- SURAT PERNYATAAN SIKAP BERSAMA #SAVEARU CABUT IZIN PBPH PT WANA SEJAHTERA ABADI DAN HENTIKAN PROSES PERIZINAN PERDAGANGAN KARBON MELCHOR GRUP DI KABUPATEN KEPULAUAN ARU, MALUKU Gallery
SURAT PERNYATAAN SIKAP BERSAMA #SAVEARU CABUT IZIN PBPH PT WANA SEJAHTERA ABADI DAN HENTIKAN PROSES PERIZINAN PERDAGANGAN KARBON MELCHOR GRUP DI KABUPATEN KEPULAUAN ARU, MALUKU
SURAT PERNYATAAN SIKAP BERSAMA #SAVEARU CABUT IZIN PBPH PT WANA SEJAHTERA ABADI DAN HENTIKAN PROSES PERIZINAN PERDAGANGAN KARBON MELCHOR GRUP DI KABUPATEN KEPULAUAN ARU, MALUKU
Koalisi #SaveAru, yang terdiri dari aktivis organisasi masyarakat sipil, perempuan, pemuda dan mahasiswa, masyarakat adat dan masyarakat lokal di Kepulauan Aru, menolak rencana investasi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) oleh PT Wana Sejahtera Abadi (WSA), dan PT Alam Subur Indonesia dan PT Bumi Lestari Internasional, anak Perusahaan Melchor Group Indonesia. Pada 2022, Pemerintah Kabupaten Kep.Aru mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Aru Ursia-Urlima dan dasar hukum bagi masyarakat adat Aru melakukan upaya hukum untuk mendapatkan pengakuan atas pengelolaan wilayah adat mereka. Saat ini masyarakat sedang berproses melakukan pemetaan partisipatif wilayah adatnya, dan ini sudah dilakukan [...]
Siaran Pers : Pemantauan Independen Sebagai Bagian Perlindungan Taman Nasional di Bengkulu, Sumatera Barat, dan Sumatera Selatan
JPIK memaparkan hasil pemantauan deforestasi dan pembalakan liar yang terjadi di Kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) di provinsi Bengkulu, Sumatera Selatan, dan Sumatera Barat. Konferensi pers yang diselenggarakan pada hari Selasa, 19 Desember 2023ini turut dihadiri oleh rekan-rekan media. Dari hasil pemantauan di Bengkulu terdapat lokasi perambahan yang masih terdapat sisa pembakaran, temuan kayu meranti putih dan kruing hingga perkebunan sawit di dalam kawasan. Selanjutnya,hasil temuan di Sumatera Selatan juga menunjukkan ada nya pembukaan lahan baru dan tempat parkir mobil truk yang memuat kayu. Pesisir Selatan juga menjadi titik prioritas pemantauan deforestasi di Sumatera Barat, Hasil temuan dengan memanfaatkan [...]
KOALISI MASYARAKAT SIPIL TERKAIT PEMBENTUKAN JOINT TASK FORCE PERATURAN KOMODITAS BEBAS DEFORESTASI DAN DEGRADASI HUTAN
Pernyataan bersama ini disusun oleh sebuah koalisi gerakan masyarakat sipil di Indonesia yang terdiri dari berbagai kelompok, termasuk CSOs, serikat petani sawit mandiri, buruh perkebunan sawit, organisasi masyarakat adat, komunitas lokal, perempuan, dan pemuda. Mereka menyambut baik inisiatif bersama antara Indonesia, Malaysia, dan Uni Eropa untuk membentuk Joint Task Force (JTF) dalam menghadapi European Union Deforestation-free Regulation (EUDR). Pembentukan JTF akan membawa dampak positif dalam meningkatkan dialog tentang keterlacakan dan transparansi rantai pasok komoditi pertanian yang berisiko menyebabkan deforestasi dan degradasi hutan. Sayangnya, proses konsultasi pertama oleh JTF pada 4 Agustus 2023, dilakukan secara tertutup dan tidak inklusif, melanggar prinsip [...]
Rambu-Rambu Percepatan Pengakuan Hutan Adat Untuk Pemanfaatan Hutan Kayu Lestari di Tana Papua
Hutan dan sumberdaya alam di tanah Papua sedang tidak baik-baik saja. Deforestasi, illegal logging, perusakan alam, konflik, marginalisasi, dan eksklusi masyarakat adat masih terus terjadi. Minimnya pengakuan hak masyarakat adat atas hutan dan ruang hidupnya menjadi akar masalahnya. Inisiatif kebijakan dan regulasi untuk affirmative action atas hak Orang Asli Papua (OAP) telah dilakukan baik melalui kebijakan Otonomi Khusus, Peraturan Daerah maupun regulasi lainnya untuk memastikan pengelolaan hutan dan alam di Papua menjadi pintu gerbang peningkatan kesejahteraan dan kedaulatan OAP. Namun dalam praktiknya, OAP masih belum sepenuhnya menjadi subjek pengelola utama kekayaan hutan dan alamnya. Dalam kasus pengelolaan kayu hasil hutan di [...]
Hutan Adat (Papua) Menanti Asa
Tana Papua (Provinsi Papua dan Papua Barat) memiliki hutan tropis terluas di Indonesia. Menurut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (2018), luas kawasan hutan di Papua sebesar 38.153.269 hektare terbagi di Provinsi Papua seluas 29.368.482 hektare dan Provinsi Papua Barat seluas 8.784.787 hektare (atau 91,12% dari luas daratan Tana Papua). Namun perlahan tapi pasti hutan alam di Papua terus menyusut. Menurut data Auriga Nusantara (2022), luas hutan alam di Bumi Cendrawasih hanya tersisa ±33.847.928 hektare, terbagi di Provinsi Papua seluas 24.993.957 hektare dan Provinsi Papua Barat seluas 8.853.971 hektare. Dilihat dari penyebabnya, sebagian besar deforestasi di Tana Papua terjadi di dalam [...]
KHDPK Memulihkan Hutan Jawa
Aji Sutisna dari KPH Jawa menyerahkan dokumen Amicus Curiae kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Hari ini 11 Oktober 2022, Koalisi Pemulihan Hutan (KPH) Jawa menyerahkan Amicus Curiae atau Sahabat Pengadilan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. Dengan Amicus Curiae ini, KPH Jawa memberikan masukan kepada Majelis Hakim PTUN Jakarta agar MENOLAK gugatan serikat pekerja Perhutani dkk terhadap SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Nomor 287 tahun 2022 tentang Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus. Sebagaimana diketahui, Pada tanggal 5 April 2022, Menteri LHK mengeluarkan Surat Keputusan Nomor SK.287/Menlhk/Setjen/PLA.2/4/2022 tentang Penetapan Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus (KHDPK) pada 1,1 [...]