JPIK

Ketelusuran Peredaran dan Perdagangan Kayu Perlu Diperkuat, Demi Mempertahankan Kredibilitas SVLK

Bogor, 27 Agustus 2020. Laporan pemantauan independen terbaru – Menguji Kepatuhan Pemegang Izin Pemanfaatan dan Perdagangan Hasil Hutan Kayu -mengungkap praktik Illegal logging di sejumlah kawasan hutan, serta indikasi pelanggaran hukum yang kerap dilakukan oleh perusahaan pemegang Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) maupun perusahaan yang belum bersertifikat.

Pada periode Oktober 2019 sampai Juni 2020, Jaringan Pemantau …

Surat Terbuka Koalisi Masyarakat Sipil Indonesia Kepada Presiden Republik Indonesia Untuk Pencabutan Atau Revisi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan

Pada tanggal 20 Maret 2020, koalisi masyarakat sipil yang terdiri dari sejumlah organisasi di seluruh Indonesia mengirimkan surat terbuka kepada Presiden Republik Indonesia untuk pencabutan atau revisi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan.

Koalisi masyarakat sipil memiliki peran aktif dalam pemantauan implementasi Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK), demi …

Satu Tahun Implementasi Inpres Moratorium Sawit

September 2019 ini adalah tepat satu tahun diterbitkannya Instruksi Presiden (Inpres) No. 8 tahun 2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit. Lewat kebijakan ini, pemerintah mencoba untuk melakukan peningkatan tata kelola perkebunan sawit yang berkelanjutan, memberikan kepastian hukum, menjaga dan melindungi kelestarian lingkungan termasuk penurunan emisi …

Menuntut Tanggung Jawab Negara dan Korporasi Pembakar Hutan terhadap Masyarakat Korban Asap dan Lingkungan Hidup

Bencana kebakaran hutan dan lahan
kembali melanda Indonesia. Kabut asap nampak memenuhi pulau Kalimantan dan
bagian selatan Sumatera. Kini, Indonesia tidak hanya memiliki dua musim. Ada
satu musim baru yang muncul sejak pertengahan tahun 1997, yaitu musim asap.
Pemerintah tampaknya sudah berusaha melakukan banyak hal untuk menghindari
bencana asap. Namun, bencana terus berulang. Hal ini menimbulkan banyak
pertanyaan publik, …

Alih-alih Peningkatan Ekspor, Pemerintah Justru Membuka Peluang Ketidakpatuhan dan Pelanggaran oleh Eksportir Produk Kayu

Bogor,
18 September 2019. Satu
dekade proses perbaikan tata kelola hutan di Indonesia melalui Sistem Verifikasi
Legalitas Kayu (SVLK) kini terancam runtuh, hal ini akibat usulan tidak
mewajibkannya penerapan SVLK untuk kegiatan ekspor ke Amerika yang digagas oleh
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution pada saat rapat
terbatas dengan Presiden. Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK)
menyesalkan rencana ini karena akan menghancurkan …