SILK sebagai pusat informasi legalitas kayu di Indonesia saat ini menjadi rujukan data bagi banyak pihak baik di dalam maupun luar negeri. Dengan demikian sistem informasi ini harus terus dikembangkan demi mendukung berjalannya implementasi SVLK ke arah yang lebih. Selain itu, sistem informasi ini juga diharapkan dapat menjadi salah satu alat bagi perbaikan keterbukaan informasi publik di lingkup KLHK. Proses penyediaan, pengumpulan, pengklasifikasian, pendokumentasian, dan pelayanan informasi di SILK harus terus menerus ditingkatkan.
Beberapa perbaikan yang dapat dilakukan di SILK diantaranya adalah (i) perlunya penambahan informasi terkait kegiatan pemantauan SVLK. Saat ini, halaman tentang Pemantau Independen di SILK belum terisi informasi dengan baik (masih kosong), (ii) perlunya pemastian seluruh informasi tentang rencana penilaian dan resume publik hasil penilaian telah diunggah dengan baik. Saat ini, masih ditemukan resume publik yang belum diunggah, (iii) pelunya penambahan informasi tentang impor produk kehutanan agar publik yang membutuhkan data tersebut dapat mencari data dengan mudah, (iv) perlunya informasi tentang penegakan hukum terkait SVLK.
Baca selengkapnya di “SVLK: Proses Tata Kelola Bertanggung Gugat”
