORONTALO Illegal, Unreported, and Unregulated Ekspor Wood Pellet: Koalisi Masyarakat Sipil Serukan Audit, Hingga Cabut izin!!!
Ekspor wood pellet dari Indonesia masih dilakukan dengan cara-cara yang melanggar hukum. Koalisi Masyarakat Sipil #SaveGorontalo menyoroti praktik illegal, unreported, dan unregulated dari ekspor wood pellet Indonesia yang terjadi di Gorontalo. Lemahnya pengawasan dan penegakan hukum mendorong bisnis wood pellet merusak sumber daya alam dan justru menjadi modus kerugian negara. Selama Oktober 2023 hingga Agustus 2024, ada beberapa provinsi di Indonesia yang terlibat dalam ekspor wood pellet ke Korea dan Jepang, dengan total 102.265.313 kg senilai 13.417.324 USD. Provinsi-provinsi tersebut meliputi Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Gorontalo. Dari Jawa Tengah, ekspor wood pellet tercatat senilai 1 juta USD dengan bobot [...]
Potret Ugal-Ugalan Proyek Biomassa
Realisasi bauran energi di Indonesia tertinggal dari target yang ditetapkan. Dari 2018 hingga 2022, peningkatan bauran energi sangat tidak signifikan. Pada 2023, realisasi energi baru terbarukan (EBT) hanya mencapai 12,5 persen, jauh dari target yang ditetapkan yaitu 17,9 persen. Peningkatan realisasi dari 2021 ke 2022 hanya 0,1 persen dan dari 2022 ke 2023 hanya 0,2 persen. Diperkirakan Indonesia akan gagal mencapai target bauran energi 23 persen pada 2025 karena masih tertinggal sekitar 10 persen. Menjelang pengesahan, target bauran energi nasional kemungkinan akan diturunkan menjadi 19 hingga 22 persen pada 2025, seperti yang disebutkan dalam RPP KEN. Untuk meningkatkan capaian bauran [...]
Siapkah Indonesia untuk EUDR? Meninjau dari Observasi Praktek Perkebunan Kelapa Sawit
European Union Deforestation-free Regulation (EUDR) atau Regulasi Bebas Deforestasi Uni Eropa membawa peluang bagi Indonesia untuk memerangi deforestasi. Namun, implementasi EUDR di Indonesia masih menghadapi banyak tantangan. Kertas posisi ini memberikan saran untuk meningkatkan metodologi Benchmarking EUDR agar lebih efektif dalam melindungi hutan Indonesia. Laporan masyarakat sipil mengkaji sektor minyak sawit Indonesia dan memberikan saran untuk pengembangan metodologi tolok ukur. Meskipun hukum nasional mendukung pengendalian deforestasi, pelaksanaannya sering diabaikan demi Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law 2020 yang lebih mendukung kegiatan komersial, merugikan hak masyarakat adat, perlindungan lingkungan, dan upaya antikorupsi. Deforestasi sawit yang sempat menurun kini meningkat lagi, terutama setelah batas [...]
Koalisi Masyarakat Sipil Desak Pencabutan Izin PT. Mayawana Persada
Koalisi Masyarakat Sipil bersama perwakilan masyarakat adat Kualan, Kalimantan Barat, melaporkan PT. Mayawana Persada ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) pada tanggal 29 April 2024. Laporan ini mendesak pencabutan izin perusahaan karena diduga melakukan deforestasi seluas 35.000 hektar dari total konsesi 136.710 hektar sejak tahun 2016. Deforestasi ini termasuk perusakan gambut lindung dan habitat orangutan. Koalisi sebelumnya telah melakukan audiensi dengan KLHK, Kompolnas, dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (HAM) untuk menyampaikan temuan mereka tentang perusakan lingkungan, pelanggaran HAM, kriminalisasi masyarakat adat, dan dugaan keterlibatan aparat oleh PT. Mayawana Persada. Meskipun KLHK telah mengeluarkan surat penghentian aktivitas kepada PT. [...]
Pertambangan Open Pit dan Dampaknya Untuk Masyarakat Seluma
Artikel ini menceritakan tentang revisi kawasan hutan di Bengkulu, khususnya perubahan status kawasan hutan lindung Bukit Sanggul di Kabupaten Seluma menjadi hutan produksi. Revisi ini dilakukan dengan motivasi peningkatan iklim investasi, yang memungkinkan perusahaan pertambangan emas PT Energi Swa Dinamika Muda untuk melakukan pertambangan terbuka atau open pit mining di kawasan tersebut. Pertambangan terbuka memiliki keunggulan dalam produktivitas dan biaya awal yang rendah, namun juga meningkatkan risiko terhadap kerusakan lingkungan, seperti penebangan hutan secara besar-besaran, perubahan topografi, perubahan jalur sungai, dan pencemaran lingkungan dengan zat berbahaya seperti merkuri, sianida, dan asam nitrat. Artikel ini juga mencatat risiko bencana yang tinggi [...]