Kemenhut

Regulasi SVLK dan Dinamika Maju-Mundurnya di Indonesia

Pemerintah Indonesia telah menetapkan secara mandatory Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) sesuai Permenhut Nomor P.38/Menhut-II/2009 sebagaimana diubah terakhir dengan Permenhut Nomor P.42/Menhut-II/2013. Dalam operasionalisasi pelaksanaannya mengacu pada PerDirjen BUK No.8/2012. SVLK merupakan inisiatif dan komitmen Pemerintah Indonesia, bukan atas dorongan atau intervensi dari negara lain dalam upaya menjamin legalitas kayu dan produk perkayuan Indonesia yang dipasarkan baik dalam negeri maupun tujuan ekspor (meningkatkan daya saing dan membuka peluang pasar), menekan pembalakan liar (illegal logging), menuju tercapainya Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL), meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan ketaatan terhadap peraturan yang berlaku, membangun budaya penggunaan produk legal, serta dalam rangka meningkatkan martabat bangsa. Demikian ungkap Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan (BPPHH) Kemenhut-RI, DR. Dwi Sudharto pada kesempatan konsultasi public revisi peraturan SVLK Regional Bali, NTB, NTT, Maluku, Papua dan Papua Barat di Sanur Paradise Plaza Hotel, Denpasar saat memberikan arahan pada 4 Maret 2014. …