Press Release/Kertas Posisi2022-05-05T00:45:56+07:00
1110, 2022

KHDPK Memulihkan Hutan Jawa

Aji Sutisna dari KPH Jawa menyerahkan dokumen Amicus Curiae kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Hari ini 11 Oktober 2022, Koalisi Pemulihan Hutan (KPH) Jawa menyerahkan Amicus Curiae atau Sahabat Pengadilan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. Dengan Amicus Curiae ini, KPH Jawa memberikan masukan kepada Majelis Hakim PTUN Jakarta agar MENOLAK gugatan serikat pekerja Perhutani dkk terhadap SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Nomor 287 tahun 2022 tentang Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus. Sebagaimana diketahui, ​​Pada tanggal 5 April 2022, Menteri LHK mengeluarkan Surat Keputusan Nomor SK.287/Menlhk/Setjen/PLA.2/4/2022  tentang Penetapan Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus (KHDPK) pada 1,1 [...]

2604, 2022

Sikap Bersama CSO Indonesia mengenai Proposal Regulasi Uji Tuntas Uni Eropa

Kayu yang diduga hasil pembalakan liar di salah satu HPH Provinsi Kalimantan Tengah (JPIK) Kami, kelompok masyarakat sipil Indonesia yang bertandatangan di bawah ini menyambut baik terbitnya proposal Peraturan Uji Tuntas Uni Eropa (European Union Due Diligence Regulation) yang akan mengatur tentang produk bebas deforestasi dan bebas degradasi hutan. Ini menandakan adanya langkah perubahan yang serius dalam respons negara-negara konsumen di Eropa terhadap mendesaknya tantangan krisis iklim, termasuk kesadaran bahwa konsumsi Uni Eropa atas berbagai komoditas dan produk turunannya merupakan salah satu penyebab meningkatnya kepunahan keanekaragaman hayati dan menyumbang aktif terhadap emisi gas rumah kaca. Tindakan awal ini [...]

1612, 2021

Prosiding Serial Webinar Wanasvara Koalisi Moratorium

Keberlakuan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit (In-pres Moratorium Sawit) telah berakhir di tanggal 19 September 2021 yang lalu. Namun, hingga tulisan ini dibuat, belum ada kejelasan dari pemerintah mengenai kelanjutan Inpres ini, apakah memang resmi dihentikan atau akan diperpanjang. Terlepas dari berbagai ketidakpastian nasib Inpres, tentunya perlu ada penjelasan kepada publik. Apa sebenarnya dampak dari Inpres Moratorium Sawit? Atas dasar itulah Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari berbagai lembaga yang mengawal isu keberlanjutan sawit menyelenggarakan rangkaian Seri Webinar Wanasvara yang hendak mengupas lebih dalam berbagai [...]

1611, 2021

Pers Release Ekspos kejahatan Lingkungan dan HAM PT.TPL

              Medan, 18 November 2021. Deforestasi di Indonesia sebagian besar merupakan akibat dari suatu system politik dan ekonomi yang korup, yang menganggap Sumberdaya Alam, khususnya hutan sebagai sumber pendapatan yang bisa dieksploitasi untuk kepentingan politik dan keuntungan korporasi. Di Sumatera Utara terdapat perusahaan PT.TPL yang telah melakukan praktik deforestasi selama puluhan tahun, yang melahirkan berbagai macam polemik, salah satunya yang nyata adalah praktek ahli fungsi lahan berskala besar didalam kawasan bentang tele. Bentang tele memiliki fungsi ekologis yang sangat penting untuk kawasan danau toba. Kawasan hutan terakhir yang harus diselamatkan dari ancaman PT.TPL, jelas [...]

403, 2021

Menyikapi Pernyataan Ditjen PKTL KLHK Atas Penurunan Deforestasi

Bogor, 4 Maret 2021. Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Ditjen PKTL KLHK) menyatakan deforestasi di Indonesia turun hingga 75,03 % pada periode 2019-2020. Pernyataan tersebut dirilis pada 03 Maret 2021, dimana pada 2018-2019 sebesar 462,46 ribu ha dan di tahun 2019-2020 menurun sampai 115,46 ribu ha. Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK) menyikapi pernyataan Ditjen PKTL KLHK tersebut. JPIK menilai, justru perubahan tutupan hutan di Indonesia masih terjadi setiap tahunnya. Hal itu disebabkan oleh beberapa faktor, seperti pembangunan sektor non kehutanan, perkebunan kelapa sawit di kawasan hutan, pertambangan, perambahan, pembalakan liar dan kebakaran hutan. [...]

1902, 2021

Petisi Penyelesaian Konflik Agraria dan Mengecam Upaya Kriminalisasi Masyarakat Adat Dayak Modang Long Way di Long Bentuk oleh PT. Subur Abadi Wana Agung, Group Yudha Wahana Abadi Tergabung Dalam Induk PT. Tri Putra Group

Konflik Tenurial Eksploitasi sumber daya alam Kecamatan Busang bermula sejak tahun 1999, dengan munculnya perusahaan HPH PT. Bhakti Bumi Perdana. Pada tahun 2006, Bupati Kutai Timur menerbitkan izin bagi perusahaan perkebunan kelapa sawit PT. Subur Abadi Wana Agung (PT. SAWA) dengan luas 14.350 ha. Awal mula kedatangan perusahaan ini tidak terlalu disoroti masyarakat Kecamatan Busang,. Perusahaan ini mendapatkan izin lokasi dari Bupati Kutai Timur lebih awal satu hari dari PT. HPM (Hamparan Perkasa Mandiri) yaitu pada tanggal 18 Januari 2006. Perusahaan sawit PT. SAWA adalah perusahaan di bawah payung grup yang sama dengan PT. HPM. Untuk mendapatkan izin dan persetujuan [...]

Go to Top