Perizinan usaha kehutanan semakin dipermudah dalam Rencana Undang-Undang Cipta Kerja (RUU CK) meskipun UU tersebut bertujuan untuk mewujudkan masyarakat sejahtera, adil, dan makmur. Penghapusan koperasi dan izin perorangan, masyarakat lokal dan adat yang tidak lagi diikutsertakan, akses terhadap sumberdaya hutan hanya dapat dilakukan dengan bekerja sama dengan BUMN, BUMD, dan perusahaan besar swasta nyatanya …
Dalam melakukan pemantauan perlu adanya sumber daya manusia yang berkualitas dan memiliki integritas, agar kerja-kerja monitoring pelaksanaan SVLK dapat berjalan dengan baik. Pelatihan pemantauan bagi masyarakat adat/lokal telah diselenggarakan oleh JPIK pada bulan Agustus – September 2019, di ikuti oleh perwakilan masyarakat lokal dan adat yang berada di 8 Provinsi di Indonesia. Lokasi tersebut …
Newsletter “The Monitor” ke-12 kali ini menyajikan berbagai informasi terkait perkembangan dan perbaikan pengelolaan hutan di Indonesia.
Pada Desember 2018 lalu JPIK sebagai salah satu perwakilan dari Indonesia diundang dalam pertemuan United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) di Bangkok. Dalam rangka memperingati hari anti korupsi internasional tersebut JPIK ikut serta berpartisipasi melawan kejahatan dan korupsi …
Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK) kembali terbitkan Newsletter edisi 11 “The Monitor”.Pada newsletter “The Monitor” ke-11 ini, JPIK merangkum berbagai informasi perkembangan dan pandangan dari berbagai pihak yang terlibat aktif dalam pengembangan perbaikan tata kelola hutan di Indonesia. Newsletter ini memuat tentang:
Konsolidasi Nasional Pemantau Independen dalam Memperkuat Tata Kelola Hutan melalui Pemantauan yang Efektif …
Ketentuan Tulisan:
…
